+
TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

UU Minerba, Lahir dari Perselingkuhan Oligarki Kekuasaan dan Perusahaan



“Kebijakan pemerintah yang lebih pro pada pertumbuhan ekonomi yang bersandar pada swasta, bukan kepada kemampuan rakyat itulah yang menjadi faktor meletusnya konflik-konflik agraria. Rakyat yang tidak mampu bersaingdengan perusahaan swasta semakin terpojok karena kehilangan identitas agrarianya...." [Maria S.W. Sumardjono, 1998]

Kutipan klasik maestro sekaligus begawan hukum agraria ini tampaknya selalu menjadi realita yang tak pernah hilang di republik ini.   Realita itu sekaligus menggambarkan potret rezim pemerintahan sekarang yang seolah tengah tertawa di atas penderitaan 260 juta rakyat Indonesia.( CNN Indonesia, 20/5/2020)

Pasalnya, di tengah pandemi corona semakin mewabah, pemerintah dan DPR secara melenggang kangkung mengesahkan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang menuai kontroversi dan kejanggalan.  

Alasan disebut kontroversi, karena materi muatan Perubahan UU Minerba mempertontonkan bagaimana perselingkuhan antara oligarki kekuasaan dengan oligarki perusahaan.

Tak perlu heran dengan disahkannya  UU Minerba di tengah-tengah sistem kapitalisme yang diterapkan di negeri ini. Sebab watak dari sistem kapitalisme memang mengistimewakan para pemilik modal meski harus mengorbankan rakyat. 

  Dengan disahkan UU Minerba, hal ini menegaskan bahwa :

Pertama, negara ini, jelas jelas menerapkan ideologi kapitalisme-liberalisme-sekuler. Ideologi ini mengistimewakan pengusaha korporasi daripada mementingkan rakyat.  Watak asli dari sistem kapitalisme makin jelas nampak nyata.

Kedua, Dewan Perwakilan rakyat yang didengung-dengungkan mewakili kepentingan rakyat hanyalah jargon dan omong  kosong belaka.  Sistem perwakilan demokrasi sekuler yang mewakili aspirasi rakyat hanyalah mitos .  Realitasnya mewakili kepentingan segelintir  golongan.  Karenanya apakah publik  masih  percaya sistem politik demokrasi sekuler ini?

Ketiga,  rezim ini tidak sungguh sungguh bekerja demi kepentingan rakyat, justru bekerja demi kepentingan korporasi,  dirinya dan kelompoknya sendiri. Rakyat justru dikorbankan dengan undang-undang ini.  Seharusnya kekayaan tambang milik seluruh rakyat, dirampas dari tangannya secara terang-terangan. 

Keempat,  Undang-undang ini menjadi jalan pemiskinan rakyat dan  makin jalan memperkaya para para penguasa dan  korporat.  Jika memang sungguh-sungguh ingin mengentaskan kemiskinan mengapa hak-hak penguasaan kepemilikan  rakyat justru diambil? Semestinya negara mengelola  kepemilikan umum untuk menyejahterakan rakyat seluruhnya. 
 
Layakkah Manusia  Membuat  Hukum?

Lahirnya Undang Undang Minerba yang baru-baru ini disahkan  makin membawa pada  kesengsaraan rakyat.    Bukannya  membawa keadilan bagi seluruh rakyat, justru hanya membawa kersejahteraan  bagi pemilik korporasi baik lokal maupun asing.  Bagaimana mungkin  barang tambang yang jumlahnya tak terbatas dikuasakan hanya kepada segelintir orang?  Betapa rakus dan zalimnya manusia!  Inilah imbas kesombongan manusia dalam menetapkan hukum.   

Saat manusia membuang aturan agama (sekuler) maka dia akan menjadikan dirinya sebagai pembuat aturan, 

 Firman Alalh SWT : 
“Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang –orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan dari jalan Allah.  Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka.  Dan mereka tidak lain hanyalah mengira-ngira saja.  Sesungguhnya Rabbmu , Dialah yang  lebih mengetahui tentang orang yang tersesat dari jalan-Nya. Dan dia lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk.  (TQS. AL An ‘am : 116-117)

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah.  Ia bersifat lemah. terbatas dan tidak memiliki ilmu pengetahuan kecuali berdasarkan informasi.  Lalu bagaimana bisa manusia diserahi membuat aturan untuk seluruh manusia (rakyat) padahal mereka sendiri  tak memiliki pengetahuan.  Tentu persangkaan persangkaan yang mendasarinya.   Lantas dimana ada jaminan persangkaan manusia merupakan kebenaran?

Disisi yang lain, manusia cenderung mementingkan dirinya sendiri.  Lalu apa jaminannya saat  manusia diserahi membuat aturan akan bisa adil bagi seluruh manusia.  Yang terjadi, justru  aturan yang lahir dari tangan manusia hanya menguntungkan diri dan kelompoknya.    

Lihatlah bagaimana keadilan aturan Allah SWT terhadap barang tambang.  Islam menegaskan bahwa kekayaan yang jumlahnya tak terbatas haram dikuasakan kepada perusahaan atau diprivatisasi.  Barang tambang yang jumlahnya berlimpah ruah (tak terbatas) dimiliki umum oleh  seluruh rakyat.  Batapa adilnya hukum Allah karena Allah SWT adalah Zat Yang Maha Adil.

Maka tidak layak manusia merampas hak Allah SWT dalam menetapkan hukum.  Sebab hal ini adalah domainnya Allah SWT. Sebagai Zat Pembuat Hukum.  Dialah Zat satu-satunya yang layak dalam hal ini.  Lalu bagaimana manusia merampas hak ini dari Allah SWT?

“Apakah Hukum Jahiliyyah yang mereka kehendaki.  Dan hukum siapakah yang lebih baik dari hukum Allah bagi orang-orang yang yakin” (TQS Al Maidah, ayat 51). 

Walhasil, manusia seharusnya tunduk dan patuh kepada aturan Allah SWT, dengan mengaplikasikan seluruh aturan dalam kehidupan. JIka manusia tak ingin makin sengsara.     Wallahu a’lam bish shawab.[]

Oleh : Desi Yunise, S.TP
Institut Kajian Politik dan Perempuan

Posting Komentar

0 Komentar