Tapera saat Wabah Mendera, Solusikah?



Seperti diberitakan kompas.com (7/6/2020), Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat pada 20 Mei lalu (PP Tapera 2020). Tabungan Perumahan Rakyat atau yang disingkat Tapera ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016. Tapera dibentuk untuk tujuan membantu pembiayaan perumahan bagi para pekerja.

Pekerja yang pertama kali diwajibkan menjadi peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Iuran Tapera akan dipungut dan dikelola oleh BP Tapera. Setelah itu, lingkup kepesertaan Tapera diperluas secara bertahap. Tahap kedua adalah pekerja di Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Daerah serta TNI- Polri. Sedang tahap ketiga berlaku untuk pekerja swasta, pekerja mandiri dan pekerja sektor informal. 

Kabar ini tentu akan semakin menambah beban rakyat. Saat kondisi pandemi Corona yang belum mereda, kembali kebijakan yang menyesakkan dada diambil oleh penguasa. Dalam situasi yang belum kondusif ini, rakyat sudah harus memutar otak ribuan kali hanya untuk bisa memenuhi kebutuhan perutnya. Stay at home bagi rakyat, yang pekerja harian, kian mempersulit mereka dalam mengais rupiah demi sesuap nasi.

Disisi lain, ditengah wabah yang masih tinggi angka konfirmasi positifnya, bahkan mencapai ribuan perharinya, harusnya menjadi prioritas para pemangku kebijakan. Harusnya segera diambil kebijakan yang tepat, cepat serta sigap agar tidak semakin banyak rakyat yang terpapar. Namun, lagi- lagi bukan mengambil kebijakan yang solutif dalam menangani kondisi, sebaliknya terkesan abai dan tidak peduli. New normal life jadi pilihannya.

Ketika rakyat masih bingung dan was-was untuk beraktivitas karena situasi dan kondisi yang belum aman, rezim kembali meneken PP Tapera ini. Sungguh kebijakan yang diambil sangat menyayat hati, dan semakin menghimpit rakyat. Nampak jelas mereka gemar sekali memeras rakyatnya yang sudah tak berdaya. Entah dimana hati nurani hingga mereka tega melakukan semua ini.

Sebagaimana diketahui bahwa iuran Tapera -sebesar 2,5 persen gaji- menambah daftar iuran bersama yang ditanggung perusahaan dan pekerja. Selain iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan JHT. Dana Tapera ini termasuk yang paling sedikit memberi manfaat pada pekerja karena jangka waktu iurannya yang sangat panjang dan tidak ada kemudahan bagi peserta untuk lakukan klaim pengambilan dana tersebut.

Kepesertaan di BP Tapera akan berakhir jika pekerja sudah pensiun yakni usia 58 tahun. Nantinya setelah pensiun peserta bisa mendapatkan dana simpanannya beserta hasil dari pengembangan yang ditempatkan di deposito bank, surat utang pemerintah dan investasi lainnya. Hingga nampak jelas siapa yang diuntungkan, yakni pengusaha yang berada dibelakang para penguasa.

Dari sini dapat diketahui bahwa ketetapan PP Tapera makin menegaskan pemerintah hanya ingin mengeruk sebanyak mungkin dana masyarakat tanpa memperhatikan kondisi rakyat yang sedang kesulitan akibat wabah. Inilah buah dari penerapan sistem kapitalis sekuler di  negeri ini. Pemerintah ibarat raja dalam dongeng yang begitu tega mengambil upeti dari rakyatnya tanpa melihat kondisi. Dalam sistem ini pemerintah hanya sebagai regulator, dan lagi-lagi rakyat yang menjadi korban. Rakyat hanya diperlukan saat akan berkuasa, untuk mendongkrak suara dengan beribu janji manis. Namun tatkala telah berkuasa, mereka lupa dengan rakyatnya. Ibarat pepatah "habis manis sepah dibuang". Duhai rakyat, sadarlah!

Hal ini sangat berbeda sekali dalam Islam. Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Mulai dari urusan individu, masyarakat, dan negara Islam punya aturannya. Dalam Islam kebutuhan papan atau rumah adalah salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh negara. Selain sandang dan pangan, bahkan pendidikan, keamanan dan kesehatan pun dijamin oleh negara. Dengan demikian rakyat tidak perlu susah-susah membayar iuran tiap bulan agar dapat mempunyai rumah. Karena negara telah meberikan secara cuma-cuma alias gratis kepada rakyatnya. Karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban  negara yang harus ditunaikan. 

Hingga tidak bisa dielakkan, kesejahteraan yang rakyat rasakan dibawah naungan Daulah Khilafah Islam. Karena hanya dengan institusi inilah aturan Islam bisa diterapkan secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan, agar Alloh SWT turunkan keberkahan bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana firman-Nya: "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan karena perbuatannya". (Q.S Al A'raf ayat 96)
Wallahu'alam bishowab.[]

Oleh Ummu Brilliant 
Anggota Komunitas Setajam Pena

Posting Komentar

0 Komentar