Boikot Produk Pro Kaum Pelangi, Cukupkah?


Beberapa waktu lalu perusahaan besar Unilever mendeklarasikan dirinya mendukung komunitas LGBT. Pernyataan itu diposting lewat akun instagramnya Unilever Global pada Jumat 19 Juni 2020. Aksi dukungan Unilever terhadap gerakan lesbian , gay , biseksual , transgender dan queer (LGBTQ+) telah menuai kecaman di dunia maya . Tak sedikit seruan untuk memboikot produk Unilever termasuk MUI.

Seruan boikot juga disampaikan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua Komisi Ekonomi MUI, Azrul Tanjung, menegaskan akan mengajak masyarakat untuk beralih pada produk lain. “Saya selaku ketua komisi ekonomi MUI akan mengajak masyarakat berhenti menggunakan produk Unilever dan memboikot Unilever,” kata Azrul saat dihubungi Republika, Ahad (28/6). 

Menurut Azrul, kampanye pro LGBT yang tengah gencar dilakukan Unilever sudah keterlaluan dan sangat keliru. Azrul juga menyayangkan keputusan Unilever untuk mendukung kaum LGBT. 

“Saya kira Unilever ini sudah keterlaluan. Kalau ini terus dilakukan, saya kira ormas-ormas Islam bersama MUI akan melakukan gerakan anti-Unilever atau menolak Unilever dan kita mengimbau masyarakat untuk beralih pada produk lain,” katanya menegaskan. (Republika.co.id 29/6/2020)

Membuat aksi boikot memang akan merugikan produsen, tetapi tidak ada jaminan bahwa dukungan terhadap kebobrokan (LGBT) akan dihentikan. LGBT lahir dari kebebasan yang dibawa ideologi kapitalisme liberal yang dianut negeri ini. Dimana ideologi kapitalis liberal ini memberikan kebebasan seluas luasnya kepada manusia dengan payung hukum HAM. Perusahaan-perusahaan yang mendukung gerakan LGBT pun berpijak pada liberalisme yang diagungkan dan memberi lahan subur pada bisnis mereka.

Sistem kapitalis liberal ini tak akan pernah bisa menyelesaikan masalah LGBT secara tuntas. Sebaliknya, sistem ini akan melegalkan kejahatan itu seperti yang terjadi di banyak negara penganut sistem tersebut.

Karena itu, perlawanan terhadap  pemberantasan LGBT harus dilakukan dengan upaya sistemis. Tidak bisa perlawanan dilakukan secara individual/parsial sebab menyangkut banyak faktor yang saling terkait satu sama lain.

Di sinilah peran negara menjadi sangat penting. Solusi bagi masalah LGBT ini tidak ada lain kecuali dengan mengganti sistem ideologinya yaitu dengan menerapkan syariah islam secara kaffah dalam tatanan negara (khilafah). 

Islam merupakan agama paripurna. Islam bukan hanya sekedar agama ritual semata, melainkan sebuah aturan hidup untuk seluruh alam. Islam merupakan solusi segala problematika kehidupan umat manusia termaksud problem LGBT. 

LGBT adalah perilaku  seks yang menyimpang, tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang normal. Semua itu juga menjadi ancaman bagi keberlansungan hidup manusia. Oleh karena itu dalam Islam jelas bahwa ide LGBT adalah haram dan tidak boleh dilindungi dengan dalih apapun. Rasulullah saw menegaskan bahwa perilaku LGBT merupakan perilaku menyimpang yang dilaknat oleh Allah, sebagaimana sabda Rasulullah “Dilaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth  (homoseksual,” (HR. at-Tirmidzi dan Ahmad dari Ibnu Abbas).

Negara yang menerapkan islam kaffah akan menanamkan akidah islam dan membangun ketakwaan pada diri rakyat. Penanaman akisah dan ketakwaan akan membuat masyarakat tidak didominasi oleh sikap hedonis, mengutamakan kepuasan hawa nafsu dan akan menghalangi manusia dariperilaku menyimpang (LGBT).

Walhasil, LGBT akan bisa dihentikan dengan sistem Islam yakni khilafah.  Di dalam naungan khilafah, masyarakat akan dibangun ketakwaannya, diawasi perilakunya agar tetap terjaga, dan dijatuhi sanksi bagi mereka yang melanggar sesuai syariah Islam. 
Wallahu'alam.[]

Oleh Nurul Afifah


Posting Komentar

0 Komentar