Cara Islam Memutus Mata Rantai Korupsi



Sebanyak empat pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor diperiksa oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor pada hari Senin (22/06/2020), terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang angkanya milirian rupiah. Kasus ini terjadi setahun yang lalu, jelang masa ujian sekolah di Kota Bogor. Yang dilakukan oleh oknum guru, jajaran Kelonpok Kerja Kepala Sekolah hingga Dinas Pendidikan, disebut-sebut berbagi peran dalam memainkan secuil anggaran BOS.
https://www.radarbogor.id/2020/06/22/empat-pejabat-disdik-kota-bogor-diperiksa-kejari-terkait-dana-bos/

Kasie Intel Kejari Bogor Cakra Yudha, menjelaskan dugaan temuan dugaan korupsi dari Pidana Khusus sudah mulai dimonitor. Dan secara resmi, marathon pejabat Dinas Pendidikan termasuk Kepala Dinas yang memeriksa untuk BOS. Penyisihan masih menentukan kerugian materi dari pelaporan BOS dengan audit daei Kementerian Pendidikan. Selanjutnya pemeriksaan akan dilanjutkan untuk penetapan tersangka.

Adanya kasus korupsi di Negeri ini, menjadi komsumsi sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan banyaknya kasus korupsi masih menjadi PR besar yang sampai saat ini belum ada cara efektif penanggulangannya. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi pun tidak serta merta mampu menyelesaikan permasalahan korupsi yang dihadapi oleh bangsa ini. Justru Negeri ini menjadi “surga” bagi pelaku korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara. 

Dari fakta di atas kita bisa menyimpulkan bahwa yang menjadi akar  masalah mengapa  korupsi tumbuh subur di Negeri kita ini, karena empat faktor antara lain :

Pertama faktor ideologi, yaitu tumbuhnya nilai-nilai kebebasan dan hedonisme di masyarakat, dan juga diterapkannya sistem demokrasi yang mendorong terjadi korupsi. Sudah menjadi opini umum bahwa penerapan sistem demokrasi yang lahir dari rahim ideologi Kapitalis Sekuler yang berasaskan materialistik, telah membuka celah maraknya kasus korupsi. Ingin mendapatkan kemanfaatan/keuntungan sebesar-besarnya yang menjadi salah satu tujuan dari ideologi ini.

Kedua faktor kelemahan individu. Para pejabat memanfaatkan jabatan dan kekuasaannya untuk memperkaya diri. Hal ini terjadi karena para pejabat tidak menganggap bahwa jabatannya sebagai amanah dari rakyat, justru mengambil kesempatan dengan menggunakan jabatannya untuk menguras uang negara yang notabene uang rakyat. Kepercayaan rakyat telah dikhianati oleh para pejabat yang mereka pilih untuk mengurus urusan mereka.

 Ketiga faktor lingkungan/masyarakat. Budaya suap menyuap yang terjadi di tengah masyarakat menjadi hal yang biasa dilakukan para pejabat terhadap rakyatnya. Dan rakyat pun menganggap hal tersebut bukanlah masalah, karena sudah menjadi kelaziman. Penerimaan masyarakat terhadap budaya suap ini, bukan berarti masyarakat menerima budaya ini. Tetapi mereka terpaksa menerima budaya suap, sebagai bagian dari syarat administrasi yang tidak bisa dielakkan.

Keempat faktor penegak hukum yang lemah. Faktor ini sebenarnya menjadi faktor terpenting untuk mengatasi kasus korupsi. Namun lemahnya penegakan hukum membuat pelaku korupsi selalu bermunculan silih berganti. Kalaupun ada hukuman bagi pelaku korupsi, namun hukuman itu tidak memberi efek jera dan justru banyak pejabat negara yang tidak tersentuh oleh hukum walaupun telah terbukti melakukan korupsi.

Keempat faktor ini yang menumbuh suburkan korupsi akibat penerapan sistem Demokrasi Kapitalis. Dan sulit untuk memberantas kasus korupsi, selama yang menjadi rujukan hukumnya ada Demokrasi Kapitalis. 

