TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Tak Ada Makan Siang Gratis dalam Kapitalisasi Kampus


Menanggapi maraknya tuntutan mahasiswa terkait penyesuaian uang kuliah tunggal ( UKT) di masa pandemi Covid-19, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengeluarkan regulasi baru terkait keringanan UKT bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri ( PTN) maupun perguruan tinggi swasta ( PTS).

Melalui Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020, Nadiem menyebutkan, Kemendikbud akan memberikan keringanan UKT bagi mahasiswa PTN yang menghadapi kendala finansial selama pandemi Covid-19.

Mahasiswa tidak sedang dibiayai oleh program KIP Kuliah atau beasiswa lainnya. Dana Bantuan UKT diperuntukkan mahasiswa PTS dan PTN yang sedang menjalankan semester 3, 5, dan 7 pada tahun 2020.(kompas.com, 19/6/2020)

Beberapa alasan mahasiswa menuntut penyesuaian uang kuliah tunggal ( UKT) di masa pandemi Covid-19 diantaranya bahwa dalam semester ganjil mahasiswa tidak menikmati fasilitas yang ada di kampus seperti listrik, air dan lainnya. Tidak hanya itu mahasiswa juga menuntut adanya subsidi kuota internet selama perkuliahan online atau daring. Sebab kondisi perekonomian orang tua dari mahasiswa mengalami turbulensi akibat terdampak pandemi Covid-19. 

Namun tuntutan penurunan UKT memang tidaklah cukup. Sebab pendidikan adalah hak setiap warga negara. Mahasiswa dan umat harusnya menuntut pendidikan gratis dan berkualitas. 

Sebelum terjadinya wabah pendidikan memang sudah dijadikan barang komoditas yang diperjualbelikan bahkan pasca era badan hukum pendidikan pendidikan tinggi resmi di komersialisasi, pendidikan makin tak terjangkau bagi rakyat miskin. 

Jika pun ada subsidi jumlahnya tidak signifikan jika dibandingkan besarnya jumlah pelajar dan mahasiswa. Mahalnya biaya pendidikan merupakan akumulasi dari berbagai kebijakan negara yang tidak tepat, baik menyangkut tata kelola negara yang kapitalistik dan sistem pendidikannya.

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia dan bagian proses sosial. Melalui pendidikan, sebuah proses perubahan masyarakat dapat dilakukan. Perubahan masyarakat menuju ke arah mana sangat ditentukan oleh dua faktor sebagai berikut.

Pertama, ideologi yang menjadi dasar sistem pendidikan. Kedua, sistem pendidikan yang digunakan. Ideologi menjadi sentral karena berkaitan dengan pandangan hidup yang dianut masyarakat dan menjadi dasar seluruh sistem yang berlangsung dalam masyarakat. Sistem pendidikan yang ditegakkan berdasarkan ideologi kapitalisme sekular atau sosialisme komunis mencita-citakan masyarakat kapitalis sekular atau sosialis komunis. Begitupula Islam, ideologi Islam mencita-citakan masyarakat Islam bukan yang lain.

Akar Masalah

Tata kelola negara sistem kapitalis berlandaskan paradigma Reinventing Government atau mewirausahakan birokrasi yang berdampak lahirnya pendidikan mahal. Paradigma ini membuat negara berlepas tangan dari kewajiban utamanya sebagai pelayan rakyat. Selanjutnya masyarakat termasuk korporasi atau swasta didorong berpartisipasi aktif. Kehadiran Negara hanya  menjadi regulator atau pembuat aturan bagi kepentingan siapapun yang ingin mengeruk keuntungan dari dunia pendidikan.

Paradigma Sistem Pendidikan Islam

Islam meletakkan prinsip kurikulum, strategi dan tujuan pendidikan berdasarkan akidah Islam. Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan keimanan, sehingga melahirkan amal sholeh dan ilmu yang bermanfaat. Pendidikan ditujukan dalam kaitan untuk membangkitkan dan mengarahkan potensi-potensi baik yang ada pada diri setiap manusia selaras dengan fitrah manusia dan meminimalisir aspek yang buruknya. Keteladanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pendidikan. Dengan demikian sentral keteladanan yang harus diikuti adalah Rasulullah Saw.

