TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Tapera, Bukti Ketidakmampuan Negara

sumber foto merdeka.com


Secara naluriahnya, seorang manusia memiliki kebutuhan mendasar berupa pangan; sandang; dan papan. Apapun strata sosialnya. Kala mendengar TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat), istilah tersebut terdengar indah. TAPERA nampak sebagai solusi bagi persolan rakyat yang belum memiliki rumah pribadi. Namun, benarkah TAPERA merupakan kebijakan solutif untuk rakyat? Berikut adalah fakta-fakta terkait TAPERA yang dilansir oleh berbagai laman media.

CNN Indonesia 3/6/2020 melansir Kewajiban pengusaha membayar iuran pekerja bakal bertambah saat program tabungan perumahan rakyat (Tapera) berlaku paling lambat tahun 2027.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 sebagai turunan dari kebijakan yang diundangkan empat tahun lalu.
PP itu mengatur soal penghimpunan dana masyarakat dari segala sektor pekerjaan untuk pembiayaan perumahan. Dana yang diambil sebanyak 0, 5 persen dari pengusaha dan 2,5 persen dari gaji buruh yang dipotong dari gaji setiap bulan dan akan dikembalikan setelah kepesertaan berakhir.

KOMPAS.com 7/6/2020 melansir Kepala Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Adi Setianto menyebut, peserta Tapera yang akan mencicil rumah akan ditawarkan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 5 persen. Angka ini disebut lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata suku bunga KPR.
Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat bakal memberikan fasilitas tabungan perumahan untuk pekerja baik PNS, TNI/Polri atau pekerja swasta dan mandiri.
Untuk itu, seluruh pekerja nantinya wajib membayarkan iuran sebesar 2,5 persen dari gaji per bulan, sementara 0,5 persen iuran itu akan dibebankan kepada pemberi kerja.
"Karena Tapera ini azasnya gotong royong, kita kelola, diharapkan kita bisa berikan suku bunga yang lebih murah, acuan kami FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), which is 5 persen," jelas Adi ketika memberikan keterangan dalam video conference, Jumat (5/6/2020).

Sedangkan viva.co.id 3/6/2020 melansir Peserta dana Tapera di PP itu disebut terdiri dari pekerja dan juga pekerja mandiri. Golongan pekerja yang dimaksud meliputi calon PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, pekerja BUMN, pekerja BUMD dan pekerja dari perusahaan swasta. 
Sedangkan pekerja mandiri menjadi peserta dengan mendaftarkan diri sendiri kepada BP Tapera. Jika peserta mandiri tidak membayar simpanan, maka status kepesertaan Tapera dinyatakan non-aktif.

Iuran TAPERA sungguhlah menambah beban hidup. Di tengah berbagai carut marut kebijakan BPJS, TDL, dan lesunya roda ekonomi di tengah kondisi pandemi. Kebijakan TAPERA ini lahir dari sistem hidup ala Kapitalisme. Senada dengan iuran BPJS, sesungguhnya TAPERA merupakan bukti ketidakbecusan negara dalam mengurusi rakyatnya. Alih-alih berpikir bagaimana cara mengambil alih hak kelola sumber daya alamnya dari pihak asing, negara malah sibuk membuat kebijakan yang sangat memberatkan  rakyat. Menjadi penguasa memang tidaklah mudah, apalagi jika rakyatnya berjumlah besar. Seorang penguasa haruslah siap dikritik dan dinasehati, karena ia bukanlah orang suci yang pasti selalu benar. Kondisi sulit yang dialami oleh rakyat Indonesia saat ini, dikarenakan sistem hidup yang diterapkan. 

Kapitalisme-Liberalisme lah yang menyebabkan negara hanya berfungsi sebagai regulator (fasilitator). Negara memperlakukan rakyatnya sebagai pembeli sedangkan penjualnya adalah para kapital (pemilik modal). Sumber daya alam yang seharusnya dikelola untuk kepentingan rakyat pun bebas dikelola oleh pihak swasta (bahkan asing). Badan Usaha Milik Negara pun dikelola untuk meraup untung sebanyak-banyaknya, bukan untuk mengoptimalkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat.

Berbeda halnya dengan sistem hidup Islam dalam bingkai Khilafah Islamiyyah. Penguasa dalam kekhilafahan (khalifah) adalah pelayan dan perisai rakyat. Khalifah bertanggung jawab penuh atas terpenuhinya pangan; sandang; dan papan rakyatnya. Bagi rakyat yang belum mampu membeli rumah pribadi, tidak dipaksa untuk membeli. Negara yang menerapkan sistem Islam akan menjamin kebutuhan pangan dan sandang serta pendidikan dan kesehatan terpenuhi dengan baik. Perkara rumah, tidak jadi soal jika masih menyewa. Khalifah tidak akan menjerumuskan rakyatnya dalam akad transaksi yang berbasis ribawi seperti konsep TAPERA maupun KPR saat ini.

Semoga Allah melindungi kita dari penguasa yang zalim dan memampukan kita berjuang menegakkan sistem hidup Islam dalam bingkai Khilafah Rasyidah ala Minhaj an-Nubuwwah. Wallahu a'lam bish shawab.[]

Oleh: Happy ummu Syakila

Posting Komentar

0 Komentar