Ironi Pilkada di Bawah Bayangan Pandemi


Jika anda menjadi pemimpin negeri ini, apa yang dilakukan ketika rakyat membutuhkan dana untuk berjuang menghadapi wabah, di saat yang sama ada tuntutan untuk melaksanakan "pesta demokrasi" yang juga perlu dana besar. Manakah yang anda pilih? Seorang negarawan sejati tentu akan mengutamakan kepentingan rakyat, termasuk dalam mengelola dana akan difokuskan untuk kepentingan rakyat.

Namun sungguh ironis, masygulnya penanganan rezim dalam menghadapi virus Covid-19, tak menyurutkan langkah para punggawa negeri untuk tetap bersikukuh menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020. Keputusan pemerintah telah bulat. Pilkada tetap berlangsung di tengah wabah. Pesta demokrasi ini siap digelar akhir tahun pada tanggal 9 Desember 2020. KPU RI telah menerbitkan Surat Edaran (SE) nomor 20 tahun 2020 tengah Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam kondisi bencana non alam Covid-19 (CNN Indonesia, 20/06/2020).

Isi surat edaran adalah tentang arahan dan instruksi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada. Seluruh pihak tersebut harus mengedepankan kesehatan dan keselamatan dengan memperhatikan beberapa protokol kesehatan yang sudah  ditetapkan.

Dilansir dari www.times.Indonesia 18/06/2020,  salah satu alasan yang menguatkan dilanjutkannya pelaksanaan Pilkada 2020 adalah, agar tak banyak kekosongan jabatan. Karena saat posisi kepala daerah diisi oleh pelaksana tugas kepala daerah, bukan tidak hanya legitimasi tak kuat dalam menjalankan roda pemerintahan, tapi juga lemah dalam eksekusi kebijakan penanganan Cocid-19 di daerahnya masing-masing.

Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, pelaksanaan Pilkada juga tidak mungkin lagi ditunda, meski di masa pandemi Covid-19. Sebab dampak penundaan Pilkada, bisa mengorbankan ekonomi lebih banyak. Sedangkan kepala daerah yang menjabat pun tidak memiliki kewenangan secara definitif (www.suara.com. 25/06/2020).

Pilkada di saat Pandemi: Risikonya Tinggi dan Bukan Agenda Utama

Perhelatan Pilkada kali ini telah memunculkan  kontraversi. Ada beberapa kalangan yang menyampaikan protes kepada pemerintah atas kebijakan yang dinilai terlalu dipaksakan.

Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Aulia Guzasiah, menilai penyelenggaran Pilkada serentak 2020 yang dijadwalkan pada akhir tahun sebaiknya ditunda atau dikaji terlebih dahulu. Pertimbangan ini dengan melihat kurva kasus Covid-19 di Indonesia yang masih terus meningkat.

Aulia khawatir apabila Pilkada serentak 2020 tetap diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19. Meskipun pihak penyelenggara pemilu sudah mengatur protokol kesehatan saat pemungutan suara. Karena ada sekitar 105 juta orang di 270 daerah (data DP4 Kemendagri), yang nantinya tetap harus bergerak dan berkumpul bersama-sama di suatu tempat pada hari pelaksanaan (www.times.indonesia)

Sementara itu, anggota Komnas HAM Amirudin Al Rahab mengatakan penundaan Pilkada serentak 2020 bukan lagi persoalan teknis penyelenggaraan semata tetapi menyangkut keselamatan kesehatan dan kemanusiaan. “Ini bukan program teknis lagi yang kita bicarakan tetapi kesehatan dan keselamatan publik, keselamatan seluruh rakyat Indonesia kedepan, “kata Amirudin dalam diskusi daring, di Jakarta (Antara 6/4/2020).

Kekhawatiran juga disampaikan oleh Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas (Unand) Khairul Fahmi, beliau mengatakan bahwa sejumlah konsekuensi harus dihadapi pemerintah dan penyelenggara pemilu jika pilkada serentak digelar Desember 2020. Pertama, penyelenggara pemilu harus menyiapkan protokol kesehatan yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Lalu yang kedua, tambahan biaya pelaksanaan pilkada dirasa akan cukup berat (Republika.Co.Id 26/5/2020).

Bahkan Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Fahri Bachmid menilai penyelenggaran Pilkada Serentak pada Desember 2020 telah melanggar konstitusi. Karena  negara telah mengabaikan hak asasi manusia tentang kesehatan. Fahri menegaskan pemerintah beserta pihak terkait dapat diseret ke ranah hukum atas keputusannya menggelar pesta demokrasi di tengah pandemi covid-19, apabila ada pihak yang terjangkit virus tersebut. Tuntutan dapat dilakukan atas mengabaikan hak asasi manusia dibidang kesehatan.

