TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh



Sudah lebih empat purnama pembelajaran jarak jauh dilakukan. Sejak pandemi, pada pertengahan Maret dunia pendidikan menjadi sepi aktivitas tatap muka, semua beralih online. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) dalam jaringan (daring) menjadi pilihan yang terus dilakukan hingga saat ini.

Kondisi PJJ tidak semua diikuti peserta didik dengan leluasa. Terdapat banyak kendala saat proses PJJ berlangsung. Bahkan, di antara peserta didik ada yang tidak memiliki smartphone. Keluhan PJJ sebenarnya sudah berdatangan dari wali murid sejak awal pandemi melanda. Namun, keluhan itu baru ditanggapi tersebab kasus Dimas, seorang siswa di Rembang yang belajar di sekolah sendirian karena tak memiliki smartphone.

Diberitakan oleh Merdeka.com bahwa DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) itu setelah DPR menerima keluhan dari orang tua atau wali murid (25/07/2020).

Pelaksana harian Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa kasus seperti Dimas ini diyakini banyak di berbagai daerah di Indonesia. Sebab, ada banyak warga yang tidak bisa mengakses internet. Terutama mereka yang tinggal di pelosok dan daerah perbatasan (25/7).

PJJ ini memang layak dievaluasi karena memang kurangnya edukasi di tengah masyarakay. Terlebih tidak masyarakat memiliki smartphone. Meskipun masyarakat punya smartphone, belum tentu bisa mengisi kuota mengingat status ekonomi level menengah ke bawah mendominasi negeri ini.

Edukasi dan sarana pendidikan yang minim membuat PJJ ini sulit direalisasikan. Di samping itu, metode PJJ membutuhkan biaya yang tinggi. Namun hingga detik ini, pemerintah tidak memberikan metode alternatif untuk pembelajaran generasi penerus bangsa di masa pandemi. Justru perhatian pemerintah kepada pendidikan terkesan meremehkan dan mengabaikan hingga keluhan berdatangan. Evaluasi harus segera dilakukan agar proses pembelajaran tetap berjalan sebagaimana mestinya. 

Lambannya pemerintah dalam menyikapi persoalan metode PJJ dalam pendidikan semakin menguatkan dominasi sistem pendidikan materialistik. Dimana negara enggan mengeluarkan biaya guna mencerdaskan generasi, terutama di masa pandemi. Negara membiarkan individu dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidkkan. Mulai dari membayar administrasi sekolah hingga urusan kuota internet dibebankan sepenuhnya kepada masing-masing individu.

Demikianlah ciri khas pendidikan materialistik dalam tatanan sistem kapitalisme. Negara tidak segera menurunkan bantuan meteri, bahkan tidak menggratiskan biaya pendidikan meski pandemi melanda.

Sistem kapitalisme mendorong negara untuk memandang pendidikan adalah layaknya komoditas yang bisa dikomersilkan. Maka tak heran jika metode PJJ minim edukasi dan pemenuhan sarana pendidikan.

Bertolak belakang dengan sistem Islam. Dalam kondisi normal, pendidikan menjadi tanggung jawab negara sepenuhnya. Perhatian negara pada pembinaan rakyat sangat besar. Rosulullah pernah menjadikan seorang tawanan perang sebagai guru bagi para sahabat dan kompensasinya adalah kebebasan disertai tunjangan yang memadai. 

Dalam sistem Islam, biaya pendidikan gartis dan guru digaji fantastis. Di masa Kholifah Umar, seorang guru digaji 15 dinar atau sekitar 30.000.000 lebih (1 dinar setara dengan 4,25gram emas). Terlebih di saat wabah melanda daerah Syam, Kholifah Umar melakukan karantina wilayah agar segera memutus rantai penyebaran wabah disertai pemenuhan kebutuhan pokok, termasuk fasilitas dan sarana pendidikan di setiap rumah individu rakyat. Orang tua akan fokus menggantikan guru mendidik anak-anaknya karena kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi. Wallahu A'lam.


Oleh Afiyah Rasyad
Aktivis Peduli Ummat

Posting Komentar

0 Komentar