TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Di Saat Pandemi, Rezim Korporatokrasi ‘Kian Menjadi’



Jika boleh dikatakan bahwa di tengah kondisi pandemi Corona hari ini ‘ekonomi rakyat makin ndlosor’, sedangkan ‘kekayaan dalam negeri milik rakyat kian bocor’. Tentu jika pemerintah salah arah dalam mengambil solusi bagi makin buruknya kondisi ekonomi tersebut. Maka bukan tidak mungkin, pribahasa ‘dari lecah lari ke duri’ menjadi kenyataan di negeri gemah ripah loh jinawi ini. artinya, bukan malah solusi yang didapat, namun masalah ekonomi rakyat dan tanah airnya akan makin memburuk bahkan ‘ambyar’.

Rakyat makin miris saat disuguhkan dengan berita tentang pemimpin negara beserta jajarannya dengan bangga memberikan diskon besar-besaran bagi perusahaan asing yang ingin berinvestasi di Indonesia. 

Dilansir dari kompas.com, Jokowi ingin harga lahan bisa lebih murah dari negara-negara lain agar Indonesia tak kalah saing. "Kalau mereka (negara lain) memberikan harga tanah misalnya 500.000, kita harus bisa di bawahnya itu. 300.000 misalnya," kata Jokowi saat meresmikan kawasan industri Batang, Jawa Tengah, Selasa (30/6/2020) seperti disarankan dari akun YouTube Sekretariat Presiden. "Kalau mereka memberikan harga tanah 1 juta, ya kita berikan harga 500.000," kata dia.

Bahkan, Jokowi merasa senang karena sudah ada tujuh perusahaan asing yang telah mengonfirmasi rencana untuk memindahkan fasilitas produksi ke Indonesia, sebagian besar berasal dari China. Dia juga mengatakan, “jika ada kesulitan dengan pemrosesan izin, saya telah memerintahkan kepala BKPM untuk mengurusnya, dari A hingga Z, sehingga investor dapat merasa puas.”

Relokasi pabrik dari tujuh perusahaan, yang meliputi konglomerat industri Korea Selatan LG dan raksasa elektronik Jepang Panasonic, diperkirakan membawa investasi US$850 juta ke negara itu dan berpotensi mempekerjakan 30.000 karyawan baru, menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) .

Rezim Korporatokrasi, Cari Untung Sendiri!
Satu kesalahan fatal dari sekian banyak solusi ekonomi yang diambil negeri ini adalah membuka ruang investasi sebesar-besarnya bagi para investor asing. Maka tak heran jika rakyat kini punya slogan ‘Indonesia Tanah Airku, Tanahnya ngontrak Airnya tuku(beli)’. Berbeda dengan para investor Asing yang melihat tanah air Indonesia sebagai lahan basah bisnis ‘nyata’ yang menguntungkan mereka. 

Walaupun pada faktanya memang Investasi asing bukan barang baru di Indonesia. Namun, saat Indonesia dikatakan merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang. Melalui senjata sistem berupa RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, rezim ini makin terlihat kesungguhannya dalam memuluskan regulasi investasi asing di dalam negeri.

Bisa dibayangkan bagaimana negeri ini telah menjadi makanan lezat para investor dan tanpa terasa semua kekayaan negeri akan dilahap habis olehnya. Dan inilah yang malah diinginkan oleh rezim hari ini. Sedangkan urusan pemenuhan kebutuhan rakyat yang kian hari kian mencekik karena dicabutnya subsidi, pajak kian tinggi, dan makin sempitnya lapangan pekerjaan bagi rakyat pribumi tak menjadi proiritas utama yang wajib mereka solusi.

Jadi, yang merasakan untung dari semua arah kebijakan dan penerapan regulasi rezim hari ini bukan rakyat yang tiap hari menjerit kelaparan ataupun mahasiswa yang berteriak karena UKT melangit, apalagi kaum ibu yang memimpikan para suami mereka mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi nafkah sehari-hari. Yang jelas mendapatkan keuntungan dari semua ini adalah para korporat termasuk rezim korporatokrasi yang menjalankan urusan politik hari ini. 

Beginilah karakter rezim korporatokrasi yang lahir dari sistem kapitalis sekuler yang menjauhnya peran Agama dalam mengambil arah kepemimpinannya dalam mengatur urusan rakyat. Dan kedaulatan negara berada di tangan perusahaan-perusahaan besar dan para investor yang menguasi perekonomian dalam suatu negara. Suara rakyat hanya didambakan menjelang dan selama pemilihan umum saja. Setelah itu, baik wakil rakyat di Parlemen, pemerintah beserta jajaran birokrasinya harus mendengar dan mengakomodasi kepentingan korporat.


Merindukan Khilafah sebagai Kepemimpinan yang Membawa Berkah

Sesungguhnya rakyat ini pasti takkan mau menunggu lama untuk membenahi negerinya. Menginginkan sebuah kepemimpinan mengurusi (meri’ayah) yang semua urusan hidup rakyatnya, menjamin dan memberikan kemudahan dalam pemenuhannya. Rakyat merindukan kepemimpinan yang tak sekedar mengurusi rakyatnya saja namun juga mampu membawa berkah bagi negerinya dan bagi bumi dan seisinya. 

Sedangkan sepanjang sejarah kepemimpinan manusia. Adalah Khilafah, yang terbukti 13 Abad lamanya menjalankan peran politik meri’ayah urusan rakyatnya, baik muslim maupun non muslim. Secara empiris, kebaikan Khilafah di antaranya tergambar dalam persaksian beberapa ulama yang hidup pada masa Kekhilafahan yang berbeda-beda.

Abdullah Ibn al-Mubarak (w. 181 H), seorang imam besar dari kalangan tâbi’ut tâbi’în, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibn ‘Abdil Barr (w. 463 H), menyatakan: “Jika bukan karena Khilafah, niscaya jalanan tidak akan menjadi aman; niscaya yang lemah di antara kita akan menjadi mangsa bagi yang kuat.” (At-Tamhîd li-mâ fî al-Muwaththa` min al-Ma’ânî wa al-Asânîd, 21/275).

Ibnu al-Jauzi (w. 597 H), seorang ulama besar pada abad ke-6 Hijrah, dalam salah satu karyanya menyebutkan: “Siapa saja yang ingin mengetahui kemuliaan Khilafah, hendaknya ia melihat buahnya. Sebabnya, sesuatu itu dapat diketahui kemuliaannya dari buahnya yang dihasilkan. Khilafah merupakan sebab keselamatan umat manusia, baik fisik maupun agama mereka. Di dalamnya nyawa akan terjaga, ilmu dan amal akan tercapai, rezeki akan diperoleh dan perilaku saling menzalimi akan terhindarkan. Kalaulah bukan karena penjagaan Khalifah, tidaklah seorang yang shalat mampu mendirikan shalatnya; tidaklah seorang hamba dapat menunaikan ibadah-ibadahnya; tidaklah seorang yang berilmu dapat menyebarkan ilmunya; tidak pula seorang pedagang mampu melakukan perjalanan dagangnya.” (Al-Mishbâh al-Mudhî` fî Khilâfah al-Mustadhî`, hlm. 134).

Semua itu menunjukkan  betapa Khilafah yang pernah berlangsung benar-benar menjadi sumber pembawa berkah. Sebaliknya, ketiadaan Khilafah akan menjadi jalan bagi para kapitalis berwatak jahat dan rakus untuk terus menjajah dan melahap kekayaan umat dengan menghalalkan berbagai cara. Wallahua’lam.[]

Oleh: Yulida Hasanah
Aktivis Muslimah Jember


Posting Komentar

0 Komentar