Fahri juga melihat tidak ada urgensi pemerintah dalam menggelar pesta demokrasi pemilihan kepala daerah itu. Menurutnya dalih yang digunakan pemerintah tidak memiliki kekuatan hukum tetap (www.mediaindonesia.com, 14/06/2020).

Pandangan para tokoh  sungguh tepat. Menyelenggarakan Pilkada di saat pandemi risikonya sangatlah tinggi. Lagipula sekarang kurva penderita akibat wabah terus bertambah. Mestinya  bangsa ini lebih fokus mengatasi pandemi yang memerlukan dana yang tak sedikit. Sementara Pilkada sudah pasti akan menyedot dana yang besar. 

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis mengatakan, akibat situasi pandemi Covid-19, terjadi pembengkakan dana Pilkada. Dalam rapat dengar pendapat (RDP), anggaran yang diajukan Rp 9,9 triliun saat belum dalam kondisi pandemi, kemudian ada tambahan sebesar Rp 4,7 triliun yang diusulkan KPU disetujui oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan DPR (www.timesindonesia, 19/06/2020).

Ini tentu sebuah paradoks. Satu sisi rakyat butuh didanai oleh negara untuk memerangi wabah, di sisi lain pemerintah menganggap Pilkada adalah kebutuhan yang tak bisa ditunda. Padahal jika dicermati tidak ada pengaruh yang signifikan antara Pilkada dengan penanggunglangan wabah. Justru Pilkada  memungkinkan muncul masalah baru dalam kehidupan bangsa ini.

Berkaca dari pengalaman penyelenggaraan Pilkada sebelumnya. Mantan Mendagri Gamawan Fauzi pernah menulis dalam disertasinya tentang hubungan antara Pilkada langsung dan perilaku korupsi, salah satu faktor pemicu korupsi adalah besarnya biaya yang harus dibelanjakan oleh para calon dalam Pilkada langsung. Faktor pemicu lainnya adalah gagalnya sistem rekrutmen di lingkungan parpol yang tidak menjadikan kualitas dan kemampuan sebagai syarat pengajuan kandidat Kepala Daerah. Dari sini bisa terlihat bahwa untuk meyakinkan masyarakat agar memilih kandidat, tidak cukup hanya menyampaikan visi misi namun juga perlu "stimulasi" lain. Biasanya berupa bagi-bagi uang, kaos, sembako dll.

Biaya tinggi pencalonan itu sudah jadi rahasia umum. Mahar politik juga masih terjadi. Biaya tinggi juga ditandai oleh maraknya baliho, iklan, pertemuan, penggalangan suara dan kegiatan-kegiatan kampanye lainnya. Semua itu tentu butuh biaya besar.

Jumlah yang besar itu tak mungkin bisa kembali hanya dari pendapatan resmi kepala dan wakil kepala daerah. Sebagai gambaran, sesuai Keppres nomor 68 tahun 2001, gaji pokok gubernur Rp 3 juta. Sesuai Keppres Nomor 59 tahun 2003, tunjangan jabatan gubernur sekitar 5,4 juta. Jadi total gaji gubernur hanya Rp 8,4 juta. Untuk wagub, gaji pokok sekitar Rp 2,4 juta dan tunjangannya hanya Rp 4,32 juta. Totalnya hanya Rp 6,72 juta perbulan.

Maka sangat logis dengan biaya politik begitu tinggi, status kepala daerah itu akan menjadi jalan untuk bisa mendatangkan pengembalian modal politik di luar pendapatan resmi. Di situlah korupsi, manipulasi dan kolusi tidak bisa dihindari. Data KPK Indonesia mencatat, sejak berdiri pada Desember 2002 lalu, lembaga KPK telah memproses 119 kepala daerah yang tersandung kasus korupsi.
"Itu data per 7 Oktober 2019 sejak KPK berdiri," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Dalam data yang diterima Kompas.com, 119 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi tersebut berasal dari 25 provinsi berbeda.
(www.kompas.com, 18/10/2019).

Benarlah, Pilkada serentak tidak menjanjikan apapun selain kekecewaan masyarakat dan masalah baru.

Jadi daripada mengeluarkan dana besar untuk Pilkada yang hasilnya belum nyata membawa kesejahteraan pada masyarakat, mengapa dananya tidak dialihkan saja untuk penanganan wabah?

