TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Dinasti Politik dalam Pilkada: Mampukah Melahirkan Pemimpin Politis?



Pemilihan kepada daerah (Pilkada) di tengah masa pendemi memang menjadi persoalan, selain rawan terinfeksi dan membutuhkan biaya yang besar. Bahkan menjadi tantangan bagi para pemimpin daerah yang terpilih kelak dalam menghadapi persoalan pandemi yang tak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Namun hal tersebut tak menyurutkan langkah para calon untuk maju ke kancah perpolitikan di masa pandemi yang bahkan diwarnai dengan varian baru politik dinasti di tanah air. 

Pilkada 2020 bakal diramaikan keluarga orang pertama di Indonesia yakni presiden Joko widodo (Jokowi) di sejumlah daerah. Mulai dari putra pertama Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menantu Jokowi Bobby Afif Nasution yang menikah dengan Kahiyang Ayu, lalu wahtu Purwanto suami adik kanding Jokowi serta Dolly Sinomba Siregar seorang paman dari Bobby Nasition.

David Hutt dalam The Diplomat menulis, ‘pangeran politik’ terbaru yang akan menembus jajaran di Asia Tenggara adalah Gibran Rakabuming Raka (32 tahun), putra Presiden Indonesia Joko Widodo. Dia menjadi satu-satunya kandidat untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam pemilihan wali kota (Pilwakot) Solo 2020, usai kandidat lainnya mundur minggu lalu. Jokowi juga menjabat sebagai Wali Kota Surakarta sebelum menjadi Gubernur Jakarta dan kemudian Presiden Indonesia, rute yang sekarang dapat diikuti putranya. Analis Aaron Connelly berkicau, ini mengatur “kemungkinan dinasti politik di sana.” (www.matamatapolitik.com, 31/05/2020

Menurut pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and consulting, Pangi Syarwi Chaniago masuknya Gibran sebagai bakal calon di Pilkada, adalah fenomena baru dalam varian politik dinasti di Indonesia. Sebab untuk pertama kalinya keluarga presiden yang masih menjabat ikut serta dalam perhelatan pilkada serentak. Sebagai presiden yang masih menjabat, pangi mengatakan semestinya keluarga presiden harus menjaga jarak dari politik praktis. 

Juga berupaya menghindari konflik kepentingan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan serta memanfaatkan pengaruh presiden untuk kepentingan pribadi terkait kontestasi yang akan mereka ikuti. Walau secara hukum tidak ada aturan yang dilanggar dan membatasi siapaun termasuk anak atau keluarga presiden sekalipun untuk terlibat dalam politik praktis. Namun tersandera soal etika dan kepatutan, semestinya harus dipertimbangkan mata, jangan terkesan seperti fenomena “politik aji mumpung” kebetulan bapaknya lagi jadi presiden. (Republika.co.id, 20/07/2020)

Mengenai riuhnya komentar seputar majunya Gibran dalam kontestasi pilkada, Dr. Supriyadi SN.,S.U beliau dosen Sosiologi Politik Fisip Universitas sebelas Maret (UNS) menilai, hal ini bisa dilihat dari sudut pandang yaitu "emic" dan "ethic". Sudut pandang emic, melihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan, baik sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Seperti misalnya tidak menyalahi UUD 1945, UU Partai Politik, UU Pemilu, UU Otonomi Daerah/Pemerintah Daerah, atau Peraturan Perundangan lainnya. 

Contoh, di UUD 1945 yang telah diamandemen 4 kali, pada Pasal 28C ayat (2), setiap orang berhak untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Sementara, dari sudut pandang ethic atau sudut pandang pengetahuan-keilmuan modern, Supriyadi menilai, minimnya pengalaman politik Gibran tak menjadi alasan seseorang untuk maju dalam pencalonan. (www.Kompas.com, 19/07/2020)
 
Persyaratan calon kepala daerah di Indonesia sudah diatur dalam pasal 7 undang-undang Nomor 10 tahun 2016 menyebutkan bahwa, “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota. Jika mengacu  pada pasal tersebut maka semua warga negara berhak mengikuti dan menjadi peserta Pilkada selama memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Tak dipungkiri negeri ini, Indonesia seakan krisis sosok pemimpin yang politis. Tergerus oleh  kekuasaan dan harta sehingga kehilangan jiwa berpolitik yang benar. Bayang-bayang kasus korupsi selalu menghantui para pemimpin negeri ini, sejak berdiri pada desember 2002, lembaga antirasuah tersebut mencatat telah memproses 119 kepala daerah yang tersandung korupsi. 119 kepala daerah yang terjeart kasus korupsi tersebut berasal dari 25 provinsi berbeda. Sementara itu, KPK mencatat telah mencokok tujuh orang kepala daerah dalam operasi tangkap tangan tahun 2019 terhitung sejak 1 januari 2019 hingga 2019. (www.kompas.com, 8/10/2019)

Sosok pemimpin politis seakan masih kabur dari gambaran sejatinya. Bahkan umat tertipu dengan penampilan calon pemimpin tatkala melakukan kampaye. Terkadang menampilkan karakter dan sifat baik, peduli, melayani dan pro rakyat dapat dibuat sedemikian rupa dengan pencitraan. Di era digital buzzer bayaran memiliki peran besar dalam memperbaiki citra para calon pemimpin negeri ini.

