TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

UKT Dikala Pandemi, Mahasiswa Gigit Jari?


Beberapa waktu lalu, jagad maya sempat ramai oleh cuitan para mahasiswa. Mereka mengeluhkan UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang masih membebani selama pandemi. Bahkan beberapa taggar pun menjadi trending. Taggar #NadiemManaMahasiswaMerana, kemudian #MendikbudDicariMahasiswa sempat menduduki trending nomor satu di Twitter.

/UKT Dikala Pandemi, yang Benar Saja?/
Seperti dilansir tribunnews.com (3/6/2020), mahasiswa kecewa dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang tidak kunjung mengambil sikap terkait pendidikan di tengah pandemi virus corona. Terlebih, mahasiswa mengaku keberatan harus membayar uang kuliah tunggal (UKT) di masa pandemi yang serba sulit ini. Pada Selasa (2/6/2020), tagar #MendikbudDicariMahasiswa menjadi trending di Twitter. Tak hanya itu, taggar #NadiemManaMahasiswaMerana juga sempat menduduki trending nomer satu di jagat maya pada Rabu (3/6/2020) siang.

Sebelumnya, taggar serupa juga bermunculan di jagad maya. Seperti pada awal Mei lalu, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, taggar #UndipKokJahatSih bertengger di dunia maya. Begitu pula taggar #UADdown juga turut meramaikan cuitan mahasiswa. Hal ini berawal karena mahasiswa kecewa. Dikala wabah melanda yang tentu juga berdampak bagi mahasiswa, dimana mereka harus kuliah online (daring) dengan biaya pribadi dan tidak menggunakan fasilitas kampus, namun mereka tetap diwajibkan membayar SPP juga UKT. Yang benar saja?

Dalam ramainya taggar tersebut, mereka menuntut agar uang kuliah tunggal (UKT) diturunkan dan mendapat fasilitas yang memadai saat kuliah daring, seperti subsidi pulsa bagi mahasiswa. Karena banyak dari mereka menganggap bahwa hak yang diterima mahasiswa selama pembelajaran daring tak sebanding dengan biaya uang kuliah tunggal (UKT) yang dibayarkan selama satu semester (kompas.com, 3/6/2020).

Seperti dilansir kompas.com (5/6/2020), Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Prof. Ir. Nizam, dalam unggahan IGTV akun Instagram Kemdikbud, Kamis (4/6/2020) menyatakan bahwa tidak ada kenaikan UKT, dan orangtua hanya membayar UKT sesuai dengan kemampuannya. Nizam juga menjelaskan, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri juga telah menyepakati untuk menerapkan 4 skema pembayaran UKT, untuk meringankan beban orangtua dalam melunasi kewajiban uang kuliah sang anak. Pertama, penundaan pembayaran yaitu pembayaran UKT bisa ditunda apabila orangtua dari mahasiswa memang terdamapak Covid-19 secara ekonomi.

Kedua, pencicilan pembayaran atau pembayaran ditunda, agar tidak memberatkan pembayaran UKT juga bisa dilakukan dengan cara dicicil. Ketiga, menurunkan Level UKT. UKT terdiri dari level 0-5, masing-masing memliki besaran kewajiban yang berbeda-beda. Semakin tinggi level UKT, maka beban biaya kuliah yang harus dibayarkan semakin tinggi pula. Misalnya, saat semester yang lalu, misalnya mahasiswa masuk ke UKT level V, sekarang orangtuanya di PHK, dia bisa mengajukan turun untuk ke UKT level IV, atau level III, sesuai kemampuan orangtua. Prinsip UKT adalah gotong-royong, sehingga ada subsidi silang. Keempat adalah pengajuan beasiswa. Mahasiswa yang orangtuanya mengalami permasalahan ekonomi serius selama pandemi ini bisa mengajukan beasiswa.

