TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Tiga Juta Orang Terkena PHK saat Pandemi


Dampak pandemi covid-19 terhadap ekonomi sangat luar biasa, mulai dari pekerja yang dirumahkan hingga pekerja yang terkena PHK terus bertambah. Jumlah pekerja yang terimbas pemutusan hubungan kerja (PHK) karena wabah covid-19 sudah mencapai 3,05 juta orang.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, sudah sebanyak 3,05 juta orang pekerja di Indonesia yang terdampak (PHK dan dirumahkan) virus corona. Hal ini terjadi semenjak pandemi corona di Indonesia sejak 3 Maret 2020 lalu. Susiwijono menjelaskan 3,05 juta pekerja yang terdampak virus corona tersebut bersumber dari data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), sampai dengan Selasa 2 Juni 2020. Kementerian yang dipimpin oleh Menaker Ida Fauziyah itu juga memperkirakan akan ada tambahan pengangguran sebanyak 5,23 juta jiwa apabila virus corona terus meluas.(www.cnbcindonesia.com 3/6/2020)

Di hadapan perwakilan serikat buruh Kabupaten Sumedang. Bupati Sumedang, H Dony Ahmad Munir mengimbau para pekerja/buruh di Kabupaten Sumedang agar menunggu keluarnya kebijakan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI mengenai dipekerjakannya kembali buruh yang dirumahkan.(sumedang.online 8/6/2020)

Dari pernyataan tersebut, masih tidak ada kejelasan kapan mereka bisa kembali bekerja, karena masa pandemi covid-19 ini pun belum dipastikan kapan berakhir. Sementara itu, berdampak pada kehidupan ekonomi keluarga para buruh khususnya para kepala keluarga yang tidak bekerja, namun kebutuhan sehari-hari harus terpenuhi.

Di Kabupaten Sumedang tercatat, bahwa 17.003 buruh dirumahkan, 1.962 diputus kontrak dan 68 terkena PHK. Wakil Bupati Sumedang H Erwan Setiawan menuturkan, sejak virus corona mewabah, perusahaan besar khususnya pabrik di wilayah industri Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Jatinangor sudah diingatkan untuk melakukan protokol kesehatan secara ketat.(kompas.com 6/5/2020)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberlakukan penerapan pola hidup normal yang baru atau New Normal Jawa Barat mulai 1 Juni di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Dengan demikian, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 merilis Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan jam kerja pada era adaptasi kebiasaan hidup menuju masyarakat yang produktif dan aman dari virus corona. 

Buruh bekerja dibagi dalam 2 shift yaitu pukul 07.00-15.00 WIB atau pukul 10.00-18.00 WIB. Surat edaran itu khusus wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Gugus Tugas berharap seluruh institusi yang mempekerjakan ASN, pegawai BUMN maupun pegawai swasta untuk menggunakan dua tahapan jam kerja.

Yurianto mengatakan tahapan atau gelombang pertama akan memulai pekerjaan antara pukul 07.00 WIB sampai dengan 07.30 WIB. Dengan estimasi masa bekerja selama delapan jam, maka pegawai yang mulai bekerja pada 07.00-07.30 WIB itu diharapkan akan mengakhiri pekerjaan pada pukul 15.00-15.30 WIB. Sementara itu, untuk gelombang kedua diharapkan akan mulai bekerja pada pukul 10.00-10.30 WIB, sehingga diharapkan akan mengakhiri jam kerja pada pukul 18.00-18.30 WIB.(suara.com 15/06/2020)

Pengaturan tersebut, katanya, dilakukan agar terjadi keseimbangan antara kapasitas transportasi umum dengan jumlah penumpangnya sendiri, sehingga protokol kesehatan, terutama terkait perlunya menjaga jarak, bisa dijamin selama berkendara di dalam sarana transportasi umum seperti kereta. Pada faktanya, jumlah pasien yang dinyatakan positif bertambah 1.198 orang. Sehingga total menjadi 54.010 kasus positif Corona. 

Sementara untuk pasien sembuh bertambah 1.027 pasien, sehingga total secara akumulatif sebanyak 22.936 orang pasien sembuh. Sedangkan pasien yang meninggal dunia karena virus ini bertambah 34 orang. Sehingga total kasus meninggal mencapai 2.754 orang.(m.merdeka.com 28/06/2020)

Kemudian dalam hal penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat miskin terdampak covid-19, nyatanya tak sedikit menuai polemik. Pasalnya, realisasi di lapangan sangat dimungkinkan tidak tepat sasaran. Mulai dari kecurigaan adanya data fiktif, hingga perubahan situasi sosial daerah yang tidak diperbarui. Sehingga data orang-orang yang seharusnya menerima bantuan sosial berpotensi tidak akurat.

Hal ini dikarenakan sejak awal pemerintah bersikukuh tidak melakukan karantina wilayah. Dengan berbagai alasan, mulai dari pemerintah tidak mau melakukan karantina kesehatan/lockdown, menjamin seluruh kebutuhan masyarakat, ekonomi lumpuh, dan lain sebagainya. 

Selain itu, kebijakan-kebijakan pemerintah seharusnya menjadi pengaman sosial, yaitu dengan mengalirkan uangnya pada rakyat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok di tengah krisis. Bukan malah mengalirkan uangnya ke luar negeri ataupun ke pihak swasta dan melemahkan rupiah.

Pemerintah banyak memenuhi tuntutan pengusaha untuk agar keuntungan mereka maksimal, bila tidak maka pengusaha dan investor akan menarik langkah usaha ke negeri lain. Sementara kaum buruh makin tercekik dan ditelantarkan, dengan harga-harga melambung akibat inflasi, bersaing dengan buruh asing di lapangan kerja yang semakin sempit, pajak yang semakin menjerat di segala bidang, dan semakin sulit untuk menjangkau kebutuhan rumah, pendidikan berkualitas, dan fasilitas kesehatan bagi seluruh keluarganya.

Islam mewajibkan negara untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar individu. Mulai dari membuka lapangan pekerjaan dengan proyek-proyek produktif pengelolaan SDAE yang ditangani oleh negara, bukan diserahkan pada investor atau pengusaha yang memiliki modal besar. 

Kemudian, negara juga memastikan upah yang ditentukan berdasarkan manfaat kerja yang dihasilkan oleh pekerja dan dinikmati oleh pengusaha atau pemberi kerja tanpa membebani pengusaha dengan jaminan sosial, kesehatan, dan jaminan hari tua (JHT). 

Dalam Islam ada 2 jenis pengupahan, upah berdasarkan manfaat kerja dan manfaat (kehadiran) orang. Pada jenis manfaat kerja, dimungkinkan upah dihitung berdasarkan waktu kerja. Bila waktu bekerja sebentar, tentu disesuaikan dengan lebih sedikit upahnya dibandingkan dengan waktu kerja yang lebih lama. Tetapi buruh maupun pengusaha dalam sistem Islam tidak perlu terbebani biaya pendidikan, kesehatan, dan keamanan karena semua ditanggung negara yaitu Khilafah. 

Inilah sistem yang saat ini dibutuhkan kaum buruh, yang menghadirkan peran negara secara utuh untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan mendasar rakyat. Bukan hanya menampakkan diri untuk mengatur hubungan yang simetris tanpa konflik antara buruh dan pengusaha. 
Wallaahu a'lam bish-shawwab.[]

oleh Fitria Zakiyatul Fauziyah Ch

Posting Komentar

0 Komentar