+
TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Zona Hijau, Yakin Aman Tatap Muka Pembelajaran?


Harap-harap cemas masih menyelimuti hati masyarakat Indonesia. Pasalnya kebijakan ambigo mulai dikeluarkan oleh pemerintah. Awalnya mengatakan bulan Juli sekolah akan dibuka kembali. Namun narasi berubah, diklarifikasi bahwa pemerintah pastikan sekolah masih dilakukan via online. Terakhir muncul kembali wacana bahwa sekolah tatap muka akan diberlakukan di zona hijau, sementara zona hitam, merah dan orange masih dengan daring (belajar online). 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim dalam keterangannya melalui video conference pada senin (15/6/2020) mengatakan bahwa pemerintah daerah yang wilayahnya berada di zona hijau akan diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan protocol Kesehatan Covid-19 yang ketat. (Liputan6.cm, 15/6/2020)

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan pemerintah memberikan kewenangan kepada 102 kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman. 102 daerah itu dinyatakan termasuk dalam zona hijau atau yang belum terdampak penularan Covid-19. (Kompas.com, 31/5/2020)

Zona Hijau, Benarkah Aman?

Istilah zona hijau pun mendapat kritikan dari Pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono melalui akun Twitter-nya @drpriono mengatakan bahwa istilah zona hijau ini berbahaya karena sejatinya negara Indonesia masih belum aman, kasus Covid-19 masih terus bertambah tiap hari. Menurutnya juga, zona hijau bisa saja direkayasa dengan tak dilakukan tes Covid-19 di satu wilayah. (SukabumiUpdate.com, 20/6/2020)

Tanpa tes Covid-19 di sebuah kota menjadikan kota tersebut tak diketahui ada atau tidak adanya kasus Covid-19 di sana, sehingga kasus Covid-19 untuk kota tersebut tidak terdata. Karena tidak ada data kasus yang masuk, kota tersebut kemudian disebut zona hijau, padahal sebutan zona hijau tersebut masih harus diverifikasi kebenarannya. 

Semenjak diberlakukan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai rangkaian menuju penetapan New Normal, kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat. Indonesia kini menjadi negara dengan kasus infeksi virus Covid-19 tertinggi di Asia Tenggara, melampaui Singapura. Indonesia memiliki kasus. Data pada Rabu (17/6), Indonesia memiliki sekitar 41.431 orang positif Covid-19, sekitar 16.243 sembuh dan 2.276 meninggal. Adapun Singapura sebanyak 41.216 kasus, dengan 26 paseien meninggal, sementara Filipina dengan 26.781 kasus dengan kasus meninggal sebanyak 1.103 orang. (CNNIndonesia.com, 17 Juni 2020)

Lebih ironi lagi, jumlah anak terinfeksi Corona semakin meningkat. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mencatat sedikitnya 190 anak-anak terkonfirmasi positif Corona. Sebanyak 131 orang di antaranya merupakan anak usia sekolah. (CNNIndonesia, (22/06/2020)

Tentu saja keadaan ini menimbulkan ketakutan bagi masyarakat terhadap rencana pemerintah menetapkan New Normal, sekaligus menimbulkan kritikan dari banyak pihak. Tak terkecuali rencana pembukaan kembali kegiatan belajar di sekolah dengan tatap muka. 

Ketakutan ini bukan tanpa alasan, pasalnya ada temuan Orang Tanpa Gejala (OTG) di tengah-tengah masyarakat. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-29, Achmad Yurianto mengatakan, sekitar 80% orang yang terinfeksi Covd-19 tidak memiliki gejala dan keluhan apapun. Orang tersebut merasa sehat dan merasa tida membawa virus. OTG ini berpeluang besar menularkan virus pada orang lain. (Health.Grid.Id, 9/6/2020)

Mengambil keputusan sekolah tatap muka akan sangat beresiko dan mengancam keselamatan anak-anak. Kondisi yang memprihatinkan seperti ini haruslah menjadi pertimbangan bagi pemerintah sebelum menentukan kebijakan. Daerah yang disebut Zona hijau pun tak bisa dijamin bebas dari ancaman virus Covid-19 yang kini menjadi ancaman global. 

Disebut pula bahwa penetapan New Normal untuk Indonesia terkesan dipaksakan, sebab Indonesia belum memenuhi syarat penetapan New Normal berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO). Sebab salah satu syaratnya adalah kasus Covid-19 yang sudah berhasil dikendalikan. Alih-alih dikendalikan, attack rate Covid-19 kian mengganas di negeri ini.

