TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Tagihan Listrik Naik, Rakyat Tercekik, Kantong Menjerit


Seperti diketahui, konsumen listrik kembali dikejutkan oleh melonjaknya tagihan listriknya edisi Juni, bahkan lebih dari 200 persen. Masyarakat memperkirakan ada kenaikan tarif listrik hingga 4x lipat dan menduga ada kenaikan secara diam-diam atau ada subsidi silang yang diterapkan untuk pengguna daya 450 VA dan 900 VA.

PLN mengelak telah menaikkan listrik selama masa pandemic. Kenaikan tagihan listrik dianggap wajar karena penggunaan yg meningkat karena WFH dan BDR.

Merespons keluhan-keluhan tersebut, PT PLN (Persero) angkat suara. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril memastikan seluruh anggapan itu tidak benar. PLN tidak pernah menaikkan tarif listrik karena bukan kewenangan BUMN. Tarif listrik itu adalah domain pemerintah yang sudah ada UU yang diterbitkan pemerintah melalui Kementerian ESDM. Ujarnya dalam konferensi pers bertajuk 'Tagihan Rekening Listrik Pascabayar', detikfinance (6/6/2020).

Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini menegaskan jika PLN tidak menaikkan tagihan listrik masyarakat. Ia menjelaskan mulai 23 Maret 2020 sejak diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) PLN membuat kebijakan dengan menghitung penggunaan listrik dengan rata-rata pemakaian tiga bulan terakhir di Maret dan April 2020 meningkat, dan baru dihitung pada Mei, cnbc (3/6/2020).

Pemerintah seharusnya jangan menambah beban ekonomi di tengah-tengah masyarakat, khususnya menengah ke bawah. Terutama dimasa pandemi saat ini. Yang seharusnya bekerja mencari nafkah dikarenakan PSBB mengharuskan untuk WFH. Tidak sedikit yang kerja diliburkan tanpa gaji bahkn PHK massal pun terjadi.

Lonjakan tagihan listrik jelas memberatkan masyarakat. Terlebih banyak pelanggan listrik yang ekonominya terdampak akibat pandemi Covid-19. Semula pihak pelanggan berharap akan memperoleh diskon tarif listrik di era krisis akibat Covid-19, tapi malah justru terbalik, lonjakan tarif semakin meningkat.

Sejatinya, pimpinan PLN sadar bahwa listrik merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat yang sudah menjadi hak dari pelanggan untuk mendapatkan pelayanan prima dari PLN. Tidak boleh dengan alasan wabah Covid-19 kemudian justru meminta para pelanggan untuk self service terkait dengan tagihan penggunaan listrik.

Ini menegaskan pemerintah tidak peduli terhadap kesulitan rakyat dan sektor strategis layanan publik tidak menyesuaikan pelayanannya dengan pendekatan meringankan kesulitan yg dihadapi masyarakat di masa pandemi.

Indonesia dikenal sebagai negara kaya raya dengan segala potensi yang dimilikinya. Tidak ketinggalan potensi sumber energi yang melimpah ruah sebagai karunia dari Allah SWT. Sebut saja sumber energi fosil (minyak, gas dan batu bara). Namun sayang sebagian besar sumber energi primer ini ternyata digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara lain. Menurut data Ditjen Migas tahun 2012 total produksi minyak bumi yang diekspor 56,84 %, gas bumi 59,3%, LNG 99,1% dan batu bara 65,4% (http://www.esdm.go.id/).

Ironisnya dibalik gencarnya ekspor migas dan batu bara, Indonesia malah mengalami krisis listrik yang luar biasa. Krisis listrik di Indonesia bukan lagi kasus baru dan bersifat temporal, namun sudah kronis. Sebagian besar rakyat sudah terbiasa dengan penderitaan pemadaman listrik. Pemadaman tidak hanya bergilir bahkan sudah menjadi agenda rutin.

Islam memiliki aturan yang paripurna (kaffah), karena mengadopsi sistem yang berasal dari Allah swt yang menciptakan manusia dan semesta alam ini. Dalam pandangan Islam, listrik merupakan milik umum, dilihat dari 2 aspek :

1. Listrik yang digunakan sebagai bahan bakar masuk dalam kategori 'api (energi)' yang merupakan milik umum. Nabi Muhammad saw bersabda: "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: padang rumput (kebun/hutan), air, dan api (energi)." [HR Ahmad]. Termasuk dalam kategori api (energi) tersebut adalah berbagai sarana dan prasarana penyediaan listrik seperti tiang listrik, gardu, mesin pembangkit, dan sebagainya.

2. Sumber energi yang digunakan untuk pembangkit listrik baik oleh PT PLN maupun swasta sebagian besar berasal dari barang tambang yang depositnya besar seperti migas dan batu bara merupakan juga milik umum.

Abyadh bin Hammal ra. bercerita: "Ia pernah datang kepada Rasulullah saw. dan meminta diberi tambang garam. Lalu Rosulullah memberikannya. Ketika ia pergi, seorang laki-laki yang ada di majelis itu berkata kepada Rosulullah, “Ya Rosulullah, tahukah Anda apa yang Anda berikan, tidak lain Anda memberinya laksana air yang terus mengalir." Kemudian Rosulullah menarik pemberiannya dari Abyadh bin Hammal." [HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibn Majah, Ibn Hibban]

Riwayat ini berkaitan dengan tambang garam, bukan garam itu sendiri. "Laksana air yang terus mengalir" artinya adalah cadangannya besar sekali. Sehingga menjadi milik umum. Karena milik umum, bahan tambang seperti migas dan batu bara haram dikelola secara komersil baik oleh perusahaan milik negara maupun pihak swasta. Juga haram hukumnya mengkomersilkan hasil olahannya seperti listrik.

Dengan demikian, listrik tidak boleh pengelolaannya diserahkan pada pihak swasta apapun alasannya. Negara bertanggung-jawab, sedemikian rupa sehingga setiap individu rakyat terpenuhi kebutuhan listriknya baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dengan harga murah bahkan gratis (jika memungkinkan). Untuk seluruh rakyat baik kaya atau miskin, muslim maupun non muslim.

"Hai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rosul apabila Rosul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa Allah menguasai hati manusia, dan sesungguhnya kepada-Nya lah kamu akan dikumpulkan." [Al Quran, 8:24].

Oleh : Khoirotiz Zahro V, S.E. 
Aktivis Muslimah Surabaya

Posting Komentar

0 Komentar