TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Gaji Guru Kecil, Tapi Korporasi Menerima Dana Hibah


Guru pahlawan tanpa tanda jasa, yang manjadi penentu maju atau mudurnya suatu negara. Tapi sayang perannya yang besar bagi negara tidak diikuti dengan kesejahteraan dan gaji yang layak yang diberikan oleh negara.

Data dari The Guardian (27/11/2014), dari 30 negara yang menjadi anggota OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) negara Swiss menempati posisi pertama sebagai negara yang memberikan upah guru terbesar, yaitu US$ 68.820 pertahun atau sekitar Rp 837 juta (kurs: Rp 12.176/US$). Sedangkan Indonesia menempati posisi terakhir dengan gaji guru rata-rata hanya US$ 2.830 atau sekitar Rp 34,4 juta per tahun. (Liputan 6, 27/11/2014)

Ketidakberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan guru semakin terlihat dari adanya pemotongan tunjangan guru untuk penanganan Covid-19. Dalam lampiran Perpres Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, tunjangan guru setidaknya dipotong pada tiga komponen yakni tunjangan profesi guru PNS Daerah, tambahan penghasilan guru PNS Daerah dan tunjangan khusus guru PNS Daerah di daerah khusus, sehingga totalnya mencapai Rp. 3,3 T. (Media Indonesia, 20/4/2020) 

Keputusan pemerintah memotong tunjangan guru tentunya menambah kesulitan guru terutama saat pandemi. Bukankah lebih baik jika pemerintah merelokasikan anggaran sebesar-besarnya untuk menanggulangi dampak Covid-19 di sektor pendidikan. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan guru dan siswa dalam melaksanakan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Pemerintah melalui kemendikbud juga lebih baik mengalihkan anggaran kepada sektor pendidikan yag lebih urgent dan menunda program yang belum ugent untuk dilakukan seperti program Organisasi Penggerak (POP).

Program organisasi penggerak (POP) merupakan bagian dari visi-misi bertema 'Merdeka Belajar' yang digagas oleh Mendikbud, Nadiem Makariem. POP merupakan program pelatihan untuk guru yang melibatkan organisasi masyrakat yang dananya diberikan oleh kemendikbud. 

Kemendikbud menyediakan dana Rp595 miliar per tahun untuk dibagi kepada organisasi masyarakat yang lolos menjadi fasilitator program ini. Dana yang diberikan terdiri dari tiga kategori yaitu Gajah dengan dana hibah maksimal Rp20 miliar, Macan dengan hibah maksimal Rp5 miliar, dan Kijang dengan dana hibah maksimal Rp1 miliar pertahun.

Selain karena belum urgent untuk dilaksanakan, program organisasi penggerak juga menuai protes dari sejumlah pihak. 

Pasalnya disaat masyrakat protes dengan adanya pemotongan tunjangan guru, Kemendikbud malah memberikan dana gajah 20 Miliar kepada organisasi CSR (Corporate Social Responsbility/ tanggung jawab sosial perusahaan) milik Tanoto Foundation dan Sampoerna untuk pelatihan guru.

Adanya pemotongan tunjangan guru dan tetap berjalannya program organisasi penggerak terjadi karena kurangnya pengelolaan prioritas anggaran di sistem demoraksi. Hal tersebut merupakan akibat adanya kapitalisme disektor pendidikan. Anggaran pendidikan yang dibalut kepentingan kapitalisme tidak akan menjadi tempat tumbuhnya bibit-bibit generasi unggul. Pendidikan justru hanya akan melahirkan manusia miskin visi dan visi. 

Pemberian kekuasaan/pengangkatan menteri disistem demokrasi hanya demi balas budi tanpa melihat kompetensi dan latar belakang hanya akan menyebabkan  kebijakan yang dikeluarkan ngawur dan ngasal.

Islam sangat memahami bahwa pendidikan adalah modal dasar membangun peradaban. Dalam islam pendidikan adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Negara khilafah akan mendukung dengan menyediakan fasilitas dan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pendidikan dengan dana yang seluruhnya dari negara (baitulmal). Adapun sumber pembiayaan pendidikan dinegara khilafah berasal dari  jizyah, kharaj, dan usyur. 

Dalam artikel KH. Shiddiq Al Jawi yang berjudul “Pembiayaan Pendidikan dalam Islam“,  disebutkan ada dua sumber pendapatan baitulmal yang digunakan untuk membiayai pendidikan, yaitu: (1) pos fai` dan kharaj –yaitu kepemilikan negara– seperti ghanimah, khumus (seperlima harta rampasan perang), jizyah, dan dharibah (pajak); (2) pos kepemilikan umum, seperti tambang minyak dan gas, hutan, laut, dan hima (milik umum yang penggunaannya telah dikhususkan).
Besarnya sumber pendapatan negara khilafah tidak heran jika kesejahteraan bagi guru akan terwujud. Pendidikan gratis di negara Khilafah juga bukan sekedar khayalan. 

Sebenarnya kalau kita lihat bahwa masalah pendidikan kita saat ini bukanlah karena potensi pembiayaannya yang tidak ada, tetapi karena tata kelola negaranya yang salah. Begitu juga dengan mahalnya biaya pendidikan bukan karena tidak ada sumber pembiayaan, melainkan karena sistem negara yang korup dan rusak. Oleh karenanya, sudah saatnya kita kembali untuk menata ulang sistem negara ini  dengan penerapan syariat Islam secara kafah dalam negara khilafah.[]

Oleh: Mia Purnama, S.Kom

Posting Komentar

0 Komentar