Bukankah negara selama ini sesumbar mengalami defisit keuangan? Ditengah krisis multidimensi ini, harusnya negara tidak menghamburkan uang. Mestinya lebih prioritas  untuk melayani kesehatan masyarakat. Bukankah rumah sakit  kekurangan peralatan medis memadai dalam menangani pasien Covid 19? Sudah banyak para nakes yang mempertaruhkan nyawa untuk mengatasi keadaan ini. Mengapa rezim seperti tutup mata atas kondisi memprihatinkan ini? Sungguh ironis negeri zamrud khatulistiwa ini. Negeri kaya nan subur namun miskin dana untuk memberantas pandemi. Hingga mengemis ke rakyat sendiri bahkan  ke negara lain.

Selain masalah biaya besar, menghindari kerumunan massa, terjadi klaster baru penularan virus baik bagi pemilih maupun penyelenggara, masih banyak lagi masalah yang timbul dari pelaksanaan pemilihan sistem demokrasi ini. Fakta bicara, politik uang dan konflik di antara para mendukung adalah hal yang selalu menyertai Pilkada.

Maka bisa dibaca, hasil pilkada serentak pada akhirnya tak beda dari Pilkada sebelumnya. _Pertama:_ Kekuasaan tetap dikendalikan oleh sekelompok kecil elit daerah. Sebabnya, paslon hampir semuanya berasal dari petahana dan elit politik daerah dari DPR, DPRD I dan DPRD II, elit birokrasi daerah, PNS dan pengusaha.

Kedua: Korupsi, suap dan penyalahgunaan wewenang akan tetap marak. Untuk mengembalikan modal pencalonan yang mustahil ditutup dari pendapatan resmi, terjadilah korupsi, penyalahgunaan wewenang dan anggaran, atau tindakan memperdagangkan kekuasaan dan wewenang seperti dalam pemberian berbagai izin.

Ketiga: Perselingkuhan penguasa dan pengusaha akan terus berlanjut. Pengusaha memodali paslon. Imbalannya proyek-proyek akan diserahkan kepada pengusaha itu melalui "pengaturan" tender, meloloskan proyek-proyek yang disodorkan oleh pengusaha atau cara lainnya.

Keempat: Akibat semua itu, pemimpin daerah akan lebih mengutamakan kepentingan dirinya, kelompok, partai dan pemodalnya. Sebaliknya dan kemaslahatan rakyat akan dipinggirkan.

Kriteria Kepala Daerah Menurut Rasulullah

Rasul SAW adalah Kepala Negara Islam di Madinah. Beliau banyak memilih dan mengangkat pemimpin atau kepala daerah. Beliau pun menjelaskan kriteria pemimpin/pejabat, termasuk kepala daerah. Salah satunya, pemimpin dan pejabat harus dipilih berdasarkan kelayakan, kapasitas dan keamanahannya. Sabda beliau : " Jika amanah telah disia-siakan, tunggulah saat-saat kehancuran."     Seorang Arab badui berkata, " Bagaimana amanah itu disia-siakan?" Beliau bersabda, "Jika urusan diserahkan kepada selain ahlinya, tunggulah saat-saat kehancuran." ( HR Bukhari dan Ahmad).

Peringatan Rasul saw itu seharusnya benar-benar disadari oleh umat. Saat ini banyak orang berambisi menjadi kepala daerah. Lalu mereka dipilih sebagai calon kepala daerah bukan atas dasar keahlian, kelayakan dan keamanahan. Pertama-tama pemilihan mereka ditentukan oleh seberapa banyak uang atau modal yang mereka miliki untuk pencalonan. Pasalnya dalam sistem politik politik demokrasi berbeda tinggi saat ini, untuk menjadi pemimpin daerah, biaya yang dikeluarkan mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Dampaknya telah nyata dan dirasakan oleh masyarakat. Banyak pemimpin daerah dan pejabat akhirnya melakukan korupsi.

Kepala Darah Diangkat dan Diberhentikan oleh Kepala Negara

Berbeda dengan sistem demokrasi, Islam menetapkan bahwa wewenang menunjuk dan memberhentikan kepala daerah ada di tangan Khalifah sebagai kepala negara. Yang berwenang memberhentikan kepala daerah kapan saja dan atau tanpa sebab. Hal ini ditunjukkan oleh sirah Rasul SAW dan ijma sahabat.

