TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Tapera buat Rakyat Sejahtera atau Sengsara?



Pada 20 Mei lalu, Presiden RI Joko Widodo telah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.

Seperti kita ketahui, besaran Simpanan Peserta ditetapkan sebesar 3 persen (tiga persen) dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan peserta pekerja mandiri. Begitu bunyi pasal 15 dalam PP tersebut.

Sebanyak 0,5 persen iuran ditanggung oleh pemberi kerja dan 2,5 persennya dibebankan kepada pekerja yang diambil dari gaji pegawai.

Hal ini mendapat tanggapan reaktif dari berbagai kalangan masyarakat, mengingat banyak pihak yang sedang terdampak pandemi. Meskipun paska pandemi nantinya, tentu perlu waktu yang tidak singkat untuk memulihkan kembali keadaan ekonominya. Terlebih kondisi ekonomi negeri ini tidak ada perbaikan yang signifikan bahkan sebelum pandemi. Hal ini tampak dari pertumbuhan ekonomi yang tidak pernah mencapai target sejak periode pertama Jokowi menjabat presiden bersama Jusuf Kalla sebagai wakilnya.

Dilansir antaranews.com 4/7/2020, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang dalam keterangan di Jakarta, Kamis, mengatakan PP Tapera akan membebani pengusaha dan pekerja. Sarman merasa kebijakan ini tidak sepatutnya dikeluarkan dalam masa sulit seperti saat ini.

"Pengusaha saat ini sedang meradang, cash flow-nya sudah sangat berat akibat berhentinya berbagai aktivitas usaha yang sudah hampir tiga bulan tidak beroperasi, sudah banyak pekerja terkena PHK dan dirumahkan. Di sisi pekerja yang masih aktif sudah kebanyakan hanya menerima gaji pokok tanpa ada tunjangan lain akibat ketidakmampuan pengusaha," ujarnya.

Ekonom senior Dr. Rizal Ramli juga menyampaikan kritik senada mengenai hal ini. “Saat ini masyarakat banyak yang kena PHK, gajinya di pangkas, ada kenaikan iuran BPJS hingga tagihan listrik yang membengkak dan perusahaan tempat mereka bekerja juga belum maksimal bisnisnya.” (propertyinside.id 8/7/2020)

Ia menambahkan bahwa memang semua rakyat berhak untuk memiliki rumah dan pemerintah harus memikirkan bagaimana cara mewujudkannya. Namun, ia menyayangkan jika satu-satunya cara yang diambil pemerintah harus dengan memotong gaji pekerja dan pengusahanya.

”Jangan potong gaji, itu kerjaan dan mikir yang paling gampang untuk kumpulkan dana,” tegasnya.

Rizal juga mempertanyakan lebih jauh, apakah mereka yang sudah memiliki rumah akan kena potongan.  Dan menurut Rizal, kalau namanya tabungan itu ada bunganya. “Nah bunganya bagaimana,” lanjutnya.

Kewajiban iuran Tapera menambah daftar iuran bersama yang ditanggung perusahaan dan pekerja, selain iuran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan JHT. Tapera termasuk kebijakan pemerintah yang minim manfaat pada pekerja karena jangka waktu iurannya yang sangat panjang dan tidak ada jaminan kemudahan bagi peserta untuk melakukan klaim pengambilan dana tersebut.

Paulus Totok Lusida, pengamat properti sekaligus Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) meminta pemerintah memperjelas aturan iuran tersebut. Pasalnya, iuran ini nantinya akan berlangsung dalam jangka panjang. Ia berharap agar iuran ini tidak membuat masyarakat menjadi antipati lantaran tidak jelas juntrungnya.

Ia mempertanyakan jika karyawan di-PHK, putus iuran di tengah jalan, bagaimana pengelolaannya? Peserta yang sudah memiliki rumah apakah tetap wajib dipotong? Hal ini ia sampaikan kepada cnnindonesia.com 3/7/2020.

Ia pun mengingatkan agar ada kemudahan dalam pemanfaatan pembiayaan bagi para nasabah Tapera. Ia mencontohkan sejumlah nasabah dari program pembiayaan rumah serupa yang digagas oleh BP Jamsostek dan PT. Asabri menemui kesulitan saat hendak mengklaim tabungan mereka.

"Manfaat kepada nasabah kurang terasa karena prosesnya sulit, jadinya malah seperti mau menagih utang padahal itu uang kita," tuturnya.

Belum lagi dana besar yang akan terkumpul dari iuran yang bersifat jangka panjang ini membuka potensi menjadi 'bancakan' pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Sebab, sebagaimana kita ketahui perilaku korupsi masih menjadi suatu hal yang belum bisa dihilangkan dari negeri ini.

Ketetapan PP Tapera ini semakin menegaskan bahwa pemerintah hanya ingin mengeruk sebanyak mungkin dana masyarakat tanpa memperhatikan kondisi rakyat yang sedang kesulitan akibat wabah.[]

Oleh: Kholisaton H.

Posting Komentar

0 Komentar