TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Dari Rakyat, oleh Rakyat, dan untuk Rakyat: Rakyat yang Mana?



Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat merupakan semboyan demokrasi yang menjadi acuan bagi bangsa ini dalam sistem pemerintahan. Setiap 5 tahun sekali dilakukan pemilihan umum dengan biaya yang tidak sedikut. Berbagai cara pun dilakukan demi mengambil hati masyarakat agar berhasil menduduki jabatan yang dinginkan. Meskipun di tengah pandemi, kondisi ini tidak menjadi penghalang untuk tetap melaksanakan pilkada serentak di tahun 2020 yang direncanakan akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang.

Beberapa calon kepala daerah menjadi sorotan masyarakat karena diduga terjadi politik dinasti demi melanggengkan kekuasaan. Gibran Rakabuming misalnya, putra sulung presiden Jokowi yang diusung oleh partai PDI-P mencalonkan diri menjadi Walikota Solo. Selain itu, menantu presiden, Bobby Afif Nasution disebut-sebut juga maju dalam pilkada Medan dengan mendapat dukungan dari Partai Golkar dan Partai Nasdem. Tidak hanya itu, anak wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin yaitu Siti Azizah juga maju sebagai calon kepala daerah Tangsel dengan dukungan dari PKS dan Demokrat (m.akurat.co, 19/07/2020).

Fenomena ini bukanlah hal baru di negara demorkasi. Namun saat ini, fenomena oligarki dan politik dinasti baik di tingkat nasional maupun daerah memang semakin menguat seperti yang diutarakan oleh Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin. Ujang mengatakan bahwa mungkin saja saat ini presiden sedang membangun politik dinasti dengan mendorong anak dan menantunya menjadi calon kepala daerah. Pencalonan anggota keluarga sebagai bagian dari pemerintahan akan menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Sebab, presiden memiliki berbagai sumber daya untuk memenangkan pihak-pihak yang diinginkannya (nasional.kompas.com, 18/07/2020).

Oligarki dan dinasti politik tidak muncul secara tiba-tiba. Menurut akademisi Universitas Gajah Mada, Kuskrido Ambardi oligarki dan dinasti politik adalah dua hal yang berbeda. Oligarki dilakukan oleh partai politik besar untuk memperbesar kekuasaan sedangkan dinasti politik dilakukan oleh individu. Dinasti politik memiliki hubungan yang erat dengan oligarki. Politik dinasti inilah yang akan mempermudah partai-partai besar untuk melakukan oligarki demi meraih kekuasaan diberbagai aspek (rmolbanten.com, 18/12/2019).

Inilah gambaran yang terjadi di negara demokrasi. Semboyan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat hanyalah tulisan belaka. Memang benar kebijakan yang dibuat untuk kepentingan rakyat, tapi rakyat yang mana? Rakyat yang menguasai modal kah atau rakyat kalangan bawah yang sangat membutuhkan jaminan kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan dan keamanan?

Meskipun telah berganti kepemimpinan dari kalangan yang berbeda untuk menjadi orang nomor satu di negara yang kaya akan sumber daya alam ini. Namun, permasalahan negeri tak kunjung berakhir, mulai dari kemiskinan, kriminalitas, pengangguran, hingga korupsi .Terwujudnya kesejahteraan masyarakat hanyalah isapan jempol belaka. Nyatanya, masyarakat tidak merasa suaranya diwakilkan oleh para wakil-wakil rakyat. Politik hanya dijadikan ajang jual beli untuk meraih kekuasaan. Siapa yang memiliki akses sumber daya terbanyak, dialah yang akan menguasi segala hal. Wajar hal ini terjadi, sebab sistem kapitalisme akan melahirkan generasi-generasi yang berasaskan manfaat.

Oligarki dan politik dinasti juga akan mengganggu keseimbangan fungsi antarlembaga pemerintahan. Hal ini terjadi karena benturan kepentingan semakin terbuka lebar antara pihak pemerintah dengan masyarakat. Peraturan dan kebijakan yang dibuat pun semakin memihak kepada pemangku kepentingan. Demi melanggengkan kekuasaan, kolaborasi antara para politisi dengan pemilik modal pun dilakukan agar memperkuat kedudukan.

Sebagai seorang muslim haruslah menerapkan syariat Islam dalam seluruh lini kehidupan termasuk memilih pemimpin. Kualitas pemimpin adalah prioritas yang harus diperhatikan umat sebelum menjadikannya sebagai orang nomor satu di dalam negara. Keridhaan umat terhadap calon pemimpin juga harus dikantongi, bukan segelintir umat yang memiliki kepentingan pribadi, tetapi kemaslahatan seluruh masyarakat baik umat muslim maupun bukan dari kalangan umat muslim. Pemilihan calon kepala negara ataupun kepala daerah bukan dari hasil turun temurun melainkan dari adanya kapabilitas yang dimiliki dalam menjalankan syariat Islam.

Salah satu syarat yang harus diperhatikan untuk memilih pemimpin adalah adil. Seseorang yang menjadi calon kepala negara atau daerah harus dijamin mampu menjadi pemimpin yang adil bagi seluruh umat sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S An Nisa ayat 58 yang artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat Mendengar lagi Maha Melihat”.

Rasulullah Saw mengingatkan kepada umatnya untuk tidak meminta jabatan di pemerintahan. Sebab menjadi pemimpin tidaklah mudah. Pertanggungjawaban yang dipikul amat berat, sedikit saja salah dalam mengambil keputusan sehingga mendzalimi rakyat, maka bau surga pun tidak ada tercium. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang artinya: “Siapa yang diamanati Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia tidak memimpinnya dengan tuntutan yang baik, maka ia tidak akan dapat merasakan bau surga” (HR Al Bukhari dan Muslim).[]

Oleh: Rusdah 
Aktivis Dakwah dan Pegiat Pena Banua

Posting Komentar

0 Komentar