TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Bantuan UKT Tak Merata, Mahasiswa Merana



Melihat anaknya bisa lulus dan diwisuda merupakan mimpi banyak orang tua saat ini. Tapi hal ini terasa sulit terealisasi di tengah pandemi  belum mau berhenti. Karena walau mahasiswa belajar di rumah tanpa memakai fasilitas kampus, tetapi Uang Kuliah Tunggal (UKT) harus dibayar penuh, padahal mereka juga harus sering mengisi kuota supaya perkuliahan online tetap berjalan. Ditambah di masa pandemi ini penghasilan sebagian besar penduduk negeri ini berkurang bahkan tak ada pemasukan sama sekali.

Karena merasa berat dengan pembayaran UKT yang tetap jumlahnya maka mahasiswa Universitas Brawijaya(UB) melakukan aksi demonstrasi menuntut penurunan UKT di UB jalan Veteran, kota Malang Jawa Timur pada Kamis 18 Juni 2020.

Dengan tetap melakukan protokol kesehatan seperti jaga jarak, memakai masker dan membawa Hand sanitizer. Namun sampai mediasi selesai belum ada titik temu antara mahasiswa dan rektorat.(Okezone.com(18/6/2020)

Dengan adanya keberatan dari mahasiswa di seluruh negeri maka akhirnya bapak Kementerian  Pendidikan dan Kebudayaan menganggarkankan dana 1 triliun untuk program dana bantuan UKT. Namun sayang tak semua mahasiswa menerima dana bantuan, karena bantuan mengutamakan mahasiswa di Perguruan Tinggi Swasta(PTS).

Kriteria lain yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan UKT ini diantaranya adalah, calon penerima harus dipastikan orang tuanya mengalami kondisi finansial, sehingga tak mampu membayar UKT, tidak sedang dibiayai oleh program KIP/beasiswa lain. Mahasiswa PTN dan PTS semester 3,5 dan 7 di tahun 2020. Untuk bantuan bidik misi tetap dilanjutkan.

Kriteria seperti di atas dipastikan banyak mahasiswa yang tak akan mendapat bantuan UKT, padahal dari segi finansial hampir semua lapisan masyarakat berkurang penghasilannya. Sepertinya pemerintah tak perduli dengan hal ini. Bagi mereka yang penting sudah menggelontorkan dana untuk membantu, urusan mahasiswa yang tidak mendapat bantuan penguasa tak mau ambil pusing. 

Selain hal tersebut, sejak dulu perguruan tinggi di negeri ini apalagi yang swasta bertanggung jawab mengelola keuangan sendiri, tanpa atau sedikit bantuan dana dari pemerintah. Hal inilah yang menyebabkan beban keuangan diberikan kepada mahasiswa. Inilah wajah buruk sistem kapitalisme yang menjadikan pendidikan sebagai tanggung jawab individu, yang mau sekolah bermutu dan bisa sampai perguruan tinggi maka harus rela menghabiskan dana besar.

Tentu hal ini berbeda dengan sistem Islam, karena di dalam sistem pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Khalifah. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah selain keamanan, dan juga kesehatan yang wajib dipenuhi oleh Khalifah. Sedangkan untuk kebutuhan primernya individu yang mencakup pangan, sandang dan papan juga harus dipenuhi oleh Khalifah.

Maka para Khalifah membangun berbagai lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Tentu semua ini diselenggarakan secara gratis untuk meningkatkan pemahaman umat terhadap agama, sains dan teknologi.

Bukti lembaga pendidikan yang bersinar cemerlang di masa kekhilafahan antara lain, Nizhamiyah(1067 M-1401 M) di Baghdad, Al-Azhar(975 M sampai sekarang), Al-Qawariyin(859 M sampai sekarang) di Timbuktu Mali, Afrika.

Masing-masing lembaga memiliki sistem kurikulum pendidikan maju di zamannya. Hingga melahirkan tokoh pemikir dan ilmuwan muslim, misalnya Ibnu Sina ahli kedokteran,Ibnu Khaldun ahli sosiologi, Al-Zahrawi ahli dalam ilmu bedah,  AlKhawarizmi  ahli astronomi, aritmatika dan geometri, Jabir Ibnu Hayyan ahli kimia, fisika dan farmasi serta masih ilmuwan-ilmuwan Muslim lainnya.

Tidak hanya murid di negeri Muslim saja yang menimba ilmu di lembaga-lembaga pendidikan negeri Muslim, tetapi juga ada murid-murid dari barat yang diperlakukan sama dengan penduduk negeri Muslim. Bahkan pemimpin tertinggi umat Katolik, Paus Sylvester II turut menjadi saksi keunggulan Universitas AlQarawiyyin, karena sebelum menjadi Paus ia sempat menimba ilmu di situ.

Tentu saja walaupun gratis tetapi Khalifah menyediakan fasilita dan  infrastruktur yang cukup dan memadai seperti gedung-gedung sekolah, laboratorium, balai-balai penelitian, buku-buku pelajaran dan ruang perpustakaan untuk pelajar. Bahkan setiap siswa menerima beasiswa berupa emas seharga satu Dinar(4,25 gram) hal ini terjadi di Madrasah AlMuntashriah yang didirikan Khalifah AlMuntashir Billahbdi Baghdad. Untuk kebutuhan sehari-hari siswa sudah dipenuhi oleh negara.

Untuk staf pengajar pun sangat diperhatikannya, pada masa Khalifah Umar bin Khattab Ra beliau menggaji guru untuk anak sebesar 15 dinar sebulan(63,6 gram emas). Demikian pula staf pengajar di Madrasah An Nurial di Damaskus yang didirikan pada abad 6 H oleh Khalifah Sultan Nuruddin Muhammad Zanky lengkap, mulai dari tempat istirahat, para pelayan serta ruangan besar untuk ceramah dan diskusi semua tersedia.

Melihat fakta sejarah pendidikan ketika Islam berjaya tidak perlu membuat kita bertanya dari mana pembiayaan yang besar tersebut diperoleh. Tentu tak lain berasal dari Baitul Maal yang sumbernya berasal dari pos harta kepemilikan negara, berupa khoroj, jizyah, dan  harta yang tak dapat diwariskan kepada siapapun. Juga berasal dari harta kepemilikan umum berupa pengelolaan sumber daya alam seperti  energi, mineral, tanah dan sebagain. Tidak seperti di negeri yang semua kekayaan sumber daya alamnya diserahkan pada orang asing dan aseng. Sehingga rakyat negeri hanya menerima remah-remah.

Begitu gambaran pendidikan yang berlandaskan syariat Islam. Semua warga mendapat perlakukan merata. Sehingga tak akan ada yang merana karena kekurangan biaya. Jika demikian maka tak ada alasan untuk kita tidak menerapkan syariat Islam di seluruh aspek kehidupan.[]

Oleh: Wijiati Lestari
Owner Taqiyya Hijab Syar'i

Posting Komentar

0 Komentar