TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Dispensasi Nikah, Mampukah Atasi Hamil Akibat Gaul Bebas?


Apa jadinya jika puluhan pasangan anak dengan usia seragam abu-abu bahkan mungkin biru, mengajukan dispensasi nikah? Dispensasi menikah diajukan lantaran usia calon pengantin belum genap 19 tahun. Kenaikan angka permohonan dispensasi nikah lantaran ketentuan usia menikah untuk mempelai wanita berubah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimal calon mempelai wanita adalah 19 tahun. Batasan ini berubah dari aturan sebelumnya yakni 16 tahun.

Diberitakan melalui tribunJateng.com pada senin (24/7), Pengadilan Agama Kabupaten Jepara merilis sedikitnya 52,12 persen remaja yang mengajukan dispensasi nikah dalam kondisi hamil. Berdasarkan data, dari 236 remaja yang mengajukan dispensasi nikah itu hanya 52 persen yang kondisinya tengah hamil. Sedangkan sisanya sebesar 47,8 persen remaja tersebut tidak dalam kondisi hamil.

Menurut hukum Indonesia pernikahan yang di bawah umur menurut undang-undang bisa dikatakan pernikahan dini karena tidak memenuhi standart usia yang di pakai. Namun praktik pernikahan dini didapati tetap marak meski pemerintah sudah merevisi batas usia minimal perkawinan di Indonesia menjadi 19 tahun melalui Undang-undang Nomor 19 tahun 2019.
Namun faktanya, regulasi ini belum menekan praktik pernikahan dini di Indonesia. Dispensasi ke pengadilan semakin meningkat.

Dosen Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Susilowati Suparto mengatakan, peningkatan angka pernikahan dini di masa pandemi Covid-19 salah satunya ditengarai akibat masalah ekonomi. Kehilangan mata pencaharian berdampak pada sulitnya kondisi ekonomi keluarga. Kompas.com, rabu (8/7).

Orang tua terpaksa menikahkan anak perempuan mereka untuk mengurangi beban hidup. Seperti diketahui, pandemi corona memang membuat ekonomi lesu. Banyak warga yang dipecat atau dirumahkan tanpa gaji selama berbulan-bulan. Kondisi ini tentu akan semakin berat jika di rumah ada banyak tanggungan.

Banyaknya permohonan dispensasi nikah tidak hanya terjadi di Pengadilan Agama Jepara, melainkan hampir menyeluruh setelah ada penambahan batas minimal usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun.

Data ratusan remaja mengajukan dispensasi nikah di berbagai daerah menegaskan 2 problema yg lahir dari kebijakan dispensasi nikah ini. 1. Harusnya dijalankan bersamaan dengan pendewasaan usia perkawinan dengan harapan menurunkan angka pernikahan dini. 2. Bisa menjadi jalan keluar untuk memaklumi fenomena seks bebas di kalangan remaja. 

Dilihat dari data diatas lebih banyak remaja yang hamil duluan yang mengajukan dispensasi nikah. Ini menunjukan bawah pergaulan remaja saat ini sudah kelewat batas kewajaran. Jika hal ini terus dibiarkan akan merusak generasi penerus karena mereka dilahirkan dari perbuatan zina.

Konten pornografi dan pornoaksi yang mudah diakses, membuat fokus mereka teralihkan hanya pada aktivitas untuk memenuhi gharizah nau' atau naluri berkasih sayang. Remaja tidak mampu berpikir untuk berkarya mengisi peradaban. Mereka lupa bahwa di tangan merekalah beban kebangkitan umat diletakkan.

Dalam Islam sendiri, menikah merupakan sunnah Rasul dan tidak disebutkan berapa batas usia ideal untuk perkawinan, namun sudah harus mencapai umur baligh. “Wahai para pemuda! Siapa saja di antara kalian yang sudah mampu maka menikahlah, karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Jika belum mampu maka berpuasalah, karena berpuasa dapat menjadi benteng (dari gejolak nafsu)”. Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Berdasarkan hadis tersebut disebutkan bahwa menikahlah apabila telah mampu, mampu disini dapat diartikan mampu secara material dan spiritual. Dengan menikah diharapakan dapat menjaga diri dari perbuatan yang bertentangan dengan syariat agama.

Ketika pengadilan mengabulkan hampir 100 persen perkara dispensasi nikah, sering menuai kritik dari berbagai kalangan. Pengadilan tidak peka dengan isu utama (hamil diluar nikah), pengadilan agen pernikahan dini. Memang, dalam kondisi seperti itu pengadilan dalam posisi dilematis. Di satu sisi, pengadilan harus tetap menjaga maksud undang-undang, yaitu agar tidak terjadi pernikahan dini dengan segala akibat buruk yang ditimbulkan. Di sisi lain, pengadilan harus tetap melihat kasus dari sisi bayi yang tidak berdosa itu harus diberi perlindungan adanya ayah ketika lahir.

Tapi jika melihat dari sudut pandang yang jauh, hal ini bisa jadi jalan untuk memaklumi seks bebas karena pada akhirnya akan di nikahkan atau disahkan oleh pengadilan meski mereka dibawah umur dengan hamil duluan. 

Terlepas dari keputusan pengadilan yang dikeluarkan, yang jelas fenomena remaja hamil di luar nikah sebagai isu utama mengundang sejumlah pertanyaan kita. Mengapa hal itu terjadi? Apakah hal ini akibat pergaulan yang semakin bebas, atau kurangya pengawasan orang tua, atau akibat dari kegagalan pendidikan kita, atau karena sistem yang diterapkan bukan berasal dari Islam? 

Oleh sebab itu, memperbaiki kualitas generasi, tidak cukup hanya dengan menambah batas usia pernikahan. Sebab jika hal itu dilakukan tanpa perbaikan sistem, baik itu ekonomi, pendidikan, sosial, bermasyarakat dan lainnya, maka remaja tidak akan keluar dari persoalannya. Selamanya mereka akan disibukkan dengan urusan asmara, yang seharusnya mereka mampu mengguncang dunia dengan berbagai inovasi dan teknologi.

Yang dibutuhkan bukan larangan nikah dini dan dispensasi nikah. Bangsa ini membutuhkan pemberlakuan Sistem Pergaulan Islam agar generasi siap memasuki gerbang keluarga dan  mencegah seks bebas remaja. Dispensasi nikah karena seks bebas tidak hanya berdampak individual tp berpotensi melahirkan keluarga tanpa ketahanan dan generasi lemah. Wallau a'lam. 


Oleh : Khoirotiz Zahro V, S.E. 
Muslimah Surabaya

Posting Komentar

0 Komentar