Carut Marut Sistem, Siswa yang Jadi Korban


Dunia Pendidikan menuai pro dan kontra terkait siztem Zonasi dalam PPDB, karena dalam pelaksanaan PPDB orang tua siswa merasa kecewa atas penerapan kebijakan zonasi yang memprioritaskan usia siswa. Sejumlah orang tua murid membawa poster dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta (23/6). Para calon orang tua murid ini terdampak kebijakan zonasi usia. Kekecewaan membuncah. Mereka menuntut agar kebijakan pembatasan usia dibatalkan. PPDB dengan aturan zonasi usia dianggap sebagai bentuk ketidakadilan.

Menurut Gunawan, salah seorang peserta aksi, kebijakan ini dinilai tidak memberikan akses pendidikan yang adil dan terbuka bagi seluruh calon siswa. "Tidak habis pikir", kata Gunawan, "bila anaknya ditolak hanya karena kurang umur. Lalu anaknya tidak sekolah, mengganggur, apa harus menunggu sampai cukup umur?" Menurutnya, perjuangan siswa yang mempertahankan prestasinya bisa sirna hanya karena zonasi usia. Menurut Dinas Pendidikan DKI Jakarta, seleksi PPDB semacam ini berlandaskan pada Permendikbud No 44 tahun 2019. Kebijakan bau kencur yang baru lahir 11 Mei lalu ini diperparah dengan kondisi di mana sekolah swasta yang dinilai bagus sudah menutup pendaftarannya.

Menurut SK Kadinas DKI Jakarta Nomor 501/2020 yang menetapkan PPDB berdasarkan usia dinilai tidak adil, diskriminatif dan merugikan anak-anak. Hal ini pun mengakibatkan kesan buruk bagi peserta didik dan orang tua. Mereka akan menganggap bahwa "tidak perlu pintar untuk bersekolah, yang penting mereka memiliki usianya tua bisa masuk di sekolah negeri".

Kebijakan tentang zonasi bukan kali pertama menjadi polemik. Sejak awal diterapkan telah menuai banyak kitikan di tengah-tengah masyarakat. Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pengamat Pendidikan Indonesia menilai, kritikan dan penolakan selalu muncul tiap tahun saat PPDB disebabkan karena pelaksanaan ‘setengah hati’ sistem zonasi. Menurutnya, persoalan usia, ujian, nilai dan lain-lain itu hanyalah hilir dari persoalan hulu yang tak kunjung selesai.

kebijakan ini memang telah menunjukkan ketidakmampuan pemerintah memberikan pendidikan yang merata bagi seluruh rakyatnya. Karena semakin menampakkan ketimpangan antarsekolah. Sehingga muncul istilah sekolah favorit dan tidak favorit. Alhasil banyak sekolah-sekolah swasta yang minim peminat akhirnya terpaksa gulung tikar akibat hanya menerima  sedikit bahkan ada yang tidak menerima calon peserta didik baru.

Ini menjadi rentetan panjang permasalahan negeri ini.  Selain kebijakan zonasi usia dalam PPDB yang merugikan siswa dan orang tua , mereka juga harus dibebankan karena kondisi perekonomian orang tua yang terdampak dari pandemi saat ini . Disamping juga kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR) memaksa orang tua menggantikan peran guru saat di sekolah untuk anaknya. Tanpa memperhatikan kemampuan yang terbatas, misal karena kurang berpendidikan, mengajar di sisa waktu mengurus rumah tangga dan ketersediaan kouta internet yang tidak ditopang pemerintah. Belum lagi uang sekolah yang harus tetap dibayarkan. Tentunya ini membuat beban itu kian bertambah besar. Padahal, kebijakan zonasi usia tidak menjadi solusi atas carut marutnya pendidikan di Indonesia. Justru menciptakan bentuk diskriminasi baru bagi para peserta didik demi memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu.

Lain halnya dengan Islam, Pendidikan yang berkualitas bukan sebuah isapan jempol belaka namun sebuah kenyataan yang hanya terlahir dari sistem pendidikan Islam yang memiliki seperangkat aturan yang menunjang keberlangsungan pendidikan secara mutlak. Negara yang menerapkan sistem Islam secara sempurna dalam kehidupan akan hadir sebagai institusi penyelenggara pendidikan sehingga negara wajib mengatur segala aspek yang berkaitan dengan sistem pendidikan yang diterapkan. Bukan sekedar permasalahan teknis, kurikulum, metode pembelajaran, akreditasi dan bahan ajar tetapi juga mengupayakan agar pendidikan mudah dijangkau oleh seluruh rakyat.

 Negara juga memfasilitasi sekolah-sekolah dengan sarana-sarana yang mendorong kreativitas. Sehingga akan sangat mudah mewujudkan pendidikan berkualitas dan gratis bagi seluruh rakyat baik muslim atau non muslim, kaya atau miskin tanpa mendiskriminasi para pembelajarnya dengan batasan agama, ras, warna kulit, apalagi hanya persoalan lokasi dan usia. Selama menjadi warga negara Islam, maka negara akan bertanggungjawab untuk memfasilitasi pendidikan merata bagi seluruh warga negara. Seluruh pembiayaan pendidikan akan dijamin oleh negara melalui Baitul mal yang terdapat berbagai pos-pos pemasukan. Para pengajarnya pun tidak hanya mampu mencerdaskan muridnya dengan ilmu pengetahuan, namun dihiasi dengan adab mulia dan pengokohan akidah. Islam telah mampu memboyong IPTEK menuju kejayaannya, era digdaya. Terbukti dengan terlahirnya banyak ilmuwan dan penemu yang hingga kini hasil karyanya bisa kita nikmati.

Tentunya kita semua sangat merindukan sistem pendidikan yang seperti ini. Sudah selayaknya kita campakkan sistem pendidikan kapitalistik-sekuler yang dikriminatif karena  bukan menghasilkan generasi yang berkualitas malah sebaliknya. Maka Solusinya adalah kembali kepada Islam yang  jelas-jelas memberikan sistem pendidikan Islam yang berkualiatas sebagaiamana yang diajarkan oleh insan mulia, baginda Rasulullah ﷺ berserta para sahabatnya.[]

Oleh : Atik Nur Faizun, S.Ap.
Aktivis Dakwah Muslimah Surabaya, Guru

Posting Komentar

0 Komentar