TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Di Balik Maraknya Perceraian



Pengadilan Agama (PA) Bandung mencatat ada 1.355 janda baru selama empat bulan atau saat pandemi virus Corona. Jumlah janda itu berdasarkan 1.449 gugatan perceraian yang didaftarkan ke PA Bandung.

 data yang diperoleh detik.com dari PA Bandung, jumlah gugatan yang masuk per-bulannya yakni pada Maret sebanyak 433 gugatan, April 103 gugatan, Mei 207 gugatan dan Juni sampai tanggal 24 mencapai 706 gugatan.

Dalam satu bulan, rata-rata yang putus atau resmi bercerai di atas seratus pasangan tiap bulannya. Total yang sudah diputus atau resmi bercerai mencapai 1.355 pasangan. (https://m.detik.com/news/berita-jawa-barat/d-5069924/jabar-hari-ini-psbb-dihentikan-ribuan-janda-baru-di-bandung/3)

Tentu fakta ini membuat kita merasa prihatin. Karena di Bandung Jabar, telah terjadi lebih dari 100 kasus perceraian per bulan, dan itu bukanlah angka yang sedikit. Padahal sebelumnya kitapun telah dibuat risau dengan pemberitaan: https://m.detik.com/news/berita/d-4918371/nyaris-setengah-juta-janda-baru-lahir-di-indonesia-sepanjang-2019. 

Apalagi yang tercatat adalah kasus yang sudah inkrah di pengadilan saja. Sementara yang masih dalam proses pengadilan, atau baru terdaftar di pengadilan, atau kasus perceraian yang terjadi di bawah tangan, belum masuk dalam hitungan. Jumlah sesungguhnya bisa jadi jauh lebih besar.

Memang bisa difahami, suasana karantina wilayah dan tetap berada di rumah bagi sebagian orang akan mempererat kebersamaan dalam keluarga. Namun, bagi sebagian lainnya, hal itu justru memperuncing perbedaan dan meningkatkan konflik. 

Pembatasan kehidupan sosial selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, dalam kondisi tertentu, memang dapat menghadirkan ketidakpastian, pemisahan, dan ketakutan bagi banyak individu, pasangan, dan keluarga.

Dalam kondisi itu konflik rumah tangga bisa saja terjadi dan perceraian yang menghancurkan keluarga berlangsung. Perempuan dan anak-anak pun merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban KDRT. 

Memang tidak bisa di pungkiri dari tahun ke tahun tren perceraian di Indonesia semakin meningkat. Berdasarkan yurisdiksi Pengadilan Agama, di antara faktor penyebabnya adalah terjadinya perselisihan yg terus menerus di antara pasangan suami istri, juga di karenakan masalah ekonomi serta karena adanya penelantaran salah satu pihak.

Sungguh, maraknya kasus perceraian di negeri ini telah membuktikan bahwa struktur ketahanan keluarga di negeri ini kian lama kian rapuh, harapan untuk terwujudnya keluarga yang ideal yakni keluarga yang diliputi suasana yang sakinah mawaddah wa rahmah, dimana suami atau istri yang bisa saling menyejukkan pandangan mata, dan anak-anak yang saleh-salihah dan berbakti kepada kedua orang tuanya, bak “ rumahku adalah syurgaku” , kini semakin susah di temukan pada keluarga-keluarga hari ini.

Yang ada malah sebaliknya, “rumahku adalah nerakaku”. Masing-masing anggota keluarga merasakan susasana yang tidak nyaman ketika berada di tengah-tengah keluarga mereka. Na’udzubillah.

Selain perceraian, masih banyak problem yang menunjukkan bahwa ketahanan keluarga di negeri ini sedang melemah atau kian terancam. Merebaknya kemiskinan dan pengangguran. Dekadensi moral termasuk perselingkuhan pasangan menikah dan free sex di kalangan remaja yang kian membudaya. Pelaku LeGeBeTeQi dan kasus-kasus incest yang juga kian mencuat. Semuanya mengindikasikan ada yang salah dengan ketahanan keluarga kita.

