TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Carut Marutnya Bantuan Sosial, Mampukah Jadi Solusi Pandemi?

Menurut Kepala Dinas Sosial Temanggung Prasojo seperti yang disampaikan KR Jogja Senin (29/6/2020) ada sedikitnya 1500 warga yang tercatat mendapat bantuan sosial ganda. Dan mereka diminta untuk memilih salah satu dari bantuan. Menurutnya total penerima bantuan sejumlah 155.485 keluarga. Sedangkan jenis-jenis bantuannya adalah sebagai berikut :

Penerima bantuan tambahan terdampak covid-19 sejumlah 1.714 keluarga.
Penerima bantuan sembako reguler Rp 200 rb/bulan sejak sebelum adanya covid-19 sejumlah 45.156 keluarga.
Bantuan sosial tunai dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp 600 rb selama 3 bulan sejumlah 24.002 keluarga.
Bantuan perluasan program sembako. Penerima diberi Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) senilai Rp 200 rb selama 9 bulan untuk belanja di e-warong sejumlah 29.450 keluarga.

Bantuan Jaring Pengaman Sosial Pemerintah Provinsi Jateng berupa sembako senilai Rp 200 rb selama 3 bulan sejumlah 6.965 keluarga.
Bantuan Jaring Pengaman Kabupaten Temanggung berupa sembako senilai Rp 200 rb selama 6 bulan bagi masyarakat yang belum masuk data penerima di atas sejumlah 13.588 keluarga.
Bantuan Sosial tunai dari dana desa sebesar Rp 600 rb selama 3 bulan.

Demikianlah upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk menangani covid-19. Diharapkan dengan adanya bantuan sosial ini, masyarakat yang terdampak covid-19 bisa mengatasi permasalahannya.

Penanganan covid-19 di Kabupaten Temanggung tentu tidak terlepas dari kebijakan pemerintah  pusat. Pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19,yang ditetapkan tanggal 31 Maret 2020, diundangkan tanggal 31 Maret 2020 dan mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2020.

Dimana pemerintah hanya mengalokasikan Rp 110 Triliun dari total dana sebesar Rp 405,1 Triliun untuk bantuan sosial kepada masyarakat. Sedangkan dana lainnya justru digunakan untuk kepentingan kelompok pemilik modal berupa:

Pemberian insentif Rp 149,29 Triliun untuk BUMN dalam bentuk subsidi kompensasi dan penyertaan modal.
Program pemberian subsidi pajak bagi beberapa sektor usaha serta program penurunan tarif listrik untuk industri yang terdampak covid-19. Untuk penguatan nilai tukar rupiah.

Pemerintah bersikeras bahwa upaya tersebut akan berefek positif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Namun seperti yang sudah-sudah, meningkatnya kesejahteraan rakyat yang didengungkan tidak pernah menjadi kenyataan. Seperti biasa rakyat kembali gigit jari dan harus bersiap menanggung dampak kegagalan setiap program. Terutama berupa menumpuknya hutang negara serta beban pajak baru yang siap menyasar setiap sisi kehidupan mereka.

Untuk semua pembiayaan tersebut, pemerintah mengandalkan dari hutang. Per akhir Mei 2020 hutang pemerintah telah mencapai angka Rp 5.258,57 triliun. Pemerintah beralasan, penambahan hutang digunakan untuk penanganan covid-19. Namun pada faktanya, hanya sedikit dari hutang tersebut yang sampai kepada masyarakat. Padahal sudah menjadi rahasia umum bahwa pada akhirnya rakyat yang akan dibebani pajak yang tinggi demi membayar hutang. Selain itu hutang menjadi alat bagi pemberi hutang untuk menekan pemerintah.

Adanya bantuan sosial pun belum bisa memberi solusi tuntas bagi masyarakat. Selain karena bantuan kadang tidak tepat sasaran akibat data kemiskinan yang tidak valid (tidak diperbaharui), juga karena kebijakan pemerintah yang memberatkan rakyat di tengah pandemi yaitu : tagihan listrik yang membengkak, naiknya iuran BPJS, program Tabungan Perumahan Rakyat, dll. Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan yang kontra produktif dengan upaya penurunan kasus covid-19 dengan diberlakukannya new normal, padahal kurva jumlah pasien terinfeksi belum melandai. Bisa jadi kebijakan ini akan menimbulkan gelombang covid-19 yang lebih besar dari sebelumnya.

Memang benar, sistem kapitalis yang diterapkan di negara ini terbukti gagal dalam menangani pandemi Corona. Bahkan, di negara-negara yang notabene kampiun kapitalis pun tidak berhasil menangani wabah ini. Hal ini menunjukkan bahwasanya dunia membutuhkan sistem alternatif yang bisa diharapkan menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi.


