Biaya Pendidikan: Bukan Direlaksasi tapi Digratiskan


Tagar #NadiemDicariMahasiswa sempat ramai di twitter pada tanggal 02 Juni 2020, bahwa Mahasiswa mencari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) untuk meminta keringanan dari biaya kuliah karena perkuliahan mereka terdampak pandemi. Bukan tanpa sebab, kemampuan orangtua pun terdampak pandemi sehingga untuk menyelesaikan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT)  per semesternya tentu mengalami keterhambatan terutama  keluarga dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah yang tidak memiliki persiapan akan simpanan sama sekali. (idnnews.com, 02/06/2020)

Sangat besar beban keluarga di Indonesia karena penghidupannya harus serba mandiri, walau ada bantuan dari pemerintah bagi warga terdampak corona  atau Bantuan Sosial Tunai ( BST ) sebanyak 600 ribu rupiah per KK selama tiga bulan dari April hingga Juni 2020. Salah satunya untuk kuota penerima Bantuan Soial Tunai (BST) di Provinsi Jawa Barat mendapat kuota 1 Juta KK (jabarprov.go.id 17/04/2020 ). 

Sedangkan rata-rata UKT untuk PTN di Indonesia dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah(edukasi.kompas.com 23/01/2020). Karena salah satu syarat bagi mahasiswa untuk berkuliah dan mengontrak mata kuliah atau mengambil mata kuliah yang akan dipelajari salah satunya dengan membayar UKT per semester. 

Tetap harus membayar


Pelaksana Tenis Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Prof. Ir. Nizam, dalam unggahan IGTV akun Instagram Kemdikbud, Kamis (4/6/2020). Menjelaskan tentang skema keringanan pembayaran UKT saat pandemi Covid-19 bagi Mahasiswa, hal ini pun menjawab bagaimana penyelesaian kemendikbud dalam bidang pendidikan khususnya di Pendidikan Tinggi perihal UKT ( Uang Kuliah Tunggal ) yang harus dibayarkan setiap satu semester oleh mahasiswa agar bisa mengikuti perkuliahan di masa kuliah. 

Skema keringanan tersebut terbagi ke dalam empat poin yaitu yang pertama penundaan pembayaran ; jadi UKT bisa ditunda pembayarannya sampai orangtua memiliki penghasilan lagi. Kedua, UKT dibayar dengan dicicil ; tidak dibayar sekaligus atau sebelumnya ada beberapa kampus yang autodebit di bank secara langsung dipotong tabungannya untuk UKT. Maka, hal tersebut akan diurus dengan dicicil dan tidak digunakan lagi jika merasa tidak berkemampuan. Ketiga, UKT diturunkan levelnya, selama ini kita ketahui UKT mahasiswa disesuaikan dengan penghasilan orangtua sehingga dari satu mahasiswa ke mahasiwa yang lain berbeda nominal jumlah UKT yang harus dibayarkannya, dan saran dari skema keringanan bisa saja yang semula ada di klaster menengah menjadi klaster rendah. 

Lalu, skema yang keempat adalah mencari beasiswa untuk meringankan beban UKT, dan mencari beasiswa disini berdasarkan usaha mahasiswa tersebut. Walau pemerintah menyediakan, biasanya kuotanya terbatas dan tidak mampu menutupi mahasiswa lain yang masih membutuhkan karena kurangnya edukasi di masyarakat serta prosedur yang tidak mudah. (www.kompas.com 05/06/2020)

Jadi, sebenarnya tetap tidak ringan, karena UKT tetap harus dibayar hanya dimundurkan temponya dan jika terus dimundurkan bisa saja beban satu semester menjadi beban di semester yang lain. 

Komersialisasi Pendidikan

Mari kita melihat konstitusi negeri ini, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 yang isinya pada ayat (1) Setiap warga berhak mendapat pendidikan; ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; dan ayat (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Serta, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Mari dicermati lagi setiap ayatnya, jika pendidikan merupakan hak warga negara, maka pendidikan wajib pada seluruh tingkatan dibiayai negara agar terlaksananya tujuan dalam mencerdaskan bangsa. Namun, dijelaskan pada ayat kedua bahwa pendidikan yang dibiayai hanya pendidikan dasar saja, dan itupun hanya yang bersekolah di sekolah negeri saja. Atau ada juga sekolah dasar yang mandiri dan belum terdeteksi sebagai sekolah namun ada pembelajaran disana.

Maka regulasi untuk mengatur hal tersebut sesungguhnya belum mampu mengcover semuanya, disinilah adanya kelemahan jika aturan yang dibuat adalah aturan dari manusia. Lalu selanjutnya di ayat ke tiga bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu pendidikan nasional. Maka diksi dari mengusahakan dan menyelenggarakan dapat bermakna memfasilitasi segala hal yang termasuk dalam sistem pendidikan baik itu berupa bangunan, staff pengajar, alat-alat dalam mengajar secara lengkap dan media pembelajaran lainnya baik dalam kondisi normal ataupun kondisi terkena wabah seperti saat ini.