Ada Apa Di Balik Maraknya Perceraian ?

Penerapan ideologi kapitalisme dengan sistem demokrasinya pada saat ini telah menyebabkan kerusakan dan keterpurukan masyarakat. Jaminan kebebasan bagi warga negara yang diusung demokrasi telah menggeser tatanan kehidupan terutama rusaknya pilar-pilar ketahanan keluarga.

Salah satu produk demokrasi adalah ide emansipasi (kesetaraan gender) yang digembar-gemborkan oleh Barat yang dibungkus secara indah dan menawan.

Untuk memuluskan kampanye mereka, berbagai propaganda dan jargon-jargon manispun dilontarkan oleh kaum feminis, seperti “anak lelaki dan anak perempuan adalah sama jangan dibeda-bedakan” kemudian “hanya perempuan yang tahu persoalan perempuan” dan sebagainya.

Jargon-jargon tersebut digemborkan oleh gerakan emansipasinya telah membuat banyak wanita percaya bahwa mereka selama ini tertindas dan harus bangkit melawan hegemoni kaum pria, merebut kembali hak mereka dan berlari sama kencang dengan kaum pria.

Kampanye emansipasi dengan dalih aktualisasi diri dan kesetaraan telah mendorong perempuan untuk berkiprah di luar rumah. Ketika para ibu rumah tangga ini mengikuti saran para feminis untuk berkarir diluar rumah maka ia akan melepaskan sebagian besar perannya sebagai pendidik anak-anak mereka.

Ibu yang seharusnya berperan menjadi ummun wa rabbatulbait (ibu dan pengatur rumahtangga) kini telah bergeser merangkap ganda menjadi ibu sekaligus berkarier mencari nafkah juga.

Sistem saat ini memaksa perempuan untuk terjun ke dunia kerja membantu ekonomi keluarga, akhirnya dia kehilangan fungsi utamanya sebagai pendidik generasi, sehingga muncul persoalan kehancuran keluarga dan berujung kepada kehancuran masa depan generasi.

Padahal keluarga merupakan tempat pertama bagi setiap manusia memahami makna hidup. Keluarga pula yang menjadi tempat pembinaan generasi calon pemimpin umat. Kesuksesan keluarga membina generasi pemimpin tentu akan membawa pengaruh pada pembentukan peradaban dunia. Sebab, dalam keluargalah sang calon pembangun peradaban (yaitu anak-anak) mendapatkan pendidikan pertamanya.

Secara umum, keluarga mempunyai setidaknya 8 (delapan) fungsi. 

Pertama, fungsi reproduksi, yaitu dari keluarga dihasilkan anak keturunan secara sah. 

Kedua, fungsi ekonomi yaitu keluarga sebagai kesatuan ekonomi mandiri, anggota keluarga mendapatkan dan membelanjakan harta untuk memenuhi keperluan. 

Ketiga, fungsi sosialisasi, yaitu untuk memperkenalkan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. 

Keempat, fungsi protektif, yaitu bahwa keluarga melindungi anggotanya dari ancaman fisik,ekonomis dan psiko sosial. 

Kelima, fungsi rekreatif, artinya keluarga merupakan pusat rekreasi bagi para anggotanya. 

Keenam, fungsi afektif, bahwa keluarga memberikan kasih sayang. 

Ketujuh, fungsi edukatif, yaitu memberikan pendidikan. Kedelapan, fungsi relijius, artinya keluarga memberikan pengalaman keagamaan kepada para anggota.

Melihat betapa banyaknya aspek yang bisa diberikan oleh keluarga, maka bisa dibayangkan apa yang bakal terjadi bila institusi ini terancam, apalagi rusak. Sayangnya, inilah yang terjadi saat ini. Kerusakan keluarga begitu nyata di depan mata. Ini terlihat dari tidak berjalannya semua fungsi keluarga secara baik dan efektif.

