Suara Milenial Dibungkam, Bukti Rezim Anti Kritik



Tagar #SaveBintangEmon telah menduduki trending topik di dunia maya. Warganet beramai-ramai membela Bintang Emon setelah fitnah dan pembunuhan karakter terhadapnya. Akun milik Bintang Emon diserang sejumlah netizen. Bahkan beberapa akun anonim menuduh Bintang Emon menggunakan narkoba jenis sabu setelah dirinya mengunggah video yang mengkritisi Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan pelaku "tak sengaja" menyiram air keras ke wajah penyidik KPK Novel Baswedan. 

Untuk menyangkal fitnah tersebut, dia melakukan tes narkoba dengan hasil negatif kemudian dia upload di instagramya. Selain mendapat pujian dari aksinya tersebut, upload tes narkoba hasil negatif dituduh hoaks oleh beberapa akun di dunia maya. Tidak cukup sampai di situ,  Bintang Emon pun dilaporkan oleh Charlie Wijaya ke Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dan aduannya dicatat dengan nomor tiket 58200613.

Fitnahan dan pelaporan terhadap Bintang Emon merupakan tanda betapa ilusi kebebasan berpendapat di sistem demokrasi. Suara milenial yang diwakili oleh  Bintang Emon, dibungkam dan dibunuh karakternya. Padahal  Bintang Emon telah mewakili generasi milenial yang peduli dengan politik di negeri ini. Jika generasi milenial bangkit, maka akan terjadi perubahan besar, karena mereka yang akan menjadi calon pemimpin di negeri ini. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Akankah milenial akan berani bersuara kembali? 

Faktanya, suara milenial dibungkam, bukti rezim anti kritik. Tak jauh berbeda yang terjadi pada masa orde baru.  Ketika seseorang yang  mengkritik kebijakan penguasa harus siap-siap dijeruji besi, tak sesuai dengan prinsip demokrasi yang menjamin kebebasan. Karena sistem demokrasi ini dikuasai oleh individu atau kelompok. Mereka yang menguasai negeri ini dan membuat kebijakan sesuai dengan hawa nafsu.

Sangat jauh berbeda ketika sistem Islam diterapkan di negeri ini. Sistem Islam bukan sistem anti kritik. Rakyat boleh menyampaikan kritik kepada penguasa sebagai kontrol. Tetapi, kritikan harus berbasis pada standar Islam yaitu akidah dan hukum syara.

Rasulullah SAW pun secara khusus telah memuji aktivitas mengoreksi penguasa zalim, untuk mengoreksi kesalahannya dan menyampaikan kebenaran kepadanya, “Sebaik-baik jihad adalah perkataan yang benar kepada pemimpin yang zhalim.” (HR. Ahmad, Ibn Majah, Abu Dawud, al-Nasa’i, al-Hakim dan lainnya)

Dalam sistem Islam yang menerapkan aturan dari Allah SWT, tetap dibutuhkan adanya koreksi. Koreksi terhadap jalannya pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan mutlak dibutuhkan supaya tidak terjadi kedzaliman.

Umar bin Khathab pun ketika menjabat sebagai khalifah pernah diprotes oleh seorang wanita karena membatasi mahar sebanyak 400 dirham. Wanita itu menasihati Umar seraya mengutip firman Allah SWT. QS. an-Nisa (4): 20. Umar pun berkata: “Wanita ini benar dan Umar yang salah.” Kemudian beliau meralat keputusannya.

Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW telah mendorong kaum Muslim untuk menentang dan mengoreksi penguasa zalim dan fasiq, walau pun harus menanggung risiko kematian. Rasulullah Saw bersabda: “Pemimpin syuhada’ adalah Hamzah, serta laki-laki yang berdiri di hadapan penguasa zalim, lalu ia menasehati penguasa tersebut, lantas, penguasa itu membunuhnya.” (HR. Hakim dari Jabir).

Inilah perbedaan Islam dengan sistem demokrasi terlebih ketika dipimpin oleh rezim yang represif dan anti kritik seperti saat ini. Hanya sistem Islamlah yang  memanusiakan manusia karena berasal dari Allah SWT. Maka, sampai kapankah kita mau dikurung dalam jeruji besi ketika menyampaikan pendapat?  Mari bergegas untuk kembali kepada pangkuan Islam yang kaffah. Hanya dengan Islam kaffah di bawah institusi negara Islam, kebebasan berpendapat sesuai hukum syara dijamin oleh negara.[]

Oleh: Suci Sri Yundari, S. Pi., 
Anggota Tim Komunitas Muslimah Menulis Depok



Posting Komentar

0 Komentar