Tujuan Pendidikan Islam

1. Kepribadian Islam. Identitas ini akan tampak pada dua aspek yang fundamental, yaitu pola berfikirnya dan pola sikapnya senantiasa berpijak kepada akidah Islam.

2. Handal Dalam Penguasaan Tsaqafah Islamiyah. Islam mendorong setiap muslim berilmu dan menuntut ilmu adalah wajib. 

3. Penguasaan ilmu-ilmu terapan(Pengetahuan,Ilmu dan Teknologi/ PITEK)

Penguasaan PITEK diperlukan agar umat Islam mampu mencapai kemajuan material, sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifatullah di muka bumi dengan baik. Islam menetapkan penguasaan sains sebagai fardhu kifayah, yaitu kewajiban yang harus dikerjakan oleh sebagian rakyat apabila ilmu-ilmu tersebut sangat diperlukan umat, seperti kedokteran, fisika, industri penerbangan, biologi dan lain-lain. Islam memicu akal untuk dapat menguasai PITEK, sebab dorongan dan perintah untuk maju merupakan buah dari keimanan.

4. Penguasaan skill atau keterampilan tepat dan berdaya guna. Artinya keterampilan yang serba material ini merupakan tuntutan yang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan amanah Allah Swt.

Negara sebagai Penyelenggara Pendidikan

Negara harus menyusun materi pengajaran secara lengkap dan efektif sesuai jenjang usia. Bobot materi tsaqofah Islam dan ilmu-ilmu terapan atau umum harus seimbang. Ilmu-ilmu yang mengasah kecakapan hidup pun harus selalu menyertai dalam rangka membentuk kepribadian Islam.

Oleh karena itu negara berkewajiban untuk memenuhi sarana-sarana pendidikan, sistemnya dan orang-orang yang digaji untuk mendidik masyarakat.

Imam Ad Damsyiqi telah menceritakan sebuah riwayat dari Al-wadliyah bin Atha yang menyatakan bahwa di kota Madinah ada 3 orang guru yang mengajar anak-anak. Khalifah Umar Bin Khattab memberikan gaji pada mereka masing-masing sebesar 15 dinar( 1 dinar = 4,25 gram emas, jika 1 gram emas Rp. 613.000, maka ekuivalen dengan Rp. 2.605.250, sehingga gaji seorang guru adalah 15(dinar) x 2.605.250 = Rp. 39.078.750). 

Perhatian khalifah bukan hanya tertuju pada gaji pendidik dan biaya sekolah saja tetapi juga sarana-sarana fisik lainnya yang mendorong terlaksananya program pendidikan seperti buku-buku pelajaran sekolah atau kampus, asrama siswa, perpustakaan, laboratorium, toko-toko buku, ruang seminar, audiotorium, tempat dilakukan aktivitas diskusi, majalah, surat kabar, radio, televisi, kaset, komputer, internet dan lain sebagainya.

Seluruh pembiayaan pendidikan di dalam negara khilafah diambil dari baitul Maal yakni dari pos fa'i dan kharaz serta pos pemasukan dari pengelolaan kepemilikan umum. Sehingga bisa dipastikan seluruh warga negara baik muslim ataupun non muslim bisa mendapatkan pelayanan pendidikan dengan murah bahkan bisa gratis.

Demikianlah pemaparan sistem pendidikan Islam. Sangat jelas keunggulan sistem pendidikan Islam yang diatur oleh syariat Islam. Dengan bersikap objektif terhadap syariat Islam, seharusnya manusia yang jujur, berpikir dan yang memiliki nurani yang jernih akan kembali kepada syariat Islam.[]

Oleh Nabila Zidane
Forum Muslimah Peduli Generasi dan Peradaban

Posting Komentar

0 Komentar