TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Demokrasi Kapitalisme Melahirkan Politik Dinasti



Dikutip dari Akurat.co (19/07/2020) keputusan PDI-P untuk mengusung putra sulung Presiden Joko Widodo sebagai calon Walikota di pemilihan Kepala daerah Kota Solo tahun 2020 menuai beragam reaksi sejumlah pihak. Hal tersebut dikarenakan PDI-P dinilai akan menumbuhkan politik dinasti di dunia politik.

Begitupun menurut Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin berpendapat Presiden Joko Widodo tengah berupaya membangun dinasti politik. Hal itu terlihat dari langkah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang maju dalam pemilihan Walikota Solo 2020. “Bisa dikatakan Jokowi sedang membangun dinasti politik. Mungkin mumpung sedang jadi Presiden, sedang punya kekuasaan, akhirnya dorongananaknya jadi WAlikota,” kata Ujang kepada Kompas.com. Selain Gibran, menantu Jokowi, Bobby Nasution juga tengah berupaya mendapatkan dukungan parpol untuk maju di pemilihan Walikota Medan 2020 (18/07/2020, Kompas.com). 

Ujang menambahkan, Indonesia saat ini memang sedang diwarnai fenomena oligarki dan dinasti politik yang menguat. Tak hanya dilevel nasional, dinasti politik ini terjadi pada politik tingkat daerah.”Dan ini berbahaya bagi proses Demokratisasi. Demokrasi bisa diajak oleh kuatan oligarki dan dinasti politik,” kata dia.

Meski begitu, Mahkamah Konstitusi (MK) telah melegalkan ketentuan pancalonan kepala daerah berasal dari keluarga patahanan untuk maju sebagai kepala daerah. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 7 huruf r undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah. Alhasil banyak politikus melahirkan politik Dinasti melalui keluarga hingga kerabat mereka (19/07/2020, Akurat.co).

Apa yang dimaksud politik dinasti?

Politik dinasti adalah sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga.

Sebenarnya politik dinasti bukan pertama kali terjadi, tetapi sering terjadi sejak Soeharto, Megawati, SBY dan hingga sekarang. Salah satunya yang tejadi pada keluarga  Ratu Atut Chosiyah di Banten, dari anak, adik, menantu dan adik ipar turut meramaikan dunia politikan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa demokrasi melahirkan politik dinasti. Sebab, politik dinasti telah didukung oleh undang-undang. Selain itu, dalam demokrasi hanya melihat suara terbanyak saja untuk dapat menjabat kepala daerah, tanpa melihat apakah calon tersebut memiliki kompoten dalam bidang politik.

Jika terjadi politik dinasti, maka sangat berbahaya dan akan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti memperkaya diri sendiri, bagi-bagi jabatan dan menggolkan uu yang dapat menguntungkan korporasi. Dapat pula terjadi korupsi bersama-samaan dan merugikan negara

Sejak awal demokrasi sudah cacat. Sehingga apapaun yang lahir dari demokrasi pasti bakal cacat pula. Sehingga untuk keluar dari politik oligarki. Dibutuhkan sistem yang benar yakni sistem islam bukan sistem demokrasi.

Islam menggariskan pemimpin diraih dengan syarat yang ditentukan syariat dan mendapatkan dukungan nyata umat karena dikenal ketakwaan dan kapasitasnya untuk menjalankan seluruh perintah syara. Islam telah menetapkan syarat-syarat untuk menjadi pemimpin yakni muslim, laki-laki, balik, berakal, adil, merdeka dan mampu.

Hal ini pun pernah terjadi di masa khalifah Umar bin Khattab. Saat itu beliau terluka parah dan di ujung hayatnya beliau masih memilikirkan siapa pengganti kepimpinannya dan beliau mendapatkan usulan agar menunjuk putranya Abdullan bin Umar menggantikan urusannya. Tetapi Umar menolak usulan tersebut. 

Hal ini menandakan bahwa dalam syariat islam, tidak mengutamakan apakah seseorang itu dekat dengan pemimpin atau termasuk kelaurga pemimpin tetapi apakah seseorang tersebut mampu menanggung tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Sebab pertanggungjawanbya pasti beras nanti di yaumil hisab.[]

Oleh: Nur Ana Sofirotun 
Mahasiswa Pertanian Universitas Hasanuddin

Posting Komentar

0 Komentar