/Pendidikan ala Kapitalisme Liberal/
Penarikan UKT sebenarnya mulai diberlakukan pada tahun 2013. Hal yang wajar karena sistem kapitalisme memaksakan PTN (Peguruan Tinggi Negeri) BHMM atau Badan Hukum Milik Negara, sehingga PTN harus mencari biaya sendiri untuk menggaji para dosen. Untuk itu, PTN membebankan biaya itu dengan menarik UKT kepada mahasiswa. Bahkan meski di tengah pandemi Covid-19 pun UKT tetap harus dibayar. Belum lagi untuk kuliah daring selama pandemi, mahasiswa harus mengeluarkan uang untuk membeli kuota. Selama itu pula mereka tidak menggunakan fasilitas kampus, namun faktanya UKT tetap dibebankan kepada mereka. Hal ini tentu akan turut membebani orang tua. Padahal disaat pandemi ini, tak jarang orang tua mahasiswa pun juga kelimpungan menanggung beban ekonomi yang kian mengenaskan. Apalagi sebagian mereka juga terdampak PHK. Akhirnya mahasiswa akan tetap gigit jari. Miris!

Beginilah pendidikan ala kapitalisme liberal. Negara seolah berlepas tangan dari pengurusan pendidikan. Meskipun empat skema keringan sudah diterbitkan, hal tersebut tak lantas membuat mahasiswa dan orang tua merasa lega. Karena nanti beban UKT tetap menjadi tanggung jawab mereka meskipun ada penundaan atau keringanan. Memang dikala wabah pun, seperti sulit mengetuk hati nurani penguasa untuk memahami kondisi masyarakat, agar memudahkan mahasiswa tetap belajar tanpa memikirkan UKT dan lain-lain.

/Pendidikan dalam Sistem Islam/
Pendidikan dalam sistem Islam tak hanya berorientasi pada kurikulum, strategi dan tujuan pendidikan sesuai Islam, yang telah terbukti mencetak generasi emas peradapan. Generasi yang berakhlaq mulia dan berkepribadian Islami. Namun lebih dari itu, Islam juga mengatur pembiayaan sekolah atau perkuliahan dan gaji guru serta dosen. Dimana biaya pendidikan akan digratiskan dan gaji guru atau dosen menjadi tanggungjawab negara.

Pendidikan, kesehatan, dan keamanan merupakan kebutuhan dasar rakyat yang harus dipenuhi oleh negara. Oleh karena itu, di dalam pemerintahan Islam kebutuhan tersebut diberikan secara cuma-cuma. Rasulullah bersabda,
"Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)

Islam juga telah menorehkan sejarah yang memukau dalam dunia pendidikan. Seperti pada abad ke-4 Hijriyah, para Khalifah pada saat itu telah membangun perguruan tinggi dengan fasilitas perpustakaan, auditorium, dan asrama bagi mahasiswa yang dilengkapi dengan taman rekreasi, dapur, kamar mandi dan lain sebagainya. Selain itu juga disediakan perumahan bagi dosen dan ulama.

Bahkan Madrasah Al Muntansyiriyah yang dibangun oleh Al Muntasyir pada abad ke-6 Hijriyah telah dilengkapi dengan Rumah Sakit dan dokter. Selain itu beberapa madrasah terpenting  pada masa kekhilafahan adalah Madrasah Nidhomiyah dan Muntansyiriyah di Baghdad, Madrasah Al Nuriyah di Damaskus dan Madrasah An Nasyiriyah di Kairo.

Begitulah Islam mengatur pendidikan dengan memberi fasilitas yang maksimal meski tanpa biaya sepeserpun. Karena pembiayaan seluruhnya akan diambilkan dari kas Baitul Mall, yang mana akan diambil dari pos-pos yang telah diatur dalam syariat. Penguasa hanya menjalankan amanahnya dengan mengharap ridha Allah SWT, bukan yang lain. Wallahua'lam bishowab.

Oleh Anita Desi Rikandani, S.Pd. Kontributor Media Online dan Member WCWH

Posting Komentar

0 Komentar