Tapera, Beban Hidup Semakin Bertambah


Belum lama ini Presiden Jokowi resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 25 tahun 2020 tentang penyelengaraan Tapera/Tabungan Perumahan Rakyat. Pengesahan PP ini (20 mei 2020) makin membebani para pengusaha dan pekerja. 

Ditengah pandemi saat ini dunia bisnis lesu bahkan menuju kolaps. Para pengusaha mengusulkan agar PP Tapera tersebut dicabut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi lndonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simantorang. Dalam PP itu disebutkan besaran iuran Tapera sebesar 3 persen, dengan komposisi 2,5 persen dipotong dari gaji pekerja dan 0,5 persendi tanggung pengusaha. Kompas.com (3/6/2020).

Para pekerja yang masih aktif saat ini kebanyakan hanya menerima gaji pokok tanpa adanya tunjangan diluar upah akibat ketidakmampuan pengusaha. Dalam kondisi seperti ini wajarkah pengusaha dan pekerja dibebani Tapera ini? Jangankan iuran Tapera, iuran yang selama ini sudah menjadi kewajiban pengusaha seperti BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan masih ditunda pembayarannya karena ketidakmampuan pengusaha. Pemerintah terkesan tidak peka terhadap kondisi yang dihadapi pengusaha saat ini.

Diperlukan kebijakan yang pro bisnis dan dunia usaha, seperti stimulus yang cepat dan tepat dalam rangka menggairahkan kembali ekonomi. Apalagi tidak adanya kepastian pembiayaan rumah dengan mudah karena administrasi yang berbelit, menjadikan sikap apatis bahwa kebijakan ini tak akan mencapai tujuan yang diinginkan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Jendral Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar berpendapat, tidak ada jaminan peserta Tapera akan memperoleh pembiayaan rumah dengan mudah. Kompas.com (7/6/2020).

Kebijakan yang sepihak dan membebani masyarakat seperti ini biasa terjadi dalam sistem kapitalis. Iuran yang tidak kecil tentu menggiurkan banyak pihak untuk mengelolanya. Harus ada transparasi pengelolaan dana, agar para pekerja yang terdaftar merasa aman bahwa investasinya tidak hilang. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa uang nasabah kerap tidak berujung, pihak pengelola dalam hal ini sebuah bank tidak bisa mempertanggungjawabkan hak nasabah.

Nantinya pembiayaan perumahan disalurkan melalui bank atau perusahaan pembiayaan yang khusus menangani pembiayaan perumahan dan yang ditunjuk oleh BP Tapera. Suara.com (3/6/2020).

lndonesia dengan kekayaan alamnya yang melimpah seharusnya bisa mencukupi kebutuhan masyarakat. Tidak hanya masalah perumahan, pendidikan, kesehatan, infra struktur dan sebagainya bisa dicover pemerintah. Artinya jika semua itu dikelola dengan benar, tentu masyarakat tidak perlu iuran untuk bisa memiliki rumah.

Sayang dalam sistem ini, kekayaan alam diprivatisasi. Siapapun bisa mengelola, tentu para pemodal yang akan bisa mengaksesnya dan keuntungan pasti mengalir pada mereka. Masyarakat selalu buntung, hanya demi mendapatkan rumah saja gaji dipotong berkali-kali. Inilah kapitalisasi yang menjadikan negara tak berfungsi, pengusaha lah yang menguasai.

Disisi lain ketika lslam diterapkan, Khalifah sebagai pemimpin dalam negara Khilafah selalu memenuhi kebutuhan rakyat. Sandang, pangan, papan ditambah kesehatan, pendidikan, dan keamanan adalah kebutuhan dasar yang selalu dijamin oleh Khalifah mudah, murah bahkan gratis. Hal itu bagi warga negara baik muslim ataupun non muslim.

Sejarah mencatat dengan tinta emas bagaimana pada masa pemerintahan Umar bin Khattab sebagai Khalifah, sudah mulai dibangun saluran irigasi. Kanal irigasi digunakan untuk pengairan areal pertanian dan kebutuhan air bersih. Kemajuan yang dicapai pada masa pemerintahannya dibuktikan dengan didirikannya kantor-kantor militer. Selain itu, pembangunan kanal di berbagai provinsi. Umar juga membangun beberapa kota seperti Basra, Kufah, Kairo dan sebagainya. Khalifah juga menyediakan rumah bagi ribuan penduduk tanpa memungut iuran dari rakyat. 

Dana yang digunakan dalam memenuhi urusan masyarakat dalam lslam berasal dari Baitul Mal/APBN negara Khilafah. Ada tiga pos pendapatan baitul mal: Pertama, dari pendapatan negara yaitu dari fai’, kharaj, ghanimah, jizyah, usyur, harta as-shawafi dan dharibah. Kedua, berasal dari kepemilikan umum yaitu hutan, air, api (tambang) dengan segala kekayaannya. Ketiga, berasal dari shadaqoh yaitu shadaqoh wajib/zakat (zakat uang/perdagangan, zakat pertanian dan buah-buahan dan zakat peternakan, yaitu unta, sapi dan kambing).

Negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola pendapatan dan tidak boleh dibelanjakan jika bertentangan dengan syariat islam. Khalifah bukan regulator sebagaimana dalam sistem kapitalis, bahkan akan melindungi rakyat dari keterpurukan ekonomi yang dikuasai segelintir orang.

Setiap kebijakan Khalifah tidak akan menambah beban, justru pemimpin selalu meringankan setiap urusan masyarakat. Sebab, jabatan adalah amanah bukan karir untuk mendapatkan keuntungan dunia. Ada pertanggungjawaban kelak atas semua amanah yang ada dipundaknya. Hal itulah yang menjadikan pemimpin dalam sistem lslam sekuat tenaga melayani rakyat karena takut adzab-Nya jika lalai dalam menunaikan amanahnya.

Terbukti sistem lslam mampu menyelesaikan persoalan manusia tanpa membebani mereka. Khalifah hadir pertama dalam menyelamatkan kehidupan. Bukan tidak mungkin negeri ini akan sejahtera jika menjadikan islam sebagai landasan bermasyarakat dan bernegara. Keberkahan akan melingkupi semua lini kehidupan.
Allahu a’lam.[]

Oleh Umi Hanifah 
Aktivis Muslimah Peduli Negeri dan Generasi

Posting Komentar

0 Komentar