Jika manusia mampu membuat aturan terkait sistem kehidupan termasuk sistem pendidikan, maka sejatinya dengan kejeniusan manusia pula mereka mampu meprediksi segala situasi guna menopang pendidikan khususnya di Indonesia. Namun kenyataannya peraturan tersebut tidak menyelesaikan, hanya membebankan masyarakat dan memihak sagelintir pihak saja.

Contoh kasus lainnya dalam pendidikan tinggi yang erat kaitannya dengan fakta diawal, pemerintah lebih angkat tangan lagi. Pemerintah hanya menyediakan lahan sebagai aset negara untuk dibangun Perguruan Tinggi Negeri, namun untuk perihal administrasi dan pengaturan rumah tangganya bagi PTN BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) diatur secara otonom dan pemerintah hanya mengarahkan saja. 

Pemasukan bagi Perguruan Tinggi Negeri atau perihal keuangan tidak ada sama sekali kucuran dana kecuali bagi para mahasiswa yang mengambil beasiswa dari pemerintahan. Perguruan Tinggi Negeri seolah “berjualan” dengan program-program unggulan yang dimilikinya dan bebas untuk membuka program studi baru atau jurusan baru. Maka pendidikan pun dijadikan komersialisasi dengan menekan mahasiswa untuk cepat lulus sehingga mampu menampung mahasiswa baru lagi untuk pemasukan yang baru tentunya. (id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_Tinggi_Negeri_Badan_Hukum)

Dengan adanya kebijakan baru tentang Kampus Meredeka yang dipelopori  Mendikbud saat ini, Perguruan Tinggi Negeri dimudahkan untuk menjadi PTN BH. (edukasi.kompas.com 26/01/2020)

Untuk Ilmu bukan untuk Uang

Tidak heran jika output dari Perguruan Tinggi tidak selalu mendapat track record yang sukses dalam lingkungan Indonesia saat ini. Saat mereka berusaha giat mencari ilmu, mereka mencoba memanajemen diri untuk mampu fokus belajar karena tidak sedikit mahasiswa yang sambil berkuliah harus mencari sambilan untuk tetap memperhatikan ekonomi keluarganya. 

Namun hal tersebut dipandang positif-positif saja, karena bisa menjadi pengalaman hidup atau belajar dunia kerja sejak dini walau dengan sebutan magang. Tetapi sesungguhnya tujuan belajar bukan semata-mata untuk uang jika kita hidup bukan di lingkungan yang seperti ini. Tentu ada yang menepis bahwa bukan untuk uang tetapi karena hobbynya memang bisnis atau berjualan, tapi hal tersebut timbul karena terdesak sehingga ilmu pengetahuan atau teknologi yang sedang dijalani tercampur dengan kemampuan bisnis bukan keselarasan akhlak atau ilmu praktis dalam kehidupan yang selaras dengan agama dominan di negeri ini seperti ilmu fiqih. Sangat terpisah-pisah jika kita membahas ilmu pengetahuan, sains, teknologi, bisnis dan ilmu “keagamaan”.

Tetapi jika kita melihat kilas balik peradaban yang paling gemilang di dunia yaitu di era Kekhilafahan  Abbasiyah bisa lahir ilmuwan yang ilmu pengetahuan, teknologi, kegamaan dan bisnis bisa ada dalam diri seseorang. Maka fokus mereka tidak terbagi untuk menopang kehidupan keluarga, karena kesejahteraan per individu sudah dijamin negara. 

Mereka fokus dengan ilmu dan selebihnya adalah habits pribadi yang sudah diukir sejak kecil oleh para orangtua mereka yang memahami bahwa kecintaan belajar perlu tertanam sedari kecil.  Dan tentu dengan lingkungan yang mendukung karena sejarah ini dikenal sebagai sejarah yang hilang jika kita tidak menguliknya sendiri.  

Bahwa bangsa manusia bisa maju dengan Islam dan peradaban Islam ini sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Serta aturan Islam yang menjamin kesejahteraan hidup masyarakatnya baik secara ekonomi, kesehatan dan tentunya pendidikan.

Maka kebanyakan ilmuwan pada zaman tersebut dikenal sebagai Polymath yaitu seseorang yang keilmuwannya tidak terbatas pada satu bidang saja. Salah satunya Ibnu Rushd atau di dunia barat dikenal sebagai averroes adalah seorang ilmuwan yang menguasai filsafat, logika, psikologi, kedokteran, matematika, geografi, hukum, fiqih, dan teologi (idntimes.com 13/06/2020). Dan masih banyak yang lainnya.

Islam diturunkan sebagai solusi kehidupan. Sejarah kegemilangan penerapannya pun masih bisa kita baca. Masalah pendidikan pun bisa diselesaikan dengan penerapan Islam secara kaffah dalam bingkai negara. Lantas, masihkah kita betah berlama-lama bergemul dengan sistem rusak saat ini? Sudah saatnya kita kembali pada kemuliaan. Kembali pada islam secara kaffah. Wallahu'alam bish shawab.[]

Oleh : Yauma Bunga Yusyananda

Posting Komentar

0 Komentar