Lindungi Rakyat Tanggungjawab Negara

Pemerintah berkewajiban menjaga keamanan rakyat termasuk para pelajar dari ancama virus Covid-19. Selama kurva Covid-19 untuk Indonesia belum melandai maka pemerintah sebaiknya tetap memberlakukan learning from home disemua wilayah tanpa terkecuali. Tak membedakan apakah zona aman atau zona rawan.

Wajar bila sejumlah pihak banyak yang mempertanyakan kebijakan pemerintah membuka kembali sekolah di tengah pandemi seperti saat ini. Sebab dibanyak keadaan, pemerintah kerap menunjukkan inkonsistensi kebijakannya. Tumpang tindih dan sering berubah-ubah. Akhirnya menghasilkan kebingungan ditengah-tengah masyarakat. 

Arah penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah pun tak jelas. Sebab acapkali kebijakan pemerintah dikritik kalangan ahli dan pakar. Termasuk kebijakan membuka sekolah tatap muka yang dinilai akan menjadi klaster kedua Covid-19 di Indonesia. Terlebih rencana ini menuai penolakan dari banyak orangtua siswa. 

Minim Solusi, Saatnya Indonesia Gunakan Solusi Islam

Harus diakui, pemerintahan dalam sistem demokrasi dilanda kebingungan dalam menentukan arah kebijakan. Kebijakan trail and error pun berani diambil meski rakyat yang harus menjadi kelinci percobaan. 

Penetapan New Normal padahal kondisi abnormal adalah bukti pemerintah minim solusi. Dengan niat stabilisasi ekonomi melalui New Normal, pemerintah justru membawa rakyat pada jurang kematian akibat wabah. 

Demokrasi yang tak punya solusi akhirnya menyelesaikan masalah dengan masalah. Menjalankan program pendidikan tak berarti keselamatan rakyat terabaikan. Tak berarti pula anak-anak didik berhenti belajar dengan alasan pandemi. Lantas bagaimana pandangan Islam dalam hal ini?

Menuntut ilmu hukumnya wajib dalam Islam. Islam mewajibkan kaum muslimin menempuh pendidikan, baik laki-laki ataupun perempuan. Sabda Nabi Saw, “Menuntut ilmu adadalah kewajiban bagi setiap individu muslim”. (HR. Ibnu Majah)

Allah bahkan memberi kemuliaan yang besar bagi orang-orang yang berilmu. Rasulullah Saw bersabda, “Barang siapa menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti akan memudahkan baginya jalan menuju surga”. (HR. Muslim)

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting sebuah negara. Untuk itulah perhatian atasnya pun harus maksimal. Sebagai pelayan rakyat, pemerintah dalam pandangan Islam wajib menyediakan layanan pendidikan terbaik. 

Meski di tengah pandemi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) harus tetap berjalan. Capaian hasil pendidikan pun bisa terwujud walau KBM dilakukan via online, sebagaimana capaian hasil pada keadaan normal.

Islam menetapkan pendidikan merupakan hak seluruh rakyat, sekaligus kewajiban negara untuk memenuhinya. Negara harus melakukan persiapan matang dalam pelaksaan sekolah online. Mulai dari aturan administrasi dengan prinsip memudahkan hingga memenuhi kebutuhan para siswa selama belajar online. Seperti memberi subsidi untuk pembiayaan internet bahkan bila diperlukan negara menciptakan alternatif pemakaian internet bebas biaya. 

Efektifitas pendidik dalam melakukan proses mengajar online pun harus diraih. Menciptakan kurikulum yang mudah serta beban pelajaran jangan sampai berlebihan. Biaya pendidikan dalam Islam ditanggung oleh negara, sehingga peserta didik berikut para orangtua tak lagi dibebani oleh biaya pendidikan yang tinggi.

Sinergitas antara pemerintah, pihak sekolah dan orangtua siswa wajib dibangun, agar proses pendidikan tetap berjalan maksimal meski diberlakukan tidak tatap muka. Pemerintah sebagai pilar utama wajib mengambil bagian yang besar dan memberi perhatian totalitas dalam penyelenggaraan learning from home, agar  keberhasilan pendidikan tercapai sekaligus keselamatan masyarakat termasuk generasi muda terjaga. 

Demikianlah kebijakan khilafah Islam dalam menyelenggarakan pendidikan di tengah pandemi. Konsep yang jelas berikut arah pendidikan yang benar takkan membuat khalifah berikut jajarannya di pemerintahan kesulitan, apalagi mengeluarkan kebijakan ambigo yang hanya akan  membingungkan rakyat. Juga takkan melahirkan peraturan yang mengancam keselamatan rakyat dan negara. []

Oleh: Yani Ummu Farras Abiyyu, S.Pd.I

Posting Komentar

0 Komentar