Ibu dan Anak Korban Tes Corona yang Dikomersialkan



Malang nian nasib seorang ibu di Makassar, Sulawesi Selatan. Dilaporkan bahwa ia kehilangan anak di dalam kandungannya setelah tidak mampu membayar biaya swab test sebesar Rp2,4 juta (bbc.com, 18/6). Saat itu, ibu tersebut membutuhkan tindakan cepat untuk dilakukan operasi kehamilan.

Ada harga untuk sebuah pelayanan karena erat kaitannya dengan faktor penyebabnya. Asosiasi Rumah Sakit Swasta menjelaskan bahwa adanya biaya tes virus corona karena pihak RS harus membeli alat uji dan reagen sendiri, dan membayar tenaga kesehatan yang terlibat dalam uji tersebut (Kompas.com, 19/6).

Selain itu juga, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menjelaskan tingginya harga tes Covid-19 dikarenakan pemerintah belum menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET). (Kompas.com, 21/6)

Jika diperhatikan, kasus Covid-19 terus bertambah menjadi 1.178. Jumlah Kasus virus corona di Indonesia sebanyak 50.187 per 25 Juni 2020. Hal itu disampaikan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, dalam konferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta (25/6).

Sepertinya sangat sulit Indonesia akan terbebas dari Covid-19. Buktinya kebijakan New Normal membuat masyarakat merasa normal kembali, didukung sejumlah sarana transportasi yang beroperasi. Bisa dipastikan virus mematikan ini akan terus memakan korban. Jadi, jangan merasa saat ini benar-benar normal.

Dalam paradigma kapitalisme, apapun harus bisa memberikan keuntungan besar, sekalipun wabah. Bukannya wabah dituntaskan, pemerintah malah memberi kesempatan Covid-19 menjangkiti rakyat dengan dibukanya sarana transportasi dengan berbagai macam syarat. Ada apa sebenarnya?

Anggota DPR periode 2014-2019, Bambang Haryo Soekartono mengatakan ada indikasi pandemi Covid-19 justru dijadikan ajang untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, dan Kementerian Perhubungan bisa dikendalikan oleh kebijakan Gugus Tugas yang dinilai tidak berdasar (Sindonews, 16/6).

Bambang menjelaskan bahwa Ketentuan SEGT Nomor 7 tahun 2020 yang diberlakukan untuk transportasi udara, laut dan darat di Indonesia mengesankan Kementerian Perhubungan sebagai subsektor terlihat lemah dan kurang memahami esensi kebijakan transportasi sehingga diindikasikan mudah dikendalikan oleh kepentingan komersial.

Lanjutnya, apabila aturan tersebut tetap dipaksakan, patut diduga ada indikasi permainan oknum pemerintah di Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan dengan pengusaha oportunis yang memanfaatkan untuk komersialisasi tes Covid-19.

Sangat menggiurkan, biaya uji tes Covid-19 perlu merogoh saku sangat dalam. Biaya rapid test mulai dari Rp200.000 hingga Rp500.000, sementara untuk swab test (alat PCR) antara Rp1,5 juta hingga Rp2,5 juta, belum termasuk biaya-biaya lain. 

Masa berlaku rapid test hanya tiga hari, dan swab test tujuh hari. Setelah itu, hasil tes sudah tidak berlaku dan harus tes ulang. Semua harus membayar, termasuk Rumah Sakit, pekerja dan pengguna layanan transportasi, sementara wabah terus menjangkiti. Berapa banyak keuntungan yang diperoleh dari tes-tes ini. Wajar jika uji tes Covid-19 baik melalui rapid maupun swab test dituding telah "dikomersialisasikan". Begitu tidak berharganya satu nyawa melayang demi keuntungan bisnis semata.

Demikian standar kapitalis dalam pemerintahan demokrasi sangat dominan dalam menilai dan menempatkan negara sebagai regulator, bukan penanggung jawab (raa’in). Kebijakan yang dibuat berasaskan sekulerisme selalu berpihak pada kepentingan para pemilik modal yang menempatkan bisnisnya di sektor-sektor asasi rakyat, misalnya dalam hal kesehatan.

Berbeda dengan pelayanan kesehatan Khilafah yang manusiawi dan terbaik sepanjang masa. Hal ini karena negara mengemban ideologi Islam dengan menerapkan syariat Islam kaffah (total) dan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh urusan rakyat. Dimana Rasulullah SAW telah menegaskan yang artinya, “Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR Nasai & Turmudzi).

Karena itulah, seorang Khalifah dalam Daulah Khilafah akan merealisasikan sabda Rasulullah SAW yang artinya, “Imam(Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR Al- Bukhari). Tentu haram negara hanya berfungsi sebagai regulator bagi kepentingan kapitalis.

Mengelola negara dengan aturan Allah SWT, membuat Khilafah memiliki kemampuan finansial dan tanggung jawab penuh mengurusi hajat hidup rakyat termasuk pelayanan kesehatan. Gratis, berkualitas terbaik serta terpenuhi aspek ketersediaan, kesinambungan dan ketercapaian. Negara menanggung sepenuhnya. Demikianlah tuntunan ajaran Islam yang mulia.

Tidak seorangpun yang merasakan kesusahan setelah berobat. Semua rakyat Khilafah yang sakit diberikan pelayanan kesehatan terbaik, sekalipun yang berpura-pura sakit.

Rumah sakit, tenaga medis, obat-obatan dan peralatan medis tersebar ke seluruh pelosok negeri. Dengan pemberian gaji dan beban kerja yang manusiawi. Bahkan Khilafah menyediakan pelayanan medis keliling dan mengunjungi orang-orang yang sudah uzur.

Inilah secuil fakta pelayanan kesehatan buah penerapan syariat Islam secara kaffah (total) dalam Daulah Khilafah. Maha benar Allah SWT yang menurunkan aturan-Nya sebagai rahmat yang difirmankan dalam surah Al-Anbiya ayat 107, artinya, “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”

Pandemi Covid-19 memberikan pelajaran pada kita semua, mengungkap kebobrokan ideologi kapitalisme. Demokrasi yang diagung-agungkan tak mampu memberikan keadilan bagi rakyat, hanya berpihak pada kapitalis, menambah daftar panjang penderitaan umat akibat aturan berasaskan sekulerisme yang lahir dari hawa nafsu manusia.

Seluruh dunia membutuhkan Khilafah yang mampu menerapkan aturan Allah SWT untuk membebaskan umat manusia dari belenggu neo-imperialisme ideologi kapitalisme. Khilafah adalah ajaran Islam yang telah Allah SWT wajibkan kepada seluruh kaum muslim untuk menyerunya. 

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anfaal ayat 24 yang artinya, “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu,..”. Semoga tidak ada lagi ibu dan anak yang menjadi korban komersialisasi, dalam hal apapun itu. Wallahu'alam.[]

Oleh: Sri Wahyu Indawati, M.Pd
Inspirator Smart Parents

Posting Komentar

0 Komentar