Kepala daerah khususnya dan pejabat serta masyarakat umumnya paham bahwa jabatan kepala daerah adalah jabatan biasa, bisa diberhentikan kapan saja. Dengan begitu, jabatan kepala daerah tidak akan diagungkan. Orang juga tidak akan terdorong untuk mengejar jabatan itu seperti sekarang.

Lalu bagaimana dengan peran rakyat? Dalam Islam, rakyat sangat menentukan kelangsungan seorang kepala daerah. Jika penduduk suatu daerah menampakan ketidakridhaan dan mengadukan kepala daerahnya, Khalifah wajib memberhentikan kepala daerah tersebut. 

Khalifah Umar Bin Khattab ra, pernah memberhentikan Saad bin  Abi Waqqas semata-mata karena ia diadukan oleh masyarakatnya. Khalifah Umar berkata tentang itu, "Saya tidak menghentikan dia karena dia tidak mampu atau karena penghianatan."

Ibnu Saad di dalam Ath-Thabaqat al-Kubra, menuturkan riwayat dari Muhammad bin Umar: "Rasulullah Saw pernah menulis surat kepada al-'Ala bin al-Hadrami agar menghadap bersama 20 orang dari Abdul Qays. Ia pun menghadap bersama 20 orang dari mereka yang dipimpin oleh Abdullah bin Auf al-Asyaj. Al-A'la menunjuk pelaksanaan atas Bahrain al-Mundzir bin Sawa. Delegasi itu mengadukan al-Al'la bin al-Hadrami. Karena itu rasulullah SAW memberhentikan dia dan mengangkat Aban bin Said bin al-'Ash. Beliau berkata kepada dia, "Mintalah nasehat kebaikan kepada Abdul Qays dan hormati para tokoh mereka."

Dengan ketentuan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah seperti itu, pengangkatan kepala daerah dalam sistem Islam akan:
_Pertama,_ pertanggungjawaban kepala daerah akan terjamin. Kepala daerah bisa diberhentikan segera jika melakukan pelanggaran atau kezaliman, lamban dan tidak cepat tanggap, bahkan tanpa kesalahan sekalipun termasuk untuk penyegaran dan peningkatan. Program pemerintah akan berjalan efektif. Keharmonisan pemerintah dari pusat hingga struktur aparatur paling bawah terwujud.
_Kedua,_ partisipasi rakyat akan tinggi dan kontrol terhadap kepala daerah akan mudah. Inilah partisipasi yang sesungguhnya dalam pemilihan seorang pemimpin, bukan sekedar datang ke TPS lalu memilih pemimpin yang yang belum jelas kapabilitasnya. Namun perlu diingat hal mendasar dari kepemimpinan daerah bukan sekedar apakah pemimpin itu dipilih rakyat atau tidak. Yang mendasar adalah pengaturan dan pemeliharaan berbagai urusan, kepentingan dan kemaslahatan rakyat benar-benar terwujud. Maka peran rakyat untuk mengontrol dan muhasabah pada kinerja kepala daerah sangatlah urgen.
_Ketiga,_ sangat efektif dan efisien, biaya sangat murah bahkan nyaris tanpa biaya. Problem biaya politik tinggi dan akibatnya tidak akan terjadi. Uang rakyat tidak akan tersedot untuk Pilkada yang hasilnya jauh dari harapan seperti hari ini.

 Khatimah

Demikianlah mekanisme pemilihan kepada daerah dalam perspektif Islam. Semua itu akan menjadi jaminan sehingga kepala daerah akan menjadi sosok penguasa daerah yang benar-benar melayani kepentingan rakyat. Baik saat ada wabah atau tidak wabah, seorang kepala daerah akan sangat memperhatikan urusan umat. Dia akan mengambil kebijakan yang tepat, cepat dan mudah demi rakyat yang dicintainya. Jika demikian maka kemaslahatan rakyat akan terpelihara, cita-cita kesejahteraan, keamanan dan kemakmuran bisa terwujud serta keberkahan akan dicurahkan Allah SWT dari langit dan bumi. Tentu saja hal itu akan terwujud jika syariah-Nya diterapkan secara kaffah. Inilah yang terpenting untuk diwujudkan umat manusia sekarang  Agar bisa keluar dari krisis multidimensi akibat pandemi virus Covid-19 yang masih terus membayangi dunia hari ini.

Wallahu a'lam bi ash-shawab.[]

Oleh: Zahida Arrosyida
(Muslimah Peduli Negeri)

Posting Komentar

0 Komentar