Belum lagi banyaknya persoalan yang membelit keluarga saat ini. Tingginya angka perceraian, kenakalan remaja, kejahatan seksual terhadap anak, juga berbondong-bondongnya perempuan memasuki dunia kerja baik di dalam maupun di luar negeri (menjadi TKW) harus diakui bahwa semua itu merupakan sebagian tanda-tanda dan fakta kerusakan keluarga.

Memang, amat miris dan memprihatinkan.Tapi, bagaimana pun keadaannya, keprihatinan ini tentu tidak bisa dibiarkan. Sebab, institusi keluarga adalah penyelamat generasi dan bangsa. Menyelamatkan keluarga dari kehancuran hakikatnya adalah menyelamatkan bangsa dan peradaban.

Karena itulah, biang kerusakan keluarga harus dicari dan selayaknya menjadi musuh yang harus diperangi sampai ke akar-akarnya.

Masalah Sistemik Bukan sekadar Pandemik

Harus diakui rusaknya keluarga sebenarnya hanyalah efek dari kerusakan yang kini melanda masyarakat. Rusaknya keluarga tentu bukan sekedar karena persoalan individual anggota keluarga. Rusaknya keluarga juga bukan semata-mata karena anggota keluarga tidak memahami dan menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Contohnya, peran ibu (sebagai pendidik pertama anak-anak) yang sekarang ini semakin hilang.

Tentu bukan semata-mata karena ibu tidak memahami adanya kewajiban mendidik anak-anaknya. Harus diakui, banyak ibu bekerja hingga melalaikan kewajiban mendidik anak karena keluarga terbelit kemiskinan.

Demikian pula dengan banyaknya anak yang bermasalah. Tentu bukan karena semata-mata orang tuanya yang tidak menjaga dan melindungi anak-anaknya di rumah. Namun, kondisi sistemlah (kehidupan di luar rumahnya) yang mengancam dan memaksa anak-anak terkerumus dalam berbagai persoalan sosial.

Begitu pun dengan banyaknya kasus perceraian. Tentu bukan semata-mata karena ketidakharmonisan hubungan suami isteri. Masalah ini sangat mungkin diakibatkan oleh kemiskinan yang membelit keluarga, atau rusaknya tatanan sosial berupa maraknya pornoaksi pornografi dan kehidupan sosial yang rusak hingga berimbas pada keharmonisan hubungan suami istri.

Dengan demikian, menelusuri pangkal kerusakan keluarga tidak bisa hanya dari penampakan luarnya saja. Yang harus dilakukan adalah menelusuri akar persoalannya berupa penyebab utama yang mengakibatkan berbagai masalah membelit keluarga.

Dan jika ditelaah secara mendalam, setidaknya ada dua masalah yang amat menonjol yang menghimpit keluarga dan memicu munculnya beragam persoalan dalam keluarga. Dua persoalan tersebut adalah kemiskinan struktural dan rusaknya tatanan sosial. Disadari, dua kondisi inilah telah menyeret keluarga pada keterpurukan bahkan kehancurannya.

Kemiskinan struktural dan rusaknya tatanan sosial tentu tidak lepas dari sistem (tata kelola) negara. Dan senyatanya, negara saat ini dikelola dengan tatanan demokrasi, sebuah tatanan bernegara yang berasal dari Barat. Demokrasi menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, baik kebebasan ekonomi, kebebasan berperilaku dan berpendapat, hingga kebebasan berkeyakinan.

Nilai-nilai inilah yang memberikan imbas secara langsung pada dua kondisi tersebut hingga menyeret keluarga di titik kerusakannya yang paling parah.

Dengan demikian, menyelamatkan keluarga dari kehancurannya hakikatnya adalah upaya sistematik mengubah tata kelola negara yang menyengsarakan keluarga dengan tata kelola negara yang menyejahterakan keluarga. Demikianlah, problem keluarga sejatinya adalah problem sistemik dan bukan problem individual anggota keluarga. Solusinya pun berupa solusi sistemik, bukan solusi individual.

