TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Wacana New Normal, Tergesa-gesa dan Abai



Saat pemberlakuan PSBB belum menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi laju terinfeksi Covid-19, pemerintah dengan tergesa telah melonggarkan pembatasan sosial dan setelahnya mengumumkan akan mengimplementasikan skenario new normal atau tatanan hidup baru. Wacana new normal sendiri kabarnya mulai diterapkan, Senin, 1 Juni 2020.

Istilah new normal muncul setelah Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat untuk berdamai dengan virus corona. Ada sejumlah daerah yang akan menjadi proyek percontohan new normal tersebut. Diantaranya ada 4 provinsi dan 25 kabupaten, yaitu Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Gorontalo untuk tingkat propinsinya.

Menurut Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, new normal adalah perubahan perilaku dimana warga tetap bisa menjalankan aktivitasnya namun dengan menggunakan protokol kesehatan guna mencegah penularan virus Covid-19.
(Kompas.com, Senin, 1 Juni 2020).

Tentu wacana new normal yang telah diterapkan pemerintah terkesan tergesa. Faktanya sejak wabah melanda, pemerintah meminta masyarakat untuk dirumah saja, sekolah dirumah, dan beribadah pun harus dirumah dengan tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. Lalu pemerintah menyalahi kebijakannya sendiri dengan menerapkan new normal dimasa pandemi Covid-19 yang belum landai.

Hal ini tentu membuat masyarakat jengah dengan kebijakan yang cenderung plin plan. Walaupun sebagian masyarakat dengan tingkat ekonomi yang relatif rendah menikmati kebijakan yang diterapkan pemerintah agar dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang sulit dipenuhi kepala keluarga selama masa karantina wilayah.

Kebijakan yang banyak menuai polemik dan dianggap terlalu memaksakan diri tersebut, padahal lima syarat utama yang dianggap baru bisa menjalankan skenario new normal belum terpenuhi.
Lima syarat tersebut adalah:

1. High testing site, yaitu penerapan tes Covid-19 secara massif.

2. Tight biosurveillance, yaitu pengumpulan data pandemi Covid-19 secara ketat.

3. Solid contact tracing, yaitu terkait dengan sistem pelacakan kontak pasien Covid-19.

4. Sufficient hospital capacity, yaitu ketersediaan rumah sakit dan tenaga kesehatan yang memadai jika terjadi ledakan kasus.

5. High risk percepciont, yaitu berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap pandemi Covid-19.

Selain tidak terpenuhinya lima syarat untuk bisa menjalankan skenario tersebut, pemerintah juga dianggap terlalu dini dalam menerapkan kebijakan new normal. Hal ini karena Indonesia belum menang melawan pandemi. Dan angka kasus wabah masih terkategori tinggi.

Faktanya ditandai dengan penambahan pasien positif 700 orang pada hari Minggu, (31/5/2020) yang disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan virus, Achmad Yurianto.
Sehingga total pasien positif Covid-19 di Indonesia mencapaix 26.473 orang. 
Sementara dalam periode 30-31 Mei 2020, ada 40 pasien Covid-19 yang meninggal dunia. Dengan penambahan ini total sudah 1.613 pasien Covid-19 di Indonesia yang meninggal dunia. Q(Kompas.com, Senin, 1 Juni 2020).

Sistem kapitalis sekuler yang saat ini menguasai dunia, sehingga ekonomi kabarnya dijadikan alasan atas kebijakan skenario new normal yang telah diimplementasikan pemerintah saat ini. Badan Pusat Statistik mencatat, pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2020 hanya 2,97 persen. Padahal, kasus pertama Covid-19 baru diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020.
Dan setelah empat pekan Covid-19 diumumkan, berdampak yang luar biasa terhadap perekonomian.

Hal itu juga yang membuat pemerintah meminta masyarakat untuk berdamai dengan virus corona, karena kekhawatiran terhadap ancaman resesi. 
Sektor industri dikabarkan  sebagai sektor pertama yang dibuka saat new normal dengan tujuan untuk memulihkan perekonomian. (Kompas.com, Senin, 1 Juni 2020).

