Dilema Orang Tua Menghadapi PPDB Sistem Zonasi



Sistem zonasi masih akan diberlakukan untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB). Mulai dari seleksi lokasi tempat tinggal, jarak tempuh, hingga batas usia.

Faktanya, banyak orang tua siswa yang protes akan kebijakan ini dan melapor ke Komisi Nasional Perlindungan Anak. Di karenakan akibat kebijakan ini, banyak siswa yang tidak mendapatkan sekolah, padahal nilai akademiknya sangat tinggi. Serta akibat kebijakan ini berdampak pada kondisi psikologis anak dan merasa tidak percaya pada pemerintah karena merasa sia-sia telah belajar keras. 

Ditambah lagi masa pandemi ini, PPDB juga menggunakan sistem online. Banyak dari orang tua siswa yang tidak paham bagaimana cara menggunakan sistem online tersebut. Sehingga PPDB dirasakan ribet dan menyulitkan. 
 
Seperti didaerah Kalimantan Barat. DPRD Kalbar mendapat keluhan dari orang tua murid yang mengaku kesulitan dalam mendaftarkan anaknya masuk SMA Negeri di Kota Pontianak, karena aturan PPDB yang menggunakan sistem online. (suarapemredkalbar.com, 6/7)

Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Edy R. Yacoub menyampaikan bahwa ada para pendaftar yang tidak selesai proses pendaftaran melalui online, sehingga datanya tidak masuk. Kemudian ada juga salah memilih jalur waktu mendaftar.

Berdasarkan Permendikbud ada 4 jalur PPDB tahun 2020 yaitu jalur Zonasi, Prestasi, Afirmasi, dan Perpindahan Orang Tua. Dijelaskan oleh Sugeng Hariadi, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, bahwa sistemnya ada 4 sehingga berlomba-lomba semua masuk negeri. Karena ini kebijakan dari menteri, maka kita harus ikut dan mematuhi, ini kebijakan nasional dan setiap kebijakan tidak bisa menyenangkan semua orang.

Meskipun sistem zonasi telah diberlakukan beberapa tahun yang lalu, namun masih saja banyak menuai protes dari orang tua murid. Itu terjadi hampir disetiap provinsi termasuk di Kalimantan Barat.

Seyogyanya sebelum kebijakan sistem zonasi diterapkan, pemerintah terlebih dahulu memperkirakan apakah sistem zonasi sudah layak diberlakukan di Indonesia. Agar kedepannya kebijakan ini tidak menuai protes dari hampir seluruh orang tua murid yang ada disetiap wilayah. 

Terlebih lagi, akreditasi sekolah di setiap wilayah haruslah sama agar kualitas sama rata. Kantitas setiap sekolah harus berdasarkan kepadatan penduduknya. Serta sarana dan prasarana hingga tenaga pengajar di setiap sekolah sama dalam penerapannya. Tanpa disertai upaya ini, tujuan sistem zonasi akan selalu menuai protes disetiap tahunnya.

Upaya untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang layak mudah di akses, terjangkau, dan tidak diskriminatif, sejatinya adalah tanggung jawab pemerintah sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU sisdiknas) yang menyebutkan masyarakat harus dijamin hak nya untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Dalam Islam pendidikan merupakan peranan yang sangat penting untuk mencetak generasi-generasi cemerlang. Hal ini tentulah tidak lepas dari peran negara. Negaralah yang berkewajiban untuk mengatur segala aspek yang berkenaan dengan sistem pendidikan yang diterapkan. Agar pemerataan pendidikan disetiap wilayah bisa terkontrol dengan baik. Serta fasilitas yang sama bagi seluruh sekolah yang ada. Walhasil pendidikan dapat diperoleh rakyat secara mudah dan berkualitas.[]

Oleh: Ummu Abdilla

Posting Komentar

0 Komentar