Babak Baru Drama Para Punggawa Negeri


Presiden Joko Widodo mengungkapkan kejengkelannya kepada para menteri dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/06/2020). Pernyataan Presiden Jokowi itu terungkap dalam video viral yang ditayangkan di akun Youtube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/06/2020) tepat 10 hari setelah kejadian itu berlalu. Dalam video tersebut, Presiden Jokowi dengan nada tinggi menegur para menteri yang masih bersikap biasa saja di masa krisis seperti sekarang, baik akibat pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian. 

“Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa ngga  punya perasaan? Sense of crisis!” ujarnya. Masih dengan nada tinggi, ia kembali mengingatkan para menteri bahwa mereka harus bekerja ekstra keras di masa krisis untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarat. “Lah kalau saya lihat Bapak, Ibu dan Saudara-saudara masih melihat ini sebagai masih normal, berbahaya sekali, kerja masih biasa-biasa saja, ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary!”. 

Pada rapat kali itu Presiden Jokowi menyampaikan banyaknya anggaran yang belum dicairkan seperti anggaran kesehatan yang sudah dianggarkan sekitar Rp. 75 Trilyun baru dicairkan 1,53 persen dan penyaluran bantuan sosial yang masih belum optimal 100 persen disaat masyarakat menunggu bantuan tersebut. (Kompas.co 28/06/20)

Masyarakat tentu dibuat kebingungan. Selain kejanggalan video viral tersebut yang baru dirilis setelah 10 hari rapat kabinet dilaksanakan, pasalnya para menteri yang sekarang menjabat adalah menteri pilihan Presiden Jokowi sendiri. Tentu dengan banyak pertimbangan, studi fit and proper test seharusnya sudah dilakukan untuk memilih kelayakan posisi para menteri. 
Namun justru Presiden Jokowi mempertanyakan kinerja para menteri yang menjadi pilihannya itu. Tentu hal ini semakin menunjukkan sisi kelam buruknya sistem kapitalisme dimana politik transaksional wajar terjadi. Mahalnya harga sebuah kursi kepemimpinan dalam sistem kapitalis menjadi akar permasalahan. 

Dimulai ketika sang calon Presiden terpilih yang diusung oleh partai politik membutuhkan dana yang sangat besar untuk bersaing di kancah pemilu. Menurut UU RI Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah dan UU RI No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dana kampanye pasangan calon diperoleh dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung dan dari pihak lain yang tidak mengikat, yang meliputi sumbangan perseorangan dan atau badan hukum swasta. 

Tentulah dengan dibantu para pemodal yang bemain dibelakang layar muncullah para koorporat yang memiliki perusahaan besar yang ingin “mengendalikan” sektor pemerintahan. Transaksi perjanjian politik terjadi ketika sang pemodal menggelontorkan biaya yang tak sedikit agar sang calon Presiden terpilih secara sah menjadi penguasa negeri hingga akhirnya tunduk pada perjanjian seperti menempatkan “orang-orang titipan” dalam kursi pemerintahan untuk memuluskan rencana menguasai negeri.

 Menurut Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas menegaskan bahwa negara Indonesia pelan-pelan bergerak dari format baru yaitu korporatokrasi. Beliau menegaskan "Ketika mereka (para koorporat) semakin dominan masuk pada proses politik dan bisa menduduki atau meraih posisi jabatan politik di kementerian dan lembaga pusat maupun daerah, maka otomatis birokrasi negara itu ditentukan oleh oligarki ini," ujarnya.  

Politik transaksional ini tentu sangat jauh dari menempatkan para menteri dalam istilah “Right man, on right place”. Pemilihan dan penyusunan kabinet yang mengesampingkan kapabilitas dengan standar kualifikasi yang sangat rendah sehingga pada akhirnya dipertanyakan kinerjanya dalam menjalankan tugas dan fungsinya di pemerintahan. 

Maka inilah hasilnya, carut marut penanganan pandemi yang bertele-tele membuktikan bobroknya sistem kapitalis yang diemban negara ini. Semakin hari korban semakin banyak berjatuhan akibat ketidakpastian kebijakan dari pemerintah seperti pemberlakuan new normal life ditengah pandemi yang belum berakhir. 

Dalam negara Islam, Khalifah sebagai pemimpin negeri memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mengurusi seluruh hajat rakyatnya. Berbeda dengan menteri pada sistem demokrasi, dalam menjalankan pemerintahan seorang Khalifah dibantu oleh Mu’awin yaitu Mu’awin Tafwidh (mandat dengan kewenangan umum). Disebut Tafwidh karena mendapatkan mandat pemerintahan secara umum dari Khalifah. Dia bukan khalifah, karena diangkat dan diberhentikan oleh khalifah.

 Namun, kewenangannya luas. Karena itu, dia tetap berkewajiban untuk menjalankan seluruh amanah pemerintahan yang ditugaskan kepadanya. Pada saat yang sama, dia juga wajib menyampaikan laporan kepada khalifah terhadap tindakan apa saja yang telah dia lakukan. Selain mereka, juga ada pembantu khalifah yang mengangani masalah teknis dan administrasi. 

Mereka ini disebut Mu’awin Tanfidz. Kewenangan dan tugasnya terbatas, yaitu menghubungkan para pihak dari dan kepada khalifah. Walau demikian, Wewenang kekuasaan secara keseluruhan berada ditangan Khalifah sehingga tidak ada intervensi dari pihak manapun dan politik transaksional khas kapitalis tidak mungkin terjadi di negara Islam karena kewenangan Khalifah dalam menjalankan roda pemerintahan hanya berdasarkan hukum syara’.

Maka sejatinya, tak ada sistem yang terbaik selain Islam yang mampu menjadi obat bagi segala permasalahan negeri. Islam dengan ideologi khasnya memiliki cara tersendiri dalam menangani sense of crisis dan kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada keimanan dan ketaqwaan pada Allah SWT mampu melahirkan kebijakan-kebijakan extraordinary yang bermanfaat bagi hajat seluruh rakyatnya. Allahua’lam Bisshowwab.

Oleh : Ummu Ghazi
Aktivis Muslimah Peduli Generasi dan Peradaban

Posting Komentar

0 Komentar