Namun berbanding terbalik ketika umat Islam saat bertemu bulan Ramadhan.  Sederet aturan tetap ketat diarahkan kepada kaum muslim. Dengan pelarangan beribadah di Masjid dan pelarangan mudik lebaran. Jika dilanggar ancaman denda atau pidana telah menanti.
(Kompas.com, Selasa, 24 Maret 2020).

Ketidakadilan juga dirasakan oleh para tim medis. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta pemerintah untuk mengkaji secara mendalam rencana penerapan new normal tersebut. Karena dianggap akan berpotensi terjadi ledakan baru. 
Apalagi Tim medis sebagai garda terdepan yang sebelumnya telah banyak yang gugur karena menangani pasien Covid-19. Mengingat minimnya APD yang tersedia, yang seharusnya tidak terjadi saat tim medis menaruhkan keselamatannya sendiri untuk menghadapi pasien Covid-19.
(Kompas.com,  Senin, 1 Juni 2020).

Kebijakan pemerintah yang terkesan tergesa-gesa, dikarenakan karena desakan kepentingan ekonomi. Kebijakan yang diambil juga sering membebek dari negara luar. Sehingga tidak menjamin keselamatan rakyat secara umum. 

Sangat berbeda dengan Islam. Yang tetap menerapkan kebijakan sesuai dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul.
Keselamatan dan nyawa manusia jadi prioritas utama. Walaupun ekonomi merupakan hal yang penting, namun hal tersebut sudah menjadi tugas Khalifah dan didukung dengan sikap saling membantu oleh rakyat.

Saat wabah terjadi dimasa Khalifah Umar, Umar tidak menghukum pencuri dan tidak memungut zakat.
Namun saat kelaparan 
berakhir dimana bumi mulai subur, Umar kembali mengumpulkan zakat pasca bencana. 

Hal tersebut berlaku hanya bagi yang mampu karena sebelumnya dianggap sebagai hutang, agar menutupi kelemahan bagi orang-orang yang memerlukan. Dan untuk pemasukan dana Baitul mal setelah semuanya di infakkan.

Diriwayatkan dari Yahya bin Abdurrahman bin Hatib, Umar bin Khattab menunda zakat pada masa krisis bencana dan juga tidak mengirim para petugas penarik zakat.

Setelah paceklik berakhir pada tahun berikutnya, Umar memerintahkan mereka agar mengeluarkan zakat. Dan para petugas zakat menarik zakat selama dua tahun. Kemudian mereka diperintahkan untuk membagikan zakat satu tahun dan sedekah satu tahunnya diberikan kepada Umar.

Komprehensif nya syari'at Islam, menjadikan Khalifah praktis, strategis, full power dalam menangani bencana/krisis.
Contoh teladan Khalifah diwujudkan dengan tidak memakan makanan yang lebih baik dari rakyat yang terkena bencana/ krisis

Masalah pakaian, tempat tidur dan gaya hidup juga disesuaikan dengan kondisi yang menimpa rakyatnya. Sehingga Khalifah juga bisa merasakan penderitaan rakyatnya. Ketika bencana melanda Khalifah akan memobilisasi  wilayah yang tidak terdampak berlomba-lomba untuk membantu rakyatnya yang terdampak bencana.

Dan Khalifah harus memastikan bantuan sampai ketangan rakyat secara merata dan adil. Saat krisis bencana melanda Khalifah Umar juga meminta rakyatnya untuk bertaubat dan memimpin taubatan nasuha secara langsung. Karena rasa takut kepada Allah, jika bencana atau krisis yang melanda akibat perbuatan dosa yang telah dilakukan.

Demikianlah bagaimana seorang pemimpin dimasa khilafah mengatur rakyatnya dimasa bencana dengan tujuan agar bencana dapat segera hilang. Dan manusia kembali kepada ketaatan. Semata-mata Khalifah menjalankannya sesuai dengan tuntutan syari'at dan bukan karena pencitraan seperti yang terjadi dalam sistem kapitalis.

Wallahu a'lam bish shawab.

Oleh Anja Sri Wahyuni

Posting Komentar

0 Komentar