Ilusi Keadilan Hukum Buatan Manusia

Publik kembali dibuat kaget dengan adanya usulan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP yang membuat hampir sebagian besar masyarakat terkejut, terutama umat Islam. Bahkan sejumlah politisi dan tokoh agama menganggap RUU HIP tersebut tidak memiliki urgensi untuk dibahas di masa pandemi. Melansir Catatan Rapat Badan Legislasi Pengambilan Keputusan Atas Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila 22 April 2020, RUU HIP adalah RUU yang diusulkan oleh DPR RI dan disebut telah ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas 2020. 

Berdasarkan catatan rapat tersebut, dikatakan bahwa saat ini belum ada Undang-Undang sebagai landasan hukum yang mengatur mengenai Haluan Ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila.

Berikut adalah beberapa hal yang dinilai krusial dalam RUU HIP. 

1. Konsep trisila & ekasila

Salah satu klausul yang cukup disorot yaitu tentang keberadaan konsep trisila & ekasila, serta frasa 'ketuhanan yang berkebudayaan'. Di dalam draf RUU HIP, konsep tersebut tertuang di dalam pasal ke-7. Pasal tersebut memuat tiga ayat. Adapun ayat 1 menyebutkan ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan. Dalam ayat 2, ciri pokok Pancasila berupa Trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Sementara dalam ayat 3, Trisila sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong-royong.

2. Larangan Komunisme

Pokok pemicu polemik berikutnya yaitu terdapat di awal draf RUU. Pada bagian 'mengingat' ternyata tidak mencantumkan Tap MPRS No. XXV tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme. 

Banyak kalangan berpendapat, konsep pancasila menjadi trisila & ekasila merupakan sebuah bentuk pengkhianatan terhadap bangsa & negara. Pada 2 Juni 2020, FPI bersama BNPF Ulama dan PA 212 membuat surat pernyataan menolak RUU HIP lantaran berpotensi memicu kebangkitan komunisme. Penolakan juga terjadi saat Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan maklumat pada 12 Juni 2020. MUI menolak keberadaan RUU HIP karena dinilai mendegradasi Pancasila menjadi Ekasila. 

Pembahasan RUU HIP dipandang mengesampingkan aspek historis, filosofis, yuridis, dan sosiologis Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi yang disusun oleh para pendiri bangsa. Selain itu juga dapat mengalihkan perhatin negara dalam fokus menangani pandemi covid-19. Pengesahan draft RUU HIP menjadi RUU dalam paripurna di DPR juga dinilai terkesan sangat tergesa-gesa, bersamaan dengan tiga RUU lainnya yaitu RUU Corona, RUU Penanggulangan Bencana dan RUU Minerba. Saat itu tidak disediakan sesi penyampaian pandangan fraksi sehingga tidak diketahui fraksi mana saja yang setuju dan mana yang menolak, sehingga transparansinya sangat diragukan.

Pemerintah sepertinya tidak malu lagi gunakan jurus aji mumpung pandemi. Ketika semua konsentrasi khalayak tertuju pada penyebaran virus corona, pemerintah bersama DPR membahas terkait Rancangan Undang - Undang Haluan Ideologi Pancasila ( RUU HIP ) , meskipun sementara ditunda tidak berarti akan dihentikan. Lengkap sudah dagelan politik demokrasi ala pemerintah dan DPR. Kalau sudah begini apa yang mau diharapkan? Sama sekali tak ada keberpihakan eksekutif maupun legislatif pada para konstituennya, kecuali pada para investor politik. Aneh kalau mereka masih mengaku-aku sebagai orang yang paling berpihak pada rakyat, kenyataannya justru memperdaya rakyat.
 
