TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Ironi BPJS, Bukan Ta'awun tapi Pemaksaan


Iuran BPJS Kesehatan naik per 1 Juli 2020. Masyarakat berharap kenaikan ini bisa dibarengi dengan kenaikan pelayanan kesehatan BPJS yang tak tebang pilih.

Kenaikan terjadi untuk peserta kelas 1, iuran naik dari 80 ribu rupiah menjadi 150 ribu rupiah per bulan. Kelas 2 dari 51 ribu rupiah naik jadi 100 ribu rupiah per bulan.Kelas 3 naik dari 25.500 rupiah menjadi 42 ribu rupiah per bulan.

Namun catatan untuk kelas 3, akan disubsidi pemerintah 16.500 sehingga peserta cukup membayar 25.500 rupiah. Dampak terbesar dari kebijakan ini adalah banyak peserta yang akhirnya pindah kelas. (Kompas.tv, 2/7/2020)

Kemarin baru saja, upload video marah-marah, kecewa sama kinerja menteri yang dianggap lelet, bekerja biasa-biasa, tidak punya sense of crisis, pemerintah wajib bertanggung jawab kepada 267 juta rakyat Indonesia. Kalimat terakhir diulang nya sebanyak 3 kali. dan hasilnya per tanggal 1 Juli 2020 iuran BPJS resmi dinaikkan di tengah pandemi Corona. Lantas Siapa yang tidak punya sense of crisis sekarang? Menteri?

Konsep BPJS merupakan asuransi sosial yang didanai melalui kontribusi peserta berdasarkan prinsip-prinsip asuransi. Ia bukan jaminan negara atas kebutuhan dasar rakyatnya yang murni didanai oleh APBN.

Peserta atau rakyat melindungi diri mereka dari berbagai resiko seperti cacat, sakit, kematian dan pensiun dengan membayar premi secara reguler kepada badan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Sistem jaminan sosial sejatinya lahir akibat kegagalan negara-negara kapitalis dalam menciptakan kesejahteraan untuk rakyatnya. Oleh karena itu, solusi yang ditempuh adalah rakyat harus ikut berkontribusi untuk membiayai jaminan sosial yang akan mereka dapatkan.

Dalam kenyataannya, penerapan ini membuat beban yang harus dipikul oleh rakyat tidak hanya pajak, naiknya TDL, namun juga iuran asuransi sosial.

Ironi BPJS

BPJS mendorong pelayanan kesehatan oleh penyedia layanan kesehatan seperti klinik Puskesmas dan rumah sakit untuk menitikberatkan efisiensi biaya ketimbang mutu pelayanan agar pembayaran klaim BPJS kepada penyedia layanan kesehatan dapat ditekan, maka penyakit yang ditanggung oleh BPJS dibatasi.

Aneka kasus pun terjadi, misalnya pasien mengeluarkan biaya tambahan demi menebus obat yang dibutuhkan karena tidak tercakup dalam paket yang ditetapkan dalam perangkat lunak yang disebut Indonesian Case Base Groups( INA- CBG's), obat yang ditanggung dalam rentang waktu yang lebih singkat dari semestinya, pasien harus pulang sebelum sehat karena biaya paket INA-CBG's yang diberikan kepada dia telah habis dan sebagainya. 

Semua ini dilakukan semata-mata agar biaya pelayanan yang diberikan tidak melampaui batas dan dapat diklaim ke BPJS, beruntung jika bisa lebih rendah sehingga keuntungan penyedia layanan kesehatan semakin besar.

BPJS bukan Ta'awun, Tapi Pemaksaan

BPJS tidak termasuk praktek ta'awun atau saling menolong yang disyariatkan dalam Islam tetapi pemaksaan. Di antara prinsip penting ta'awun adalah kerelaan, tidak ada pihak yang dipaksa atau yang memaksa. Di dalam ta'awun juga tidak ada kewajiban, karena itu tidak ada keharusan bagi peserta membayar iuran dan akan dikenai sanksi jika tidak menyerahkan iuran, yang ada hanyalah saling menolong secara sukarela tanpa ada paksaan.

Di dalam BPJS faktanya ada pemaksaan. Dalam hal kepesertaan, setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah bekerja di Indonesia selama 6 bulan wajib menjadi anggota BPJS (undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS pasal 14). Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan, wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Praktek semacam ini jelas bukan ta'awun tetapi pemaksaan. 

Peserta diwajibkan membayar iuran, dia akan dikenai sanksi jika tidak atau telat membayar iuran. Diantara ketentuan sanksi penunggak iuran BPJS adalah denda keterlambatan, dipersulitnya dalam layanan layanan publik seperti mengurus ijin usaha, mengurus SIM, pendaftaran sekolah negeri, mengurus KTP, mengurus akte kelahiran dan lain sebagainya. Jika ini faktanya BPJS tidak menjalankan prinsip ta'awun tetapi pemaksaan.

Adanya sanksi penunggak BPJS dikaitkan dengan layanan publik yang lain adalah bentuk dari kezaliman yang dilakukan pemerintah. Karena negara wajib melayani urusan masyarakat dalam keadaan apapun. Praktik semacam ini sama artinya dengan menghalangi masyarakat dalam mendapatkan layanan publik yang menjadi hak mereka. 

Bukankah setiap individu rakyat harus mendapatkan layanan publik dengan mudah dan berkualitas? Bukankah mencegah mereka dari layanan-layanan publik lain sama artinya telah menyulitkan dan memberatkan mereka. Dimana sense of crisis?

Solusi Islam Menyelenggarakan Kesehatan Terjangkau

Dalam Islam negara tidak boleh memberikan layanan kesehatan dengan membebankan pembiayaannya kepada masyarakat baik dengan sistem asuransi atau pengenaan pajak. Penarikan dana masyarakat baik dalam bentuk iuran, pajak atau apapun namanya dengan dalih dana tersebut akan dikelola untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat tidak dibenarkan di dalam Islam.

Dalam Islam negara harus mengambil peran sebagai pelayan bukan pebisnis. Karena itu keseluruhan layanan publik berupa pendidikan, keamanan termasuk pelayanan kesehatan harus diberikan oleh negara kepada rakyat secara cuma-cuma tanpa memandang kelas. Semua rakyat baik muslim maupun non-muslim, baik kaya ataupun miskin memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari negara.

Untuk pembiayaan, negara bisa mengambil pos-pos penerimaan negara dari pos pengelolaan milik umum atau milkiyah al-ummah seperti, harta penerimaan dari barang tambang batubara, minyak, emas, gas, pendapatan hasil hutan yang jumlahnya melimpah ruah.

Mengingat pentingnya layanan kesehatan, maka negara harus mengupayakan dan menjamin ketersediaannya. Jika ada anggaran di pos perbendaharaan negara, maka negara segera membelanjakannya. Jika anggaran di perbendaharaan negara kosong, maka negara harus mencari solusi alternatif baik berupa pinjaman halal non riba maupun menetapkan dharibah atau pajak khusus yang dibebankan hanya kepada warga negara yang kaya.

Dengan demikian layanan kesehatan dapat diberikan oleh negara secara maksimal tanpa membebani rakyat. Konsep layanan ini hanya dapat diwujudkan jika negara menerapkan syariat Islam secara total dalam mengatur kehidupan rakyat. Tanpa penerapan syariat Islam secara total, niscaya problem pelayanan kesehatan dan problem-problem lain yang menimpa negeri ini tidak akan pernah tuntas.[]

Oleh Nabila Zidane
Forum Muslimah Peduli Generasi dan Peradaban

Posting Komentar

0 Komentar