TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Kapitalisme Gagal: Masa Depan Anak Suram Kala Pandemi



Malang nian nasib anak-anak Indonesia. Masa pandemi membuat hak-hak mereka tak terpenuhi. UNICEF merilis sebuah laporan pada 11 Mei lalu. Dalam laporan berjudul COVID-19 dan Anak-Anak di Indonesia, UNICEF menyebut jika tak segera diambil tindakan yang tepat, pandemi ini “dapat beralih menjadi krisis pemenuhan hak anak” dan dampaknya “bisa jadi melekat seumur hidup pada sebagian anak.”

UNICEF memprediksi potensi kekerasan pada anak selama pandemi mengingkat, padahal sebelum pandemi pun angkanya cukup tinggi. 

Selain berpotensi menjadi korban kekerasan, ribuan anak Indonesia terpapar covid-19. Menurut Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Puspayoga, data anak yang terkena Covid-19 dari 21 provinsi, terdapat sebanyak 6.744 orang ODP, 991 orang PDP, positif dirawat 26 orang, positif sembuh 9 orang, dan meninggal 6 orang (kompas.com, 22 April).

Yang lebih mengerikan, IDAI menyebut tingkat kematian anak karena virus ini tertinggi se-ASEAN. Atas semua masalah ini, Unicef mengimbau pemerintah menyadari bahwa "anak-anak adalah korban tak terlihat" yang harus ditangani dengan cara khusus.

Gagal Atasi Pandemi

Hingga hari ini, jumlah pasien dan kasus covid-19 di Indonesia terus bertambah. Data per 23 Juni pukul 12.00 menunjukkan ada penambahan 1051 kasus dalam satu hari, sehingga total ada 47.896 kasus sejak diumumkannya kasus pertama oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Banyak kalangan menilai, kebijakan pemerintah sejak awal kasus ditemukan di Wuhan, terkesan meremehkan, lamban dan plin plan.Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati, menyatakan upaya pemerintah mengendalikan pandemi virus corona semakin tidak jelas,. Bahkan, lanjutnya, kebijakan pemerintah sering saling berlawanan dan berubah-ubah dalam menangani pandemi corona.

Selain tak jelas, pemerintah juga dinilai tidak memiliki kedaulatan dalam kebijakan masa pandemi. Ini tampak saat geger masuknya 500 TKA ke Indonesia. 

Saleh Partaonan Daulay, Anggota Komisi IX DPR, mengatakan, ada kesan bahwa pemerintah sangat inferior jika berhadapan dengan investor asal Cina. “Terkadang, Indonesia tampak tak berdaulat jika sedang memenuhi tuntutan para investor tersebut,” ungkapnya.

Ketika PBB menyerukan New Normal, Indonesia pun latah, padahal banyak ahli menyatakan Indonesia belum layak. Salah satu syarat New Normal adalah negara tersebut dapat meyakini kurva kasus Covid-19 sudah menurun sebagai konsekuensi transimisi virusnya terkendali. Dan syarat ini jelas belum terpenuhi.

Ketidakjelasan dan ketidakmandirian negara dalam mengatasi pandemi covid-19 jelas akan berdampak pada masa depan anak Indonesia. IDAI menyatakan  Infeksi Covid-19 pada anak dapat diperburuk pneumonia sehingga bisa terjadi lost generation.

Selamatkan Anak 

Kesimpangsiuran kebijakan dan ketidakmandirian di hadapan negara lain menunjukkan lemahnya komitmen negara dalam memenuhi hak-hak anak dan menjamin masa depan mereka. Padahal mereka adalah generasi penerus bangsa ini. 

Ini menambah kenyataan pahit beban yang harus ditanggung umat dan bangsa ini akibat mengadopsi sekulerisme kapitalisme. Anak-anak negeri ini harus menanggung masa depan suram akibat kesombongan penguasa yang enggan menerapkan syariah Islam. Termasuk dalam mengatasi pandemi. 

Padahal dalam Islam, pemimpin adalah raa’in, yakni pengurus dan pemelihara. Pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas rakyat yang ia urus dan pelihara, termasuk anak-anak. 

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).

Dalam hal terjadi wabah, menyelamatkan nyawa manusia adalah yang utama dibandingkan kepentingan ekonomi. Karena salah satu maqashid syariah adalah hifdzu an-nafs yakni menjaga nyawa. 

Syariah Islam telah memerintahkan karantina wilayah yang terkena wabah. Dan penjagaan jarak dalam area wabah. Negara bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pokok wilayah yang dikarantina. 

Perhatian Islam pada keselamatan nyawa telah mendorong ilmuwan-ilmuwan Islam pada masa kekhilafahan meneliti berbagai penyakit dan mencari penawarnya. Ini didukung penuh oleh kekhilafahan Islam. Dengan menjadikan Islam sebagai asas dalam mengatur negara, Khilafah menjadi sebuah negara yang memiliki visi yang jelas dalam perlindungan rakyatnya dan independen, berdaulat penuh tanpa takut tekanan asing. 

Penanganan pandemi berdasar syariah akan memutus dengan cepat rantai penularan covid-19. Dengan demikian, resiko anak terpapar covid-19 bisa diminimalisir. Tidak akan ada anak yang mati “sia-sia” atau sembuh dari covid-19 namun dengan kerusakan seumur hidup pada paru-parunya. 

Kejelasan visi dalam mengatur negara diiringi dengan rasa taqwa pada Allah swt tercermin dalam diri Umar bin Khaththab, Khalifah kedua yang berkata selepas safarnya di Iskandariyah. “Jika ada seekor unta mati karena disia-siakan tidak terurus, aku takut Allah meminta pertangungjawaban kepadaku karena hal itu,” ungkap Umar.

Lalu bagaimana jika jutaan anak ditelantarkan? Tidakkah lebih besar pertanggungjawaban di hadapan Allah?

Sungguh yang kita butuhkan saat ini adalah kembali sepenuhnya kepada aturan yang telah Allah SWT turunkan. Aturan yang akan mendatangkan rahmat bukan hanya kepada muslim, tetapi kepada seluruh manusia dan alam semesta. Aturan yang akan menjadikan generasi terpelihara dengan kualitas sebagai umat terbaik yang akan memimpin seluruh umat manusia.[]

Oleh Faiqoh Himmah
Aktivis Muslimah

Posting Komentar

0 Komentar