Kenyataan sekarang di gedung bundar saat pembahasan RUU HIP tersebut menggambarkan kalau demokrasi yang dimitoskan sebagai sistem pemerintahan yang mengakomodir suara rakyat, dan berjalan atas kedaulatan rakyat, justru Cuma bualan. Toh, buktinya RUU HIP tersebut tidak dihentikan. Demokrasi, seperti kata Presiden AS ke-16 Abraham Lincoln; berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem politik ini dipercayai para pengusungnya punya kebaikan lebih banyak ketimbang kediktatoran atau kekuasaan tunggal. Kala itu demokrasi dihadapkan vis a vis dengan sistem monarki yang menganut kekuasaan absolut pada raja dengan segala privelege dan hak prerogatifnya. Para kaisar berprinsip letat cest moi, negara adalah saya, sehingga segala titah raja adalah titah negara. Di atas itu, kuasa kaisar juga dipandang sama dengan patria protestas, kuasa kebapakan, hak legal seorang bapak atas hidup/mati anak-anaknya. Maka Kaisar juga memilik hak serupa pada rakyatnya. Maka demokrasi adalah antitesa-nya dengan berpinsip vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara tuhan. Kepala negara itu diangkat dengan transaksi politik untuk jalankan aspirasi rakyat. Bukan raja/presiden/kepala negara yang berkuasa, tapi rakyatlah pemilik kedaulatan sejati.

Kalau sudah begini, sebaiknya pemerintah juga rakyat mengakui kalau demokrasi tidak memberi yang lain kecuali mitos yang penuh ilusi. Tak ada namanya hak rakyat diakomodir apalagi dijadikan dasar pengambilan kebijakan. Demokrasi sudah dikuasai oleh oligarki parpol dan korporat. Merekalah yang mengeruk untung besar dari praktek demokrasi. Sementara itu, rakyat hanya mendapat janji-janji kosong selama kampanye, untuk kemudian ditelantarkan selama lima tahun ke depan. Masih betah dengan aturan macam begini?

Jelas sudah kebobrokan sistem Kapitalis yang diemban oleh Negara hari ini, dimana secara bebas dapat membuat, merancang dan mengesahkan Undang - Undang mengikuti kemauan penguasa dan para Korpotokrasi. Ini justru bertentangan dengan Syariat Islam, manusia dengan keterbatasan akal dan makhluk yang lemah tidak pantas dan berhak dalam membuat Hukum. 
 Maka manusia wajib kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa Taala yang telah menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa Ta’ala mengetahui apa yang dapat menjadikan manusia itu menjadi baik, dan mengetahui yang akan menjadi baik keadaan manusia. Allah SWT berfirman:

اَفَحُكْمَ  الْجَـاهِلِيَّةِ يَـبْغُوْنَ ۗ  وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّـقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ

"Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?" (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 50)

Dan yang paling berhak membuat hukum atau aturan untuk manusia adalah Allah ‘Azza wa Jalla, sebagaimana firman Allah dalam surat Yusuf ayat 40 :

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang nama-nama itu. Tidak ada hukum kecuali hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. Kalimat ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ yang berarti Tidak ada hukum kecuali hanyalah kepunyaan Allah. Menandakan bahwa hanya Allah yang berhak membuat hukum untuk mengatur manusia, bukan manusia yang membuat hukum untuk mengatur hidupnya sendiri.

Barangsiapa mengagungkan syari’at dengan sebenar-benarnya, dia akan mengetahui bahwa syari’at itu dibangun berdasarkan hikmah dan demi kemashlahatan hamba di dunia dan akhirat. Syari’at merupakan keadilan Allah Subhanahu wa Ta’ala bagi hamba-hamba-Nya, dan merupakan rahmat-Nya kepada cipataan-Nya. Maka barangsiapa istiqamah di atas syari’at, dia akan meraih kehidupan hati, mendapatkan kegembiraan, dan telah berpegang dengan tali yang kokoh. Karena syari’at merupakan keselamatan dari segala keburukan, dan mendatangkan segala kebaikan. Semua kekurangan yang terjadi di alam ini, adalah akibat dari menyia-nyiakan syari’at. Wallahu a'lam[]

Oleh: Dahlia Rumakat
The Voice Of Muslimah Papua Barat

Posting Komentar

0 Komentar