TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Tuduhan Makar Diskusi Ilmiah, Menihilkan Nalar



Sudah menjadi fitrah manusia untuk menyukai sesuatu atau membenci sesuatu. Namun ketika rasa suka dan benci itu membuat manusia menihilkan nalar, disaat itulah ia mulai menghilangkan sisi manusiawinya. 

Agenda diskusi bertajuk "Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan" yang diselenggarakan mahasiswa Constitusional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) pada 29 Mei 2020 terpaksa dibatalkan (suaraislam.id, 30/05/2020).

Dekan Fakultas Hukum UGM, Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL. M., membuat keterangan tertulis tentang kronologi pembatalan acara. Adanya intimidasi berupa teror ancaman pembunuhan kepada pembicara, moderator, narahubung, dan ketua CLS sejak malam sebelumnya. Padahal acara diskusi itu murni kegiatan ilmiah mahasiswa untuk membumikan ilmunya. Universitas Islam Indonesia (UII) menyatakan hal senada.
 
Intimidasi dan teror tersebut diduga dipicu oleh viralnya poster kegiatan dari tulisan Ir. KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc, Lic.Eng, Ph.D. di laman tagar.id berjudul "Gerakan Makar di UGM Saat Jokowi Sibuk Atasi Covid-19". 

Dalam tulisannya Bagas Pujilaksono yang merupakan dosen Fakultas Teknik Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM), menyebut diskusi yang dimotori mahasiswa Fakultas Hukum UGM itu merupakan gerakan makar yang harus ditindak. “Inikah demokrasi, pada saat bangsanya sibuk bergotong-royong mengatasi pandemi Covid-19, kelompok sampah ini justru malah mewacanakan pemecatan Presiden. Ini jelas makar dan harus ditindak tegas,” ujar Bagas (pojoksatu.id, 30/05/2020).

Muhammadiyah Klaten yang dicatut namanya oleh peneror orang tua panitia diskusi, meminta polisi mengusut tuntas kasus teror tersebut (suaraislam.id, 31/05/2020). 

Melansir dari laman suaraislam.id (31/05/2020). berikut keterangan tertulis Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten yang ditandatangani Abdul Rodhi dan Iskak Sulistya sebagai Ketua dan Sekretaris dalam, Sabtu 30 Mei 2020 "Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten mengecam pencatutan nama Ormas Muhammadiyah dalam tindakan teror pelaksanaan diskusi ilmiah tersebut, yang dapat merusak nama baik Persyarikatan Muhammadiyah, sehingga berpotensi mengadu domba dan memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat,” 

Kecaman terhadap tindakan teror, meminta polisi segera mengusut tuntas dan menangkap pelaku teror juga datang dari berbagai pihak. Diantaranya dari UII, tempat mengabdi ibu Prof. Ni'matul Huda yang menjadi pembicara di agenda diskusi. Ada juga dari Alumni Advokat UII, Indonesia Police Watch (IPW), Komnas HAM, juga Menko Polhukam Mahfud MD.

Ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa di atas.

Pertama, tidak asal tuduh. Biasanya, tuduhan itu lahir dari prasangka buruk tak berdasar alias fitnah. Ada pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memberi sanksi sepanjang tuduhan tersebut tersiar atau diketahui orang banyak.

Tuduhan makar tak berdasar itu bisa dikenai pasal berlapis. Selain pasal 311 ayat (1). ditambah pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Bisa juga ditambah dengan pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama baik dan pasal 28 UU ITE tentang hoaks dan ujaran kebencian. 

Kedua, tidak main teror, apalagi mencatut nama orang lain atau organisasi lain. Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan bisa menjadi delik aduan tindakan pelaku teror. Bisa ditambah dengan UU ITE pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik, karena mencatut nama ormas.

Keberadaan pasal-pasal dan UU tadi seakan tak bertaji. Sebab setiap hari selalu saja ada tindakan penuduhan dan intimidasi namun tidak terekspos oleh media. Tindak pidana merupakan delik aduan. Jika ada yang mengadu, baru diproses. Itupun masih dipilah-pilih. Sekelas Denny Siregar dan Ade Armando, meskipun status dan omongannya berisi fitnah dan selalu nyinyir pada persatuan umat, dan sudah dilaporkan, hingga sekarang belum diproses hukum. 

Kebebasan berpendapat ala demokrasi ternyata hanya untuk golongan tertentu. Dan sistem hukum buatan manusia menambah langkanya keadilan di negeri demokrasi kapitalisme. 

Sebenarnya Islam telah memberikan pengajaran yang baik dalam hubungan antar manusia. Hadits Rasulullah saw.: "Yang disebut dengan muslim sejati adalah orang yang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya." (HR. Bukhari Muslim). 

Mestinya, berbekal ketakwaan individu, takkan ada yang mengganggu saudaranya. Imannya pada Allah Swt., Rasul saw., dan hari kiamat,  membuatnya berhati-hati dalam bersikap. Ada hari pertanggungjawaban dimana mulut dikunci sementara semua anggota tubuh yang bersaksi. 

Keimanan ini, kesadaran ruhiyah ini, memerlukan lingkungan yang kondusif. Sebuah masyarakat yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan mencari-cari kesalahan orang lain. Saling beramar ma'ruf nahiy mungkar, bukan sebaliknya.  

Namun tidak cukup hanya mengandalkan ketakwaan individu dan kontrol masyarakat. Perlu ada ketegasan hukum dari penguasa negeri. dengan sistem hukum yang bebas dari kepentingan manusia. Itulah syariat Islam, seperangkat aturan hidup yang berasal dari Allah Swt., yang menciptakan manusia, alam semesta dan kehidupan.

Tegaknya tiga pilar tersebut: ketakwaan individu, kontrol masyarakat dan negara yang menerapkan syariat Islam, akan meminimalisir tindak pidana seperti menuduh dan mengintimidasi. Wallahu a'lam. []

Oleh: Mahrita Julia Hapsari, M.Pd*
*)Praktisi Pendidikan

Posting Komentar

0 Komentar