Islam Menjaga Ketahanan Keluarga

Dalam Islam keluarga merupakan tumpuan yang utama dan pertama dalam mempersiapkan generasi penerus peradaban. Dan ibu adalah pendidik pertama dan utama bagi seorang anak. Lantas bagaimana jadinya jika pendidik anak yang pertama dan utama ini tidak lagi mendampingi anak-anaknya? Bagaimana ketahanan keluarga mereka bisa terjaga?

Saat ini bekerjanya perempuan akibat tidak terwujudnya kesejahteraan keluarga sebagai akibat dari sistem ekonomi kapitalis. Tata kehidupan yang diatur dengan kapitalisme juga membuat para perempuan terpesona dengan jebakan pemberdayaan perempuan.

Islam telah memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan dengan menetapkan beban nafkah dan peran sebagi kepala keluarga ada pada pundak suami, bukan pada dirinya.

Sehingga dia tidak usah bersusah payah bekerja ke luar rumah dengan menghadapi berbagai resiko sebagaimana yang dialami perempuan-perempuan bekerja dalam sistem kapitalis sekarang ini. Bahkan negara akan memfasilitasi para suami untuk mendapatkan kemudahan mencari nafkah dan menindak mereka yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Juga mewajibkan para wali perempuan untuk menafkahi, jika suami tidak ada. Dan jika pihak-pihak yang berkewajiban menafkahi memang tidak ada, maka negaralah yang akan menjamin pemenuhan kebutuhan para ibu.

Ketahanan keluarga ditandai terpenuhinya kebutuhan dasar individu dan berfungsinya komponen keluarga. Maka generasi berkualitas yang didambakan pun didapatkan.

Dengan penerapan hukum Islam kemuliaan para ibu (kaum perempuan) sebagai pilar keluarga dan masyarakat demikian terjaga, sehingga mereka mampu mengoptimalkan berbagai perannya, baik sebagai individu, sebagai istri, sebagai ibu, maupun sebagai anggota masyarakat.

Jika menerapkan hukum Islam sebagaimana yang pernah diterapkan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka kesejahteraan menjadi sebuah keniscayaan. Khalifah Umar menggunakan dana di baitulmal (kas negara) untuk memakmurkan dan menyejahterakan rakyatnya. Masyarakat yang sakit disediakan pengobatan gratis. 

Khalifah Umar II pun memperbaiki pelayanan di dinas pos, sehingga aktivitas korespondensi berlangsung lancar. Sehingga, rakyatnya benar-benar hidup sejahtera. Tak ada lagi yang mengalami kekurangan pangan dan kesusahan. Berkat pengelolaan dana baitul mal yang benar, sampai-sampai para pengelola baitul mal kesulitan lagi mencari orang miskin yang harus disantuni. 

Kemakmuran dan kemajuan yang berhasil ditorehkan umat Islam pada masa kekhalifahan tak lepas dari pengelolaan keuangan yang profesional dan transparan. Negara benar-benar hadir sebagai pengurus dan pelindung bagi rakyatnya.

Fungsi negara berjalan dengan maksimal, hal tersebut bertolak belakang dengan sistem kapitalis yang menjalankan aturan yang justru membuat rakyat semakin menderita. Ketahanan keluarga hanya sebuah angan-angan tanpa bisa diwujudkan.

Sudah saatnya negeri ini mengambil Islam sebagai solusi atasi masalah ketahanan keluarga. Keluarga yang harmonis, sejahtera dan melahirkan generasi berkualitas bukan hanya sekadar harapan, tapi terwujud dalam kehidupan. Wallaahu a’lam.[]


Oleh Iffah Komalasari 
Pengasuh Majelis Ta'lim Online Rindu Syariah Sukasari Sumedang

Posting Komentar

0 Komentar