UKT Menghimpit Mahasiswa


Masalah pendidikan di negeri+62 ini salah satunya adalah masih rendahnya jumlah penduduk yang bisa menyelesaikan  pendidikan S1. Pada tahun 2014 lalu, Rektor Institut Teknologi Surabaya Triyogi Yuwono menyatakan jumlah partisipasi kasar penduduk yang mengenyam pendidikan strata 1 baru 20 persen, alias mencakup 6 juta orang

Jumlah itu masih belum memadai buat menggenjot perkembangan IPTEK, sebagai motor perekonomian. "Sulit jika kita ingin menjadi negara maju kalau kondisi teknologi masih seperti ini," ujarnya.

Padahal, populasi penduduk produktif di negara maju yang sekolah hingga sarjana amat tinggi. Sebagai perbandingan, di Korea Selatan, penduduk berusia 18-24 tahun yang menempuh studi sarjana mencapai 90 persen (merdeka.com, 04/09/2014)

Kondisi minimnya jumlah penduduk Indonesia yang bisa menyelesaikan pendidikan S1 di tahun 2019 pun masih berada dikisaran 34 persen dari jumlah penduduk Indonesia (radar jogja-jawa pos.com, 02/05/2019).

Munculnya tagar #MendikbudDicariMahasiswa dan #NadiemManaMahasiswaMerana, di twiter beberapa hari lalu telah sukses menjadi alat protes mahasiswa secara virtual terkait kebijakan yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

Saat itu, mahasiswa seluruh Indonesia menilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) terbilang masih meninggi di tengah pandemi. Padahal, aktivitas perkuliahan sudah dilakukan dalam bentuk belajar daring.

Hingga pada akhirnya, aksi virtual itu pun mendapat respon dari pejabat terkait. Melansir PMJ News, Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Profesor Nizam menyatakan tidak ada kenaikan UKT di seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) selama masa pandemi Covid-19.
Keterangan itu disampaikan Nizam secara tertulis pada 5 Mei 2020 dengan pernyataan bahwa Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri menyepakati beberapa opsi bagi mahasiswa yang terdampak pandemi dalam mengatasi masalah UKT.

Adapun sejumlah opsi itu, di antaranya menunda pembayaran, menyicil pembayaran, mengajukan penurunan UKT, dan mengajukan bantuan finansial bagi yang berhak.

Lebih lanjut, seluruh mekanisme pengajuan dan keputusan akan diatur oleh masing-masing PTN. Sehingga, keringanan UKT akan didapatkan mahasiswa bila mengajukan permohonan kepada pimpinan PTN sesuai prosedur yang berlaku di masing-masing PTN (Cirebon.com, 03/06/2020).

Tingginya biaya kuliah inilah yang menyebabkan rakyat Indonesia tidak bisa mengenyam pendidikan S1. Walaupun pendidikan merupakan kebutuhan primer manusia, tapi banyak rakyat Indonesia yang tidak mampu memenuhinya. Apalagi mulai tahun 2013 ada penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Maka biaya pendidikan S1 semakin tinggi dari tahun sebelumnya.

Tahun 2012 menjadi babak baru wajah pendidikan Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Undang-Undang yang lahir dari kegalalan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Salah satu produk baru UU Dikti ini yakni pembayaran biaya kuliah melalui sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Melalui surat edaran DIKTI Nomor 97/E/KU/2013 perihal Uang Kuliah Tunggal, mulai angkatan 2013 mahasiswa menggunakan sistem pembayaran UKT bukan lagi menggunakan sistem pembayaran Sumbangan Pembayaran Pendidikan (SPP). Pada pasal 76 ayat 3 dan pasal 85 ayat 2 UU Dikti diterangkan bahwa Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh Mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak yang membiayainya.

UKT kembali diperjelas pada Permesristekdikti Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Dalam pasal 1 (6) bahwa Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah sebagian BKT yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. Kemudian diperjelas lagi dalam pasal 3 (1) bahwa UKT terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. Karena UKT mengaju pada kondisi perekonomian yang artinya fluktuatif, maka konsekuensi logisnya adalah UKT dapat berubah pula sesuai kondisi kemampuan perekonomian.

