TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Solusi Fiktif Kartu Prakerja yang tidak Efektif


Hinca Pandjaitan, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat menilai Progam Kartu Prakerja harus dihentikan. Karena temuan konflik kepentingan pada program kartu prakerja tidak bisa diabaikan. Program pemerintah ini memang telah menjadi janji Presiden yang dipromosikan oleh Jokowi saat Pemilu 2019. Melalui landasan hukum lewat Perpres 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. (https://republika.co.id/berita/qc6641428/temuan-kpk-soal-prakerja-hinca-minta-program-dihentikan)

Seperti yang diketahui, KPK melakukan kajian terkait program Kartu Prakerja. KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam empat aspek terkait pelaksanaan program tersebut. Pertama, permasalahan dalam proses pendaftaran. Kedua, terkait kemitraan dengan platform digital dalam program tersebut. Ketiga, terkait materi pelatihan yang ternyata setelah diuji ketersediaanya telah ada gratis di internet. Keempat, terkait pelaksanaan program secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif yang justru merugikan negara. (https://news.detik.com/read/2020/06/18/151817/5058758/10/kaji-program-prakerja-ini-4-temuan-dan-rekomendasi-kpk)

Tidak dipungkiri bahwa pandemi Covid-19 membuat perekonomian Indonesia kian lesu hingga berdampak badai PHK di berbagai bidang pekerjaan. Perusahan banyak yang telah gulung tikar karena wabah. Pemerintah berupaya untuk memberikan jaminan pada para pekerja yang di PHK dengan jalan meluncurkan kartu Prakerja atau kartu sakti bagi para pekerja terdampak pandemi.

Program Kartu Prakerja sendiri telah dianggarkan sebesar Rp. 20 Triliun. Dengan janji gaji sebