TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Tapera, Bikin Rakyat Tambah Sengsara


Di saat penderitaan rakyat belum berakhir akibat pandemi Covid-19 dengan penyebarannya makin merangkak naik, korban yang terinfeksi pun kian bertambah dan penanganan yang dilakukan pemerintah pun tak sampai pada solusi, malah menambah masalah lagi. Seperti kebijakan PSBB dan wacana new normal. Semua kebijakan itu bermuara karena keenggan pemerintah tak mau melakukan karantina wilayah. Karantina wilayah itu artinya pemerintah harus memberi makan rakyatnya serta ternak dari rakyatnya. Kita bisa lihat sendiri, apakah pemerintah mau memberi makan rakyatnya?

Penderitaan rakyat pun tak sampai di situ. Kita bisa lihat, setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah di saat pandemi ini selalu saja menambah daftar panjang derita rakyat. Semua kebutuhan hajat hidup rakyatnya satu per satu dinaikan. Mulai dari harga sembako, BBM tidak turun padahal harga minyak dunia turun, BPJS pun resmi naik, listrik secara periodik naik dan masih banyak lagi kebijakan yang tak berpihak pada rakyat. 

Sekarang yang terbaru pastinya akan menambah beban rakyat, yakni dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah, Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), yang telah diresmikan pada 20 Mei 2020 lalu. Peserta dari Tapera adalah calon PNS, aparatur sipil negara (ASN), prajurit dan siswa TNI, Polri, pejabat negara, pekerja di BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Desa, perusahaan swasta dan pekerja apa pun yang menerima upah. 

Tapera? Katanya sih, program terstruktur masyarakat ini tujuannya untuk melatih masyarakat agar disiplin menabung, sehingga masyarakat bisa mempunyai tempat tinggal dengan layak. Tapi, bagaimana bisa masyarakat disuruh disiplin menabung, di saat virus corona makin mewabah dan ekonomi makin sulit? Orang yang punya penghasilan pun masih kesulitan hidup apalagi yang tidak punya pekerjaan. 

Dengan berlakunya PP tersebut, peserta harus menyisihkan sebesar 3% dari penghasilannya (2,5% ditanggung sendiri dan 0,5% ditanggung perusahaan). Sementara pekerja mandiri harus membayar sendiri kewajibannya.
Jadi, semua orang yang mendapatkan upah diwajibkan membayar iuran Tapera. Namun, tidak semua peserta bisa mendapatkan manfaat pembiayaan perumahan. Menurut Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera Eko Arianto, basis dari penerima manfaat pembiayaan Tapera ini adalah para peserta yang memenuhi kriteria. Pertama, penyediaan bagi mereka yang belum memiliki rumah pertama. Kedua, peserta yang masuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Selain itu, penerima manfaat pembiayaan wajib memiliki masa kepesertaan selama minimal 12 bulan. Artinya, para peserta sudah rutin membayar iuran selama 12 bulan berturut-turut. Nah, bagi peserta yang tak memenuhi kriteria tersebut, mereka akan mendapatkan manfaat dalam bentuk pembiayaan perumahan, tabungan dan pemupukan di akhir kepesertaan. 

Kepesertaan Tapera pun berakhir ketika usia peserta mencapai 58 tahun atau pada saat pensiun bagi pekerja mandiri, peserta meninggal dunia, atau peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut. Bagi yang sudah berakhir masa kepesertannya, bisa memperoleh pengembalian simpanan beserta hasil pemupukannya yang bisa berupa deposito perbankan, surat utang pemerintah pusat, surat utang pemerintah daerah, surat berharga di bidang perumahan, atau bentuk investasi lain.

Sungguh aneh kebijakan yang dibuat oleh rezim di sistem kapitalis ini, bukannya membantu malah menambah beban baru. Ini bukti bahwa Tapera, bikin rakyat tambah sengsara.

Memang betul, Tapera, merupakan beban baru yang harus dipikul oleh rakyat. Mau tidak mau, suka tidak suka rakyat harus menerimanya walaupun sangat menyakitkan. Kalau menurut orang Sunda itu, “Katurug katutuh” (Sudah jatuh, tertimpa tangga). Sempurnalah penderitaan yang dialami rakyat. 

Jika kita lihat, penguasa/rezim saat ini terlihat tak punya empati sedikit pun malah membiarkan rakyatnya menderita, menghadapi kesulitan, berjibaku sendiri tanpa perlindungan. Keselamatan dan kesejahteraan rakyat sudah tak dihiraukan lagi. Yang ada bagaimana bisa memperkaya dirinya, keluarganya, kroni-kroninya serta tuan-tuannya yang sudah membiayai kampanye mereka.

Padahal, seorang penguasa/pemimpin mempunyai amanah yang sangat besar sekali mencakup segala aspek kehidupan seorang Muslim. Salah satunya yakni mengurusi segala urusan yang umat/rakyatnya, yakni seluruh kebutuhan dasar hidup rakyatnya, salah satunya menyediakan tempat yang layak bagi rakyat jika mereka belum memiliki rumah. 

Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, “Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus (HR al-Bukhari dan Ahmad).

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa para khalifah, sebagai para pemimpin yang diserahi wewenang untuk mengurus seluruh kemaslahatan umat dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT kelak di hari kiamat. Sewaktu memimpin, apakah mereka itu telah mengurus rakyatnya dengan baik atau malah sebaliknya semakin menambah penderitaan rakyatnya. 

Kita bisa berkaca pada kisah Amirul Mukminin, Khalifah Umar bin Khaththab. Beliau tak segan-segan memanggul sekarung gandum untuk diberikan kepada seorang ibu beserta dua orang anaknya yang kelaparan. Sampai-sampai ibu tersebut memasak batu agar anak-anaknya diam dikiranya lagi memasak makanan. Padahal, bisa saja beliau menyuruh bawahannya untuk mengirimkannya. Karena Khalifah Umar merasa, inilah tugas seorang pemimpin yang harus mengurusi kebutuhan rakyatnya. 

Begitu juga yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Meski kekuasaannya terbilang singkat yakni 3 tahun, dalam 2,5 tahun pemerintahannya beliau berusaha keras membuat rakyat sejahtera. Sampai-sampai di masa pemerintahan beliau, tidak didapati seorang pun yang berhak menerima zakat. Kehidupan rakyatnya benar-benar dalam kondisi sejahtera.

Gaya hidup Umar sangat sederhana ketika menjadi khalifah. Gajinya hanya 2 dirham per hari atau 60 dirham per bulan. Beliau pun tidak pernah mencampuradukkan antara urusan negara dengan urusan keluarganya. Seperti yang terjadi pada suatu malam, Umar bin Abdul Aziz sedang sibuk mengerjakan tugas negaranya. Tiba-tiba putranya masuk ke ruangan bermaksud hendak membicarakan sesuatu. Seketika, Khalifah Umar mematikan lampu penerang di atas mejanya, karena semua itu adalah urusan keluarganya. Umar kemudian meminta pembantunya mengambil lampu dari ruang dalam. Dan dinyalakannya lampu tersebut. Begitulah akhlak pejabat sejati.

Akankah, rezim saat ini bisa mengikuti jejak sosok pemimpin seperti Amirul Mukminin, Khalifah Umar bin Khaththab dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz?

Tentunya, jika memang rezim ini benar-benar serius mau membantu, melindungi serta mengurusi urusan rakyatnya, semua kebijakan yang akan diterapkan mendatangkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Tapi, alih-alih membuat maslahat, malah mendatangkan mafsadat buat rakyatnya.

Ingatlah, jabatan pemimpin itu adalah amanah dari Allah SWT. Jika amanah itu tidak ditunaikan maka di akhirat nanti kepemimpinannya akan menjadi kehinaan dan penyesalan. Bahkan bisa jadi akan masuk ke dalam nerakanya Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT, “Siapapun yang diangkat memegang tampuk kepimpinan atas rakyat, lalu dia menipu mereka, maka dia masuk neraka (HR Ahmad). []

Oleh Siti Aisyah, S.Sos.
Kordinator Kepenulisan  Komunitas Muslimah Menulis Depok



Posting Komentar

0 Komentar