TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Demi Bansos Rakyat Bertaruh Nyawa, di Mana Nurani Penguasa?



Antrean Panjang kembali terjadi saat pembagian bantuan sosial (Bansos) tunai tahap dua untuk Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kantor Pos Jalan Juanda. kecamatan Bogor Tengah. Kota Bogor pada Jumat (17/7/2020). Ada ratusan warga yang tengah mengantre untuk mendapatkan bantuan tersebut hingga berjam-jam. Eti, misalnya yang mengantre hingga satu jam sebagai penerima bantuan langsung tunai (BLT)  dari Anggaran Pendapatan Belajar Daerah (APBD) Kota Bogor. Sebagai syarat pengambilan, penerima  BLT ini harus membawa KTP dan KK (RadarBogor, 17/7/2020)

Menurut Kepala Cabang Kantor POS Bogor, Muhammad Yusuf ada sekitar 17.018 yang menerima BLT dari APBD Kota Bogor. Muncul rasa kekhawatiran atas berkerumunnya masyarakat yang ingin mendapatkan BLT, yang melanggar protokol kesehatan di saat wabah pandemi masih berlangsung. Rasa takut akan terpapar virus Covid-19 di rasakan oleh masyarakat, namun karena kebutuhan ekonomi mereka terpaksa, demi untuk mendapatkan BLT tersebut.

Pembagian bansos menjadi angin segar bagi masyarakat yang mendapatkannya, setidaknya dengan BLT tersebut akan meringankan sedikit beban kehidupan mereka. Pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, untuk membantu perekonomian mereka. Namun mekanisme pengambilan dana BLT dengan cara mengantre dan berkerumun membuat rakyat harus bertaruh nyawa. Seharusnya pemerintah mencari cara yang efektif untuk membagikan bansos tanpa harus mengantre dan berkerumun, misalnya dengan cara membagikan secara door to door kepada masyarakat.

Seperti yang kita ketahui bahwa sejak penerapan masa transisi PSBB, jumlah positif Covid-19 meningkat tajam. Haruskah untuk mendapatkan bansos berupa uang ratusan ribu, nyawa rakyat jadi taruhannya? Inilah kedzaliman yang dilakukan oleh penguasa saat ini, membantu rakyat di kala pandemi berupa bansos yang ala kadarnya. Itupun tidak mencukupi kebutuhan mereka dalam menghadapi pandemi, sedangkan kebutuhan lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya sebagainya menuntut pula untuk dipenuhi.

Padahal hakikatnya menjamin semua kebutuhan pokok masyarakat di kala wabah pandemi, menjadi kewajiban pemerintah, yang telah termaktub di dalam undang-undang. Namun agar terlihat perduli dengan nasib rakyatnya, penguasa hanya memberikan bansos yang hanya bersifat sementara. Itupun hanya segelintir rakyat saja yang mendapatkannya yaitu orang miskin dan tidak mampu.. Sedangkan kebutuhan akan pendidikan, kesehatan dan lain-lain, penguasa tidak memberi jaminan apapun. Justru rakyat secara mandiri memenuhi kebutuhan pokoknya, yang menambah semakin berat beban hidupnya.

Inilah potret penguasa yang lahir dari sistem yang menafikan peran agama dalam kehidupan (Kapitalis Sekuler). Tupoksi penguasa sebagai pelayan rakyat tidak nampak realisasinya dalam sistem pemerintahan ini. Karena peran penguasa hanya sebagai regulator dan fasilitator, bukan sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan pokok rakyatnya. Wajar saja di saat pandemi ini, menyisakan berbagai permasalahan yang muncul ke permukaan, dari meningkatnya angka kemiskinan, anak putus sekolah, perceraian, PHK dan masalah-masalah yang lainnya.

Ketidakpedulian penguasa terhadap nasib rakyatnya sebagai cerminan, bahwasanya penguasa yang berasal dari sistem yang batil tidak layak keberadaannya di tengah masyarakat. Karena penguasa seperti ini, hanya bisa membuat hidup rakyatnya semakin menderita, akibat berbagai kebijakan yang bersumber darinya. Kekayaan alam yang dimiliki oleh negara ini tidak pernah sedikit pun dirasakan oleh rakyat, justru yang menikmatinya hanya penguasa dan para pejabatnya.

Penerapan sistem ekonomi Kapitalis yang diterapkan di negeri inilah yang  menjadi “biang kerok” munculnya berbagai permasalahan termasuk masalah kemiskinan yang semakin meningkat di kala pandemi tengah melanda. Pengelolaan sumber daya alam diserahkan kepada asing/aseng, sedangnya para pejabat negara sibuk merampok uang negara. Dan hukum yang diberlakukan tidak memberi efek jera bagi pelakunya, bahkan hukum bisa di beli dan pelakunya bisa bebas untuk mengulangi perbuatannya kembali.

Keruwetan permasalahan seperti ini, tentu saja tidak akan ditemui dalam sistem  yang menerapkan Islam secara kafah (Khilafah). Karena sistem Khilafah memiliki sosok pemimpin (Khalifah) yang bervisi akhirat, memandang kekuasaan adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Dengan landasan inilah Khalifah senantiasa menjalankan amanahnya di tengah umat dengan semaksimal mungkin dan memastikan seluruh rakyat hidup dengan layak.

Apalagi jika dalam kondisi ada wabah pandemi, Khalifah menjamin dan memenuhi  seluruh kebutuhan rakyatnya, bukan hanya pemberian bansos yang bersifat sementara dan tidak semua bisa mendapatkannya. Dan tidak membiarkan rakyat untuk bertaruh nyawa, hanya untuk mendapatkan bantuan yang tidak seberapa nilainya. Khalifah pun memiliki mekanisme dalam membagikan bantuan kepada rakyatnya dengan cara yang ma’ruf dan diberikan secara langsung .  Sebagaimana halnya Islam mengajarkan untuk memuliakan penerima sedekah.

Dan bantuan ini bukan hanya di berikan kepada orang miskin dan orang yang tidak mampu saja, melainkan semua rakyat akan mendapatkannya. Karena pandemi berimbas kepada seluruh rakyat, bukan orang miskin saja. Penyaluran bantuan ini, tentu saja membutuhkan pejabat negara yang amanah, bukan pejabat yang suka korupsi dana bantuan untuk rakyat. Inilah bentuk penjagaan yang dilakukan Khalifah dalam sistem Khilafah, dalam menyelamatkan rakyatnya dari keganasan wabah pandemi, yang sosok penguasa seperti ini tidak akan pernah dijumpai dalam sistem Kapitalisme.

Dari sini jelaslah, hanya Khilafah yang mampu menjadi problem solving atas semua permasalahan yang ada di dunia ini. Dan sosok pemimpin seperti ini yang dirindukan dan ditunggu kehadirannya di tengah umat. Karena dengan pemimpin yang amanah dapat membawa umat pada kehidupan yang layak dan umat pun bisa menjalani kehidupan dengan penuh kebahagiaan dan keberkahan. Wallahu a’lam.[]


Oleh Siti Rima Sarinah 
Studi Lingkar Perempuan dan Peradaban

Posting Komentar

0 Komentar