Sehingga sifat asli calon pemimpin tak lagi dapat dinilai oleh rakyat. Syarat calon pemimpin sekan tak cukup hanya yang sudah tertuang dalam undang-undang Nomor 10  pasal 7, atau hanya bermodalkan pengalaman keluarga yang sedang berkuasa untuk terjun dunia perpolitikkan. Faktanya rakyat belum merasakan hadirnya sosok pemimpin politis yang menggunakan kekuasaanya untuk melayani umat. 

Persoalan negeri ini tentu bukan sekadar pada sosok calon pemimpin, tetapi juga persoalan sistem. Kapitalisme liberal yang dipraktikkan di Indonesia inilah yang menjadi pangkal berbagai persoalan. Dengan menjadikan kekuasaan sebagai jalan untuk meraih kekayaan yang diperuntukan untuk dirinya sendiri tanpa peduli dengan nasib rakyat. Pantaslah jika persoalan negeri ini tak akan pernah terselesaikan walau pemimpin dan rezim terus berganti karena pemimpin berjiwa politis tak mungkin lahir dari sistem kapitalis liberal. 

Tidak ada pilihan lain selain mengembalikan tujuan mulia politik yaitu menghantarkan pada kekuasaan yang digunakan semata untuk menerapkan seluruh syariah Islam secara totalitas serta dipimpin oleh seorang pemimpin yang berjiwa politis Islam yaitu melalui penerapan sistem Islam dalam seluruh aspek kehidupan. 

Sesungguhnya Islam telah memberikan gambaran yang jelas tentang syarat-syarat sifat dan karakter yang harus dimiliki oleh para pemimpin. Yang bukan hanya mampu beretorika menyenangkan hati umat namun juga memiliki kepedulian yang lahir dari jiwa politis sejati.

Dalam buku The Geat Leader of Two Umar kisah kehidupan dan kepemimpinan khalifah kedua disebutkan Guberbur pada masa khalifah Umar bin al-khattab wajib mempunyai akidah yang benar, mengakui dan senantiasa terkait dengan hukum syariah, meyakini takdir Allah, memiliki kemampuan memimpin masyarakat, jujur, menjadi contoh masyarakat, pemberani, zuhud, senang berkorban, rendah hati, mau menerima nasehat orang lain, bijkasana, sabar, bercita-cita tinggi, memiliki ketuhgan hati, memiliki keinginan yang kuat, adil, mampu menyelesaikan permasalahan dan lain-lain.

Khalifah Umar bin Khattab mengangkat Said bin Amir menjadi gubernur di Provinsi Himash. Ia pun datang menghadap khalifah bersama satu delegasi dari provinsi tersebut. Umar meminta mereka menuliskan daftar fakir miskin dari Himash yang berhak diberi bantuan dari kas negara.

Umar heran karena di antara nama yang ditulis terdapat nama Said bin Amir. “Siapa Said bin Amir ini?” tanya Umar. “Gubernur kami,” jawab mereka. “Apakah gubernur kalian fakir?” selidik Umar. Mereka membenarkan, “Demi Allah, kami jadi saksi.” Umar menangis, kemudian memasukkan seribu dinar ke dalam sebuah kantong dan meminta mereka menyerahkannya kepada sang gubernur. 

Menerima sekantong uang berisi seribu dinar, Said langsung membaca: Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un, seolah satu musibah besar menimpanya. Istri gubernur bertanya: “Apa yang terjadi? Apakah Amirul Mukminin wafat?” “Lebih besar dari itu,” jawab Said. “Telah datang dunia kepadaku untuk merusak akhiratku.” “Bebaskan dirimu dari malapetaka itu,” saran istrinya, tanpa mengetahui bahwa malapetaka itu adalah uang seribu dinar. Said bertanya: “Apakah kamu mau membantuku?” Istrinya mengangguk. Ia meminta istrinya untuk segera membagikan seribu dinar itu untuk fakir miskin, tanpa sisa untuk keluarganya. Begitulah zuhudnya salah satu gubernur yang pernah ada pada masa kekhilafahan Umar. Yang tak tersilaukan oleh recehan dunia yang seharusnya menjadi contoh buat pemimpin saat ini. 

Sifat dan karakter para pemimpin pada masa kekhilafahan Islam terbukti mempunyai nilai diatas rata-rata jika dibandingkan dengan para pemimpin/pejabat sekarang. Tidak hanya dalam hal keimanan namun juga dalam syariah. Pemimin dalam Islam sangat menyakini bahwa setiap kebijakan yang diambil akan dimintai pertangungjawaban kelak dihari akhir, yang membawanya hanya dua konsekuensi yakni surga atau neraka. 

Kekuatan iman inilah yang menjadi pegangan para pemimpin sehingga tak goyah untuk melakukan kemaksiatan dan tak akan mengadaikan iman hanya setetes kenikmatan dunia. Selain itu sistem yang diterapkan adalah Sistem Islam. Landasan dalam menjalankan pemerintahan yang merupakan warisan Rasulullah Saw. 

Menjadikan SyariahNya sebagai pemutus setiap persoalan kehidupan termasuk politik dan pemerintahan. Umat akan merasakan ketentraman hidup dalam naungan Islam dan dipimpin oleh pemimpin yang memiliki sifat dan karakter mulia. Wallahu a'lam Bishawab.[]

Oleh: Trisnawati 
Pegiat Literasi Aceh

Posting Komentar

0 Komentar