Justru sistem ini memfasilitasi para pejabat negara untuk melakukan korupsi yang merugikan negara. Berapa banyak sudah kasus korupsi yang menguap alias hingga saat ini tidak kunjung terselesaikan. Contohnya kasus Century dan BLBI, yang menjadikan rakyat sebagai korbannya. Belum lagi deretan kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah yang akhir-akhir ini marak diberitakan.

Dan anehnya, para pejabat yang tersandung kasus korupsi bisa tetap mencalonkan diri kembali. Ibarat memelihara maling didalam rumah. Itulah potret pejabat negara yang merampok uang rakyat hanya untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Kloplah sudah hidup di Negara kaya dengan memelihara pejabat yang doyan korupsi, membuat hidup rakyat semakin terpuruk ke dalam jurang kemiskinan.

Penerapan ideologi Islam dalam sistem Khilafah mampu memutus mata rantai korupsi yang merajalela. Dengan seperangkat penerapan hukumnya, akan memberi jera kepada pelaku korupsi. Berikut strategi Khilafah dalam memberantas korupsi  dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut :  

Pertama, menguatkan keimanan para penguasa, pejabat dan penegak hukum, serta rakyat akan pengawasan Allah SWT (maraqabah), senantiasa merasa diawasi sehingga tidak sedikit pun kesempatan manusia untuk menerima suap. Mereka takut hanya kepada Allah SWT dan tidak takut kepada selainnya, dengan menjalan semua perintahnya dan menjauhi larangan.

Kedua, penghitungan kekayaan pejabat sebelum dan sesudah menjabat jabatan yang diamanahkan kepadanya. Hal ini dilakukan dalam rangka tabayyun atau mencari tahu jumlah kekayaan seorang pemangku jabatan, yang memungkinkanrehabilitasi terhadap nama baik terhadap tindakan kejahatan berikutnya, misalnya suap dan korupsi.

Ketiga, diberlakukannya seperangkat hukuman pidana yang tegas. Hal ini bertujuan untuk menimbilkan efek jera bagi pelaku dan pencegah bagi calon pelaku. Sistem sanksi yang berupa ta’zir bertindak sebagai penebus dosa (jawabir), sehingga mendorong pelakunya untuk bertobat dan menyerahkan diri. Hal inilah yang tidak dimiliki oleh sistem yang diterapkan sekarang.

Keempat, pilar-pilar lain dalam upaya pemberantasan korupsi dalam Islam adalah keteladanan pemimpin. Sebagai contoh keteladanan seorang pemimpin, yaitu Khalifah Umar Bin Abdul Aziz. Yang Beliau pernah mematikan fasilitas lampu di ruang kerjanya pada saat menerima anaknya. Hal itu dilakukan karena pertemuan itu tidak ada sangkut pautnya dengan urusan Negara.

Kelima, dalam Islam status pejabat maupun pegawai adalah ajir (pekerja), sedangkan majikannya (Musta’jir) adalah Negara yang di wakili oleh Khalifah atau Kepala Negara maupun penguasa selain Khalifah, seperti Gubernur serta orang-orang yang diberi otoritas oleh mereka. Hak-hak dan kewajiban diantara Ajir dan Musta’jir diatur dalam akad ijaroh. Pendapatan yang diterima Ajir diluar gaji, salah satunya adalah yang berupa hadiah adalah perolehan harta yang diharamkan.

Itulah beberapa strategi Khilafah dalam memberantas korupsi atau suap menyuap yang diharam dalam Islam. Maka inilah kemaslahatan yang akan kita dapatkan ketika menerapkan syariat Islam, karena hanya dengan aturan Islamlah korupsi mampu diminimalisir atau bahkan dihilangkan.Maka jelaslah tiada hukum selain hukum Allah yang mampu memberantas kejahatan ataupun kemaksiatan kepada Allah SWT, selain Syariat Islam dalam bingkai Khilafah sebagai ajaran Islam. Wallahu a’lam.[]


Oleh Siti Rima Sarinah 
Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban

Posting Komentar

0 Komentar