TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Bukannya Disejahterakan, Tunjangan Profesi Guru Malah Dicabut


Berdasarkan SK Sekjen Kemendikbud Pasal 6 Nomor 6 Tahun 2020 yang baru diterbitkan, tunjangan profesi untuk guru SPK dihentikan. Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) adalah guru yang bertugas di lembaga pendidikan yang dikelola atas kerja sama lembaga pendidikan asing (yang terakreditasi atau diakui di negara asalnya) dengan lembaga pendidikan yang ada di Indonesia.

Sebelum mengajar di lembaga swasta ini, calon guru harus memiliki 2 surat sertifikasi. Sertifikasi dari Indonesia dan sertifikasi dari Lembaga Pendidikan Asing (LPA). Dari sisi pembiayaan dan gaji, guru SPK memang lebih tinggi dari guru biasa. 

Sudah menjadi rahasia umum, biaya masuk sekolah elit SPK mencapai ratusan juta rupiah. Belum lagi biaya SPP tiap bulan yang paling sedikit di angka 3 juta rupiah. Hal ini menjadi ukuran bahwa guru yang mengajar di sekolah elit lebih sejahtera dibanding guru-guru nasional.

Tapi, tidakkah ada diskriminasi di balik perbedaan tinggi rendahnya gaji guru ini? Wajarkah bila gaji guru nasional lebih rendah dibanding guru SPK? Apakah dengan mencabut tunjangan profesional guru SPK lantas menghapus diskriminasi antar guru sekolah elit dengan guru nasional dari sisi penghasilan? 

Bila kita melihat secara jernih dan mendalam, penghapusan tunjangan profesi guru ini semakin menambah daftar panjang ketidakbecusan pemerintah dalam mengurus rakyat. 

Kebijakan pemerintah ini melanggar peraturan yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam PP Nomor 41/2009 tertulis: guru dan dosen yang sudah memiliki sertifikat pendidikan dan memenuhi persyaratan dengan ketentuan perundang-undangan diberi tunjangan profesi setiap bulan. 

Alih-alih mewujudkan kesejahteraan bagi para guru, negara justru mencabut tunjangan profesi. Padahal tugas guru itu amat strategis bagi masa depan, sebagai pendidik generasi dan pencetak calon pemimpin untuk masa depan, untuk kebaikan bangsa dan negara.

Bila guru hidup sejahtera, maka mereka akan menunaikan tanggung jawab untuk mencerdaskan generasi dengan sepenuh jiwa. Tanpa perlu bekerja sampingan dengan membuka les privat, menjadi tukang ojek, atau berjualan online demi memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. 

Dengan gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan, guru tidak akan mengajar ala kadarnya. Seperti, hanya memberi informasi kepada murid-muridnya, memberi tugas dan mengumpulkan, berangkat pagi pulang sore hanya untuk mengisi absen. Tidak bisa kita pungkiri keberadaan guru yang sejahtera akan bertanggung jawab penuh dalam mendidik dan mewujudkan siswa yang memahami dan menguasai ilmu, berjiwa mulia, serta bermental pemimpin.

Maka dari itu sudah seharusnya negara menjamin kesejahteraan seluruh guru, baik guru di sekolah elit (bersertifikasi dari dalam negeri maupun bersertifikasi dari lembaga asing) maupun guru nasional berstatus ASN, honorer, pengajar lepas dan pengajar lainnya tanpa ada diskriminasi. Tapi itu bila memang pemerintah peduli pada masa depan bangsa. 

Mari kita lihat sejenak ke abad kejayaan Islam, pada masa itu kesejahteraan guru sangat diperhatikan. Imam Ad Damsyiqi menceritakan sebuah riwayat dari Al Wadliyah bin Atha yang menyatakan bahwa, di Kota Madinah ada tiga orang guru yang mengajar anak-anak. Khalifah Umar bin Khattab memberikan gaji pada mereka masing-masing sebesar 15 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas).

Jika dikalkulasikan, itu artinya gaji guru sekitar Rp 30.000.000. Tentunya ini tidak memandang status guru tersebut di sekolah elit, ASN, atau honorer. Apalagi bersertifikasi atau tidak, yang pasti berprofesi sebagai guru.

Tampaknya negara kita hari ini sangat perhitungan dengan para guru. Bukannya disejahterakan, tunjangan  profesi guru malah dicabut.  Melalui Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, pemerintah menerbitkan SK Kemendikbud Nomor 6 Tahun 2020, terkait  penghapusan tunjangan profesi guru SPK. Sepertinya,  pemerintah pantang untuk melihat guru sedikit menikmati tunjangan profesi agar hidup lebih layak.

Pemerintah pun saat  ini sibuk memungut pajak dari rakyat dengan menaikkan tagihan BPJS, listrik, Tapera dan lainnya. Pemasukan negara dari pajak yang dibayar oleh rakyat sangat besar, tapi digunakan untuk menutupi bunga utang yang semakin hari semakin besar, menembus angka 5.000 triliun. Astaghfirullah… Kalau begini jadinya, jangankan para guru, rakyat kecil juga hidup makin sengsara akibat kebijakan ini. Wallahu'alam []

Oleh Fatmah Ramadhani Ginting, S.K.M., Anggota Komunitas Muslimah Menulis Depok

Posting Komentar

0 Komentar