Pemberlakuan UKT mulai tahun 2013 hingga sekarang menuai berbagai macam kritikan. Komponen UKT yang berasal dari Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang dituangkan dalam unit cost disusun berdasarkan besaran kebutuhan perkuliahan mahasiswa dari semester 1 hingga semester 8. Walaupun pembagian 8 semester ini tidak tercamtum dalam Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2016, pembagian ini merupakan perhitungan dari 144 total minimal sks yang harus dilulusi mahasiswa untuk sarjana setiap sksnya disusun dalam rentang semester 1 hingga semester 8. Ketidakjelasan penyusunan komponen biaya kuliah berdampak salah satunya mengenai pembayaran UKT di atas semester 8 bagi program sarjana dan di atas semester 6 bagi program diploma

Pendidikan dalam Sistem Islam Kaffah

Seharusnya pendidikan  sebagai bagian dari hajat hidup orang banyak mampu diberikan  oleh penguasa negeri +62 ini secara gratis dengan kualitas prima. Namun, sayangnya negeri +62 ini memilih kapitalisme sebagai aturan untuk mengurusi rakyatnya. Sehingga wajar aspek keuntungan dan lepas tangannya negara akan nampak dalam pengurusan pendidikan.

Ini berbeda dengan aturan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. dan telah diterapkan secara kaffah kala itu. Rasulullah SAW pernah menetapkan bagi tawanan perang Badar yang bisa membaca dan menulis bisa bebas dengan tebusan harus mengajarkan membaca dan menulis 10 anak kaum muslimin. 

Dalam penerapan Islam kaffah, harta yang didapat dari tebusan tawanan perang akan masuk ke baitul mal sebagai harta fai' yang pengelolaannya diserahkan kepada kepala negara atau khalifah. Harta tersebut tentunya untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Karenanya, pada kasus tawanan perang Badar yang bisa bebas dengan syarat mengajari 10 anak kaum muslimin, upah mengajar itulah sebagai ganti bayar tebusan agar mereka yang menjadi tawanan bisa bebas.

Peristiwa lain yang juga pernah terjadi ketika Islam kaffah diterapkan sepeninggal Rosul yakni pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, Imam Ad Damsyiqi menceritakan sebuah riwayat dari Al Wadliyah bin Atha yang menyatakan bahwa, di Kota Madinah ada tiga orang guru yang mengajar anak-anak. Kemudian khalifah Umar bin Khatthab memberikan gaji pada mereka masing-masing sebesar 15 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas) yang diambilkan dari baitul mal. 

Khalifah Umar memahami bahwa pendidikan adalah kemaslahatan umum rakyat yang harus dijamin oleh negara. Karena itulah seluruh pembiayaan pendidikan diambilkan dari baitul mal bukan dibebankan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa jaminan pendidikan untuk semua warga dalam sistem Islam Kaffah termasuk tanggung jawab negara. 

Pendidikan dalam sistem Islam Kaffah bukan barang dagangan yang diperjualbelikan untuk meraih keuntungan. Pendidikan adalah kemaslahatan umum yang harus dijamin oleh negara. Negara harus mengurusi urusan rakyatnya dengan adil tanpa menyusahkan rakyatnya sedikitpun. Dari Abu Sa’id radhiyallahu ‘anhu ia berkata, Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah seorang pemimpin yang zalim.” (HR. Tirmidzi).

Sudah saatnya mahasiswa mengokohkan diri dalam barisan terdepan untuk menyampaikan kebenaran dan pentingnya penerapan sistem Islam kaffah. Sistem kehidupan yang berorientasi pada penjagaan dan pelayanan masyarakat agar tetap sesuai aturan Allah SWT. secara keseluruhan hingga ridhoNya menjadi prioritas amal masyarakatnya. Waallahu 'alam.[]

Oleh: Nasiatul Karima, SP 
Aktivis Muslimah Pasuruan





Posting Komentar

0 Komentar