TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Dinasti Politik Menguasai Demokrasi



Thomas Hobbes, dalam Leviathan menyebut manusia dilahirkan dengan membawa hasrat untuk berkuasa. Hasrat pada kekuasaan itu merupakan dorongan alamiah yang terus-menerus (perpetual) dan tidak kenal lelah (restless). Satu-satunya yang dapat menghentikan dorongan itu hanyalah kematian. Bisa jadi, menjadi berkuasa. Beritagar.id (14/10/17). 

Melihat realitas politik tanah air belakangan ini, argumen Hobbes tentang hasrat pada kekuasaan tampaknya masih relevan. Pasca reformasi 1998 Indonesia mengadopsi sistem demokrasi yang terbuka, bahkan cenderung liberal. Terbukanya ruang publik politis kemudian segera diikuti dengan fenomena riuh rendahnya kontestasi perebutan kekuasaan.

Di tengah euforia itu, muncul fenomena yang bisa jadi adalah anomali dari sistem demokrasi langsung, yakni fenomena politik dinasti. Mengutip Mahkamah Konstitusi, politik dinasti adalah model kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih ada hubungan keluarga atau kekerabatan.

Di lansir dari Kompas.com, Sabtu 18 juli 2020. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin berpendapat Presiden Joko Widodo tengah berupaya membangun dinasti politik. Hal itu terlihat dari langkah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang maju dalam pemilihan wali kota Solo 2020.

"Bisa dikatakan Jokowi sedang membangun dinasti politik. Mungkin mumpung sedang jadi Presiden, sedang punya kekuasaan, akhirnya dorong anaknya jadi wali kota," kata Ujang kepada Kompas.com, Sabtu (18/7/2020).

Ujang juga menilai pencalonan keluarga Presiden di pilkada akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Sebab, Presiden memiliki semua sumber daya untuk bisa memenangkan Gibran mulai dari kekuasaan, jaringan, birokrasi, hukum, finansial, dan lain-lain.

Dijelaskan Kuskrido Ambardi akademisi Universitas Gajah Mada, dalam diskusi akhir tahun FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pad Desember 2019 politik dinasti itu dilakukan pribadi-pribadi dan politik dinasti yang ada saat ini memang saling berkaitan dengan fenomena kartelisasi politik oleh partai-partai politik besar.

"Munculnya politik dinasti itu bisa memudahkan kartel politik bergerak. Setidaknya dengan dinasti, langkah kartelisasi partai lebih mudah tercapai," demikian Kuskrido Ambardi.

Oligarki politik yang demikian berkembang pesat dan nyaris tidak dapat dikendalikan dalam politik Indonesia ditopang oleh tumbuhnya dinasti politik yang berawal dari faktor patronase dan klientelisme. Patronase merujuk pada materi atau keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung. Sebaliknya, klientelisme merujuk kepada karakter relasi antara politisi dan pemilih atau pendukung.

Istilah dinasti politik dalam Islam telah ada sejak masa dinasti Bani Umayyah dan Abbasiyah. Boleh dikata pada dinasti Bani Umayyah benih-benih dinasti kekeluargaan tersubur yang disebut sekarang sebagai era monarki atau kekuasaan turun-temurun. Kemudian dilanjutkan oleh dinasti Abbasiyah. Runtuhnya ke dua dinasti tersebut disebabkan oleh faktor politik, ekonomi dan sebagainya. Salah satunya adalah perilaku atau sikap hidup mewah dilingkungan istana sehingga menciptakan budaya korupsi dan terjadinya persaingan antar golongan yang ingin merebut kekuasaan di tangan kepemimpinan tersebut. Kompasiana (10/8/17).

Sentralisasi kekuasaan yang terpusat pada satu keluarga tidak dapat dilihat dalam aspek politik saja namun juga bagaimana dampak sosiologis yang akan terjadi dalam realitas masyarakat. bahkan menjadi kekhawatiran kekuasaan tersebut tidak mampu membawa perubahan sosial maupun ekonomi untuk masyarakat banyak. Sehingga menciptakan budaya korupsi dan terbukanya angka pengangguran disebabkan kekuasaan hanya dikuasai oleh beberapa orang dalam satu keluarga tanpa memberi ruang kepada pihak lain untuk ikut berpartisipasi.

Akhirnya politik dinasti maupun bentuk dinasti politik suatu yang salah dan kesalahan lagi jika kepemimpinan sebuah Negeri atau daerah jatuh ke tangan pemimpin yang tidak memiliki kualitas dan tanggung jawab dalam memimpin. Bukankah Allah menyuruh hambanya untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya agar dapat menetapkan hukum di antara manusia dengan seadil-adilnya.

Padahal Islam telah mencontohkan satu pemerintahan terbaik yang pernah ada. Saat Daulah Islam tegak selama ratusan tahun lamanya, awal Rasulullah menjadi seorang pemimpin negara, beliau selalu menunjuk para pembantu pemimpin negara sesuai dengan keahlian dan profesionalitasnya.

Rasulullah SAW bersabda:

"Jika amanat telah di sia-siakan , tunggu saja kehancuran akan terjadi". Ada seorang sahabat bertanya, "bagimana maksud amanat di sia-siakan?" Nabi menjawab": "jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu" (Bukhari - 6015).

Allah SWT memang menetapkan Islam dengan aturannya itu sebagai jalan atau cara untuk kita menyelesaikan berbagai persoalan dengan sebaik-baiknya.

Dijelaskan dalam Al Quran surah al-A’raf ayat 96, yang artinya: Jika penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka Allah akan membuka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi.

Jadi dengan menghadirkan pemimpin yang baik dan sistem yang baik. Melalui kepemimpinan yang baik dan peraturan yang bersumber dari Zat Yang Mahabaik, problematika yang dihadapi negeri ini akan bisa teratasi dengan baik. Wallahu a'lam.[]


Oleh: Khoirotiz Zahro Verdana

Posting Komentar

0 Komentar