Sistem Islam sebagai Solusi

Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada Rasulullah Muhammad Saw. Islam tidak sekedar mengatur urusan manusia dengan Penciptanya saja, tapi juga mengatur urusan manusia dengan dirinya sendiri maupun dengan sesamanya. Jauh sebelumnya, kaum muslimin juga pernah mengalami wabah, namun mampu ditangani Daulah Khilafah dengan cepat, dengan cara :

1. Isolasi/karantina

Rasulullah Saw bersabda "Jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah memasuki wilayah itu. Jika terjadi wabah di tempat kalian berada, janganlah kalian keluar dari wilayah itu." (HR al-Bukhari). Kebijakan tersebut dimaksudkan agar wabah tidak meluas ke daerah lain. Karena itu, suplai berbagai kebutuhan untuk daerah itu tetap harus dijamin. Ini hanyalah masalah manajemen dan teknis, sehingga relatif mudah diatasi apalagi dengan teknologi modern saat ini.

Tindakan cepat isolasi/karantina cukup dilakukan di daerah terjangkit. Daerah lain bisa tetap berjalan normal dan tetap produktif. Daerah-daerah produktif ini bisa menopang daerah yang terjangkit. Baik dalam pemenuhan kebutuhan maupun penanggulangan wabah. Dengan begitu perekonomian secara keseluruhan tidak terdampak.

2. Di daerah terjangkit, dipisahkan antara yang sehat dengan yang terinfeksi

Rasulullah Saw bersabda, "Janganlah kalian mencampurkan orang yang sakit dengan yang sehat." (HR al-Bukhari). Maka yang harus dilakukan adalah:

Jaga jarak/phisical distancing. Seperti yang diterapkan Amru bin Ash dalam menghadapi wabah thaun 'amwas di Palestina kala itu dan berhasil.
Dilakukan 3 T (test, treatment, tracing). Kecepatan 3T menjadi kunci penanganan wabah. Harus dilakukan tes yang akurat secara cepat, massif, dan luas. Menurut ahli, dari 1 juta penduduk idealnya dilakukan 30.000 tes. Yang positif akan dirawat secara gratis dan ditanggung negara. Sedangkan yang sehat tetap bisa menjalankan aktivitas keseharian, baik aktivitas ekonomi maupun ibadah. Dengan begitu, daerah yang terjangkit wabah tetap produktif sekalipun menurun.

3. Penyediaan vaksin

Negara berupaya mencari vaksin dengan mengerahkan segenap sumber daya manusia dan lembaga riset yang dimiliki. Pada masa kejayaan Islam, para ilmuwan mendapat dana penelitian yang besar dari Baitul Mal dan didukung langsung oleh Khalifah. Sehingga mereka bisa fokus pada penelitian dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.

4. Bantuan sosial

Sebelum vaksin ditemukan, negara harus memberi bantuan pada masyarakat terdampak langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar. Rasulullah Saw bersabda, "Al Imam/Khalifah/Kepala negara adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepengurusan rakyatnya." (HR. al-Bukhari)

Pada masa Umar bin Khattab Ra, beliau memerintahkan pendirian posko-posko bantuan dan membagikan makanan dan pakaian langsung pada rakyat. Bantuan tersebut adalah hak rakyat dan kewajiban pemerintah. Sehingga tidak ada syarat-syarat  tertentu yang harus dipenuhi penerima bantuan.

Tugas negara untuk menerapkan solusi di atas maupun menjamin kebutuhan pokok rakyat terdampak wabah tentu didukung dengan penerapan sistem ekonomi Islam. Tidak dipungkiri semua itu membutuhkan dana yang besar. Namun, sistem keuangan berbasis Syariah yaitu Baitul Mal akan mampu mengatasi kebutuhan dana tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

Adanya pengaturan kepemilikan didalam Islam. Yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.

Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara mandiri, dimana hasilnya bisa dimanfaatkan secara langsung oleh umat dan atau digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, bahkan pembiayaan di kala pandemi.

Pos kepemilikan negara berupa:

-Anfal, ghanimah, fa'i, dan khumus
-Kharaj
-Jizyah
+Kepemilikan negara berupa tanah, bangunan, sarana umum dan pemasukannya.
-Al 'usyur
-Harta yang didapatkan secara tidak sah oleh penguasa & pegawai, dan harta denda
-Khumus rikaz (barang temuan) dan tambang
-Harta yang tidak ada pewarisnya
-Harta orang yang murtad
-Dharibah atau pajak

5. Pos shodaqoh. Yaitu berasal dari zakat uang dan perdagangan, zakat pertanian dan buah-buahan, zakat ternak unta, sapi dan kambing, shodaqoh dan wakaf dari kaum muslimin. Semua dialokasikan pada penerima yang telah dijelaskan syariah.

Demikianlah sistem ekonomi Islam, dengan sumber pemasukan bagi negara yang sangat beragam.Sehingga ketika diterapkan,negara tidak akan bingung mencari dana untuk penyelenggaraan negara maupun ketika menangani pandemi. 

Dengan demikian, negara bisa fokus untuk menangani wabah tanpa perlu menerapkan kebijakan yang kontra produktif. Negara juga akan terhindar dari jebakan hutang yang digunakan negara kafir untuk menjajah kaum muslimin. Wallahu a' lam bishawwab.[]

Oleh: Widijarti

Posting Komentar

0 Komentar