TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Demokrasi Biang Politisasi Agama



Menjelang pesta demokrasi para politisi terkesan  penuh empati. Obral janji bak  budaya yang menyatu dalam sistem pemerintahan seluler ini.  Ternyata hal ini tidak hanya di negeri katulistiwa ini. Dengan pilkadanya uang mulai ramai di pelosok negeri  Di AS Negera induk penerap demokrasi pun demikian. Tak ayal lagi  kaum muslim dan ajarannya menjadi alat penarik simpati salah satu calon presiden AS Jos Biden untuk mengalahkan lawan pesaingnya Trump.

Seperti dilansir pada Rabu (22/7), Biden mulanya mengajak para pemilih Muslim di AS untuk mendukungnya supaya bisa melepaskan tekanan kepada kelompok pemeluk agama minoritas dari kezaliman pemerintahan Presiden Donald Trump.

Jos Biden pun mengutip sebuah hadits dari Nabi Muhammad S.A.W., memerintahkan, 'Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu, jika tidak sanggup lakukan dengan lisanmu. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan hatimu'," kata Biden dalam pidato tersebut. (CNNIndonesia, 22/7/2020)

Dari fakta di atas ada beberapa catatan penting yang bisa kita ambil pelajaran, diantaranya sebagai berikut:

Pertama: Agama diperalat untuk meraih suara.

Jika selama ini kalangan Kapitalis liberalis menuduh kalangan muslim yang menawarkan Islam sebagai solusi bangsa dengan sebutan mempolitisasi agama. Justru fakta sebenarnya demokrasilah biang kerok manusia mempolitisasi agama untuk meraih ambisi kursi. 

Bahasa terangnya demokrasi memperalat agama untuk meraih kepentingan dunia. Sebagai bukti memperalat jelas sekali agama dielu-elukan bak  angin surga membius umatnya. Namun, ketika kekuasaan teraih justru agama dipinggirkan. Bahkan dijadikan kambing hitam pemicu diskriminasi, intoleransi, radikalisasi dan sebagainya. Lihatlah bagaimana nasib ajaran Islam jihad dan khilafah saat ini, seakan menjadi biang penyebab kerusakan sehingga layak disingkiry dari kurikulum pendidikan. Tak ada lagi janji manis dan tempat untuk agama di sistem demokrasi. 

Kedua: Demokrasi intoleransi bertopeng HAM

Jika selama ini demokrasi diagungkan-agungkan sebagai suatu sistem yang menjsmin HAM. Namun kenyataan di lapangan justru atas nama demokrasi para penguas dengan dzalimnya mendiskreditkan umat. Bahkan, di negara adidaya AS yang merupakan dedengkot demokrasi pun amat jelas diskriminasi dan intoleransi kepada umat Islam yang minoritas. Salah satunya membatasi kunjungan ke keluarga muslim di AS atas nama keamanan. 

Janganka di negara yang minoritas muslim. Di negara mayoritas muslim pun. Liciknya permainan demokrasi telah memandulkan perjuangan umat lewat kursi parlemen. Dengan permainannya umat Islam hanya dikebiri untuk menjadi pendorong mobil mogok. Lelah, namun tiada hasil signifikan bagi kaum muslimin. Tentu hal ini bisa kita rasakan di negeri ini. Mulai pernah dari presiden dari kalangan kiyai sampai wakil presiden juga berlatar belakanf ulama' tak berdaya dan signifikan terhadap perjuangan kaum muslimin. Alih-alih mendukung justru upaya untuk mengkerdilkan perjuangan umat pun pernah terlontarkan misalnya terkait penolalakan ajaran Islam Khilafah dan jihad.

Jika demikian makin terang merubah melalui mekanisme demokrasi meniscayakan tarik ulur kepentingan pragmatis, mengaburkan pemikiran dan metode idealis. 

Ketiga: Islam Sistem Hidup manusiawi

Islam.sebagai diin yang sempurna dan paripurna. Telah memberikan secara rinci pedoman hidup manusia mulai dari keluarga hingga negara. 

Karenanya dalam pandangan Islam politik adalah riayh su'ulil ummah (mengurusi urusan umat) dengan atiran baku syariat Islam. Yang digali dari Al-Qur'an dan Sunnah. 

Landasan baju Islam inilah yang menjaga sistem Islam tetap lestari. Prinsip penerapan syariah dan mengemban dakwah Islam adalah misi nulisnya. Dengannya akan cukup mudah untuk memetakan mana yang tergolong politik Islan dan mempolitadi Islam. 

Politik Islam semangat perjuangannha adalah untuk menerapkan ajaran Islam. Sedang mempolitisasi Islam akan cenderung ditinggalkan ajaran Islam dan umatnya pasca teraih kepentingannya 

Di dalam Islam pemilihan pemimpin efektif. Tinggal syarat sahnya, misalnya muslim, laki-laki, baligh, berakal, merdeka, mampu, dan adil. Sedangkan amanah ya jelas memimpin dengan landasan kitabullah. 

Adapu posisi non muslim pun diberikan hak sama dalam kehidupan umum Ipoleksosbudhankam. Perwakilan non muslim pun dibeti peluang untuk mengkritisi dan muhasabah kepada Khalifah ketika hak-haknya terdzalimi.

Sungguh amat kontradiksi dengan sistem demokrasi jangankan muslim minoritas didengar dalam mengutarakan kebijakkan. Dengan suara mereka mayoritas pun nasehat dan kritikan tak dianggap bahkan berpeluang dicap sebagai ujaran kebencian jika bertentangan dengan pihak penguasa. 

Karenanya tiada pilihan bagi umat selain kembali kepada tuntunan hidupnya yang berasal dari sang pencipta. Meniscayakan kehidupan yang adil sesuai kebutuhan manusia. Apapun rasa, suku, agama selama berlabel manusia sistem dari sang pencipta manusia ini tentu layak dan dijamin memuaskan akal dan menentramkan. Sudah saatnya kita renungkan Kalamullah berikut, 

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَجِيبُوا۟ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِۦ وَأَنَّهُۥٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ 

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan."
(QS. Al-Anfal: 24).[]

Oleh Yuyun Rumiwati

Posting Komentar

0 Komentar