Benarkah New Normal hanya Kebijakan Salah Istilah?


Setelah pemerintah memberlakukan kebijakan new normal, angka penularan covid-19 bukan menurun namun kian melonjak. Menurun juru bicara pemerintah penanggulangan covid-19 Achmad Yurianto, Istilah new normal yang dicanangkan pemerintah beberapa waktu lalu bakal dihapuskan. 

Kebijakan di atas diambil setelah melihat realita yang ada di lapangan. Selanjutnya istilah new normal bakal diganti dengan kebiasaan baru untuk menggambarkan kondisi hidup berdampingan dengan virus Corona atau covid-19 (Tribun Kaltim, 11/7/2020)

Mencermati kebijakan baru yang akan dicanangkan pemerintah melalui penggantian istilah, ada beberapa pertanyaan menelisik, benarkah kebijakan news normal hanya sekedar salah istilah, yang berdampak pada pemahaman salah kaprah di tengah masyarakat? Atau justru ada kesalahan lebih mendasar dari kegagalan news normal tersebut? 

Pernyataan dan analisis kondisi tersebut penting karena ini kebijakan menyangkut nyawa bukan sekedar salah kata ibarat salah ketik lalu dengan mudah diedit dan direvisi. Tentu kita semua tidak menginginkan kesalahan demi kesalahan berulang berakibat fatal bagi masyarakat. Karenanya ada beberapa catatan untuk mencermati perubahan istilah yang akan dipakai dalam kebijakan.

Pertama: Motif Kebijakkan new normal.
Kebijakan news normal sejak dari awal terkesan dipaksakan. Bahkan, motif yang paling menonjol adalah motif ekonomi. 

Motif ekonomi siapa?Tentu bukan sekedar ekonomi kalangan rakyat biasa tapi kalangan konglomerat. Terbukti dengan dibukanya mall sebagai penanda dibukanya kebijakan news normal. Kemudian diikuti pembukaan tempat pariwisata dan yang lain. Sedang kondisi ekonomi masyarakat secara umum tak ada perubahan signifikan. Terlebih ditambah munculnya kebijakan kenaikan tarif Listrik yang hanya menambah beban ekonomi rakyat.

Jika demikian tidak layak jika pemerintah menyimpulkan bahwa penghapusan new normal hanya karena penggunaan istilah asing sehingga menimbulkan salah paham di lapangan. Tapi justru kesalahan mendasar adalah kebijakan yang hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi pemilik modal besar 

Kedua: News Normal bukan sepele salah Istilah.

Jika hanya karena kesalahan penggunaan istilah asing sehingga menyebabkan masyarakat salah memahami dan tidak taat protokol hanya alasan dangkal. Mengapa demikian, karena sejak dibukanya kebijakan new normal bukankah pemerintah sejak awal telah menyiapkan dengan berbagai kebijakan pengamanan dengan menggandeng beberapa pihak untuk mengawasi rakyat agar tetap patuhi protokol? Lalu bagaimana realisasinya?

Apakah kondisi ini mengonfirmasi sebagai bentuk kegagalan pemangku kebijakan yang terlalu meremehkan bahaya covid-19 dan mementingkan ekonomi? Sehingga tidak fokus pada kebijakkan yang diambil selama ini, termasuk pengamanan rakyat agar taat protokol? Termasuk rendahnya edukasi di tengah masyarakat?. 

Ketiga: Kenapa selalu rakyat disalahkan?

Setelah kasus terus melonjak rakyat disalahkan karena tidak memahami maksud new normalnya. Menganggap new normal sebagai kondisi normal hingga lalai protokol. Bukankah hal itu hanya efek dari kesalahan mendasar diambilnya kebijakan news normal? Andai tidak ada kebijakkan yang memberikan peluang dan suasana untuk siap hidup berdampingan di era Pandemi. Otomatis rakyat pun tak akan seberani dan sesantai hari ini. Karenanya tak elok jika menjadikan rakyat biang kesalahan. Sudah cukup berat penderitaan rakyat dengan taruhan nyawa dalam mempertahankan hidup tanpa riayah penguasa. 

Ketiga: Mencermati akar masalah bukan sekedar kulit luar.

Jika perubahan kebijakan diambil hanya dengan dasar salah diksi dan perubahan dari istilah asing menjadi istilah baru "kebiasaan baru" dengan menggunaksn protokol. Tentu ini bukanlah solusi efektif karena belum sampai menyentuh ke masalah akar.

Masalahnya karena kondisi saat ini tidak kelar karena kebijakan yang berkacamata sistem Kapitalisme. Dimana faktor ekonomi lebih ditonjolkan dari kefokusan solusi Pandemi.

Tidak kurang banyak pakar kesehatan, tokoh masyarakat yang sedari awal mengingatkan pemerintah untuk mengambil tindakan cepat karantina atau lockdown. Tutup pintu dari warga asing. Namun apa yang dilakukan penguasa. Pintu untuk TKA tetap dibuka dengan leluasa. 

Karenanya pembaharuan kebijakan dengan perubahan diksi tanpa menyentuh akar hanya sia-sia. Karena ini bukan solusi. Hanya penjelasan dari istilah ading disederhanakan menjadi istilah bahasa Indonesia dengan penekanan protokol. Sedang aspek lain yang membuka jalur penularan masih belum tertutup.

Keempat: Butuh Solusi sistemik

Karena masalah pandemik ini adalah masalah yang amat berkait dengan sistem. Maka buruh dituntaskan  sistem yang benar dan tepat. Sistem Kapitalisme yang sekarang diberlakukan di dunia telah gagal menjadi solusi Pandemi. Karenanya tiada lain dan bukan untuk mencari solusinya adalah kembali kepada sang pemilik manusia dan kehidupan ini. Yaitu Solusi  Islam Islam yang di bawa Rasulullah Muhammad. 

Sistem ini telah begitu detail merinci kebijakan karantina bagi yang terkena penyakit menular. Bahkan, jika wabah sudah melebar sebagai Pandemi seperti sekarang tiada jalan lain selain lockdown. Dengan tetap kesiapan penguasa untuk memberi pelayanan terbaik bagi rakyat bukan kebijakkan mencekik. 

Tentu hal ini sulit ketika tidak diambil kebijakan komperhensif yaitu melalui perubahan cara pandang Islam dan mengambil Islam sebagai solusi kehidupan sebagai pengganti atas sistem Kapitalisme yang nyata gagal. Mungkinkah Indonesia bisa. Bisa selama ada inisiatif baik dan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan secara berdikari. Tidak membebek pada solusi negara Kapitalisme lain. Allahu a'lam bi shawab.[]

Oleh Yuyun Rumiwati

Posting Komentar

0 Komentar