TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Dinasti Politik: Produk Inkonsistensi Demokrasi



Makin hari, makin kentara upaya penguasa negeri ini bergimik merakyat namun sedang membangun dinasti politik. Hal ini terlihat dari langkah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang maju dalam pemilihan wali kota Solo 2020 diusung oleh partai PDI-P tempatnya bernaung. Tak hanya anak, menantunya pun, Bobby Nasution juga tengah berupaya mendapatkan dukungan parpol untuk maju di pemilihan wali kota Medan 2020. Ditambah lagi, anak wapres Ma’ruf Amin juga maju mencalonkan diri sebagai calon walikota Tangerang Selatan di Pilkada 2020. Selain anak dan menantu, ada belasan bakal calon di Pilkada 2020 yang merupakan anak, keponakan, orang tua, hingga istri dari para pejabat negeri (cnnindonesia.com/22-07-2020).

Namun sayang, fenomena oligarki dan nepotisme ini malah dilegalkan negara melalui perangkat aturan. Mahkamah Konstitusi (MK) telah melegalkan ketentuan pencalonan kepala daerah berasal dari keluarga petahana untuk maju sebagai kepala daerah (Tempo.co/21-07-2020). Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Perlu diketahui bahwa dinasti politik merupakan upaya kekuasaan turun-temurun yang dilakukan oleh individu-individu untuk mempertahankan kekuasaan. Jika hal ini terus terjadi, bukan tidak mungkin akan terjadi oligarki politik oleh parpol, yaitu kekuasaan dipegang oleh sekelompok kecil elit masyarakat berdasarkan kekayaan, keluarga, ataupun militer. 

Tentu saja, perkawinan antara dinasti politik dan oligarki politik ini akan subur terjadi, bahkan keberadaannya suatu keniscayaan dalam sistem demokrasi. Pasalnya, demokrasi mensyaratkan kandidat suara terbanyak sebagai pemenang. Yang mana, suara terbanyak bisa ditarik otomatis dengan mengucurkan dana besar, ketenanaran, jabatan, dan status sosial para kandidat di masyarakat. Rakyat hanyalah sebagai objek pendulangan suara, rakyat tidak berhak mencalonkan, menyeleksi, dan memilih langsung calon wakil rakyat sejak awal proses. Rakyat hanya terima jadi nama-nama yang disetujui oleh parpol yang tak lain merupakan hasil negosiasi dan praktek jual-beli kolom nama dalam kertas pemilihan umum maupun daerah. 

Lantas, jika rakyat hanya memilih nama hasil godokan parpol yang sarat akan kepentingan, mana mungkin kedaulatan di tangan rakyat terbentuk? Demokrasi menghilangkan nilai kecakapan dan kemampuan dalam memimpin, tanggung jawab, adil, jujur, dan amanah bagi calon pemimpin malah akan semakin menguatkan dinastti politik. Maka, fenomena ini bukan sekadar anomali dalam praktek demokrasi, tapi sebuah kepastian yang nyata, merupakan produk langsung sistem demokrasi.

Maka, jika kita semua berharap tidak ada praktik dinasti politik ataupun oligarki politik hanya dengan mencabut dan mengganti sistem demokrasi laknat ini. Adapun Khilafah, sistem pemerintahan Islam menggariskan bahwa pemimpin diraih dengan syarat yang telah ditentukan syariat dan mendapat dukungan nyata dari umat karena dikenal ketakwaan dan kapasistas memimpinnya. 

Adapun syarat yang harus dipenuhi (syarat in’iqod) Khalifah adalah muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka, mampu (menjalankan syariat al-quran dan sunnah). Dengan syarat adil dan merdeka, maka dinasti politik akan bisa dihapuskan. Adil maksudnya, Khalifah harus bisa menempatkan segala sesuatu dengan benar dalam mengurus urusan rakyat dan tidak menyelewengkan amanah yang diembannya. Dengan syarat merdeka, maka Khalifah haruslah terbebas dari pihak kepentingan manapun, sehingga ia memiliki kewenangan mengurus urusannya. Sistem pengangkatan Khalifah melalui jalan baiat umat, yaitu umat sebagai pemegang kekuasaan atas siapa saja yang mereka kehendaki untuk mempimpin. Penguasa yang telah dibaiat (diangkat) oleh umat, akan menjadi eksekutor seluruh perintah Asy-Syari’ (pemberi syariat), yakni Allah SWT. 

Dalam khilafah, kedaulatan berada di tangan Asy-Syari’. Tidak terdapat lembaga legislatif, sehingga aturan murni dari Pencipta dan bersih dari pembuatan aturan atau kebijakan yang sarat akan kepentingan nafsu serakah manusia. Maka, hanya dengan Khilafahlah, pemimpin yang adil dan amanah akan terwujud, juga mampu menghapus praktik dinasti politik.[]


Oleh Kqsna Mercy Cahyani W.
Bachelor Student of Marine Transport Engineering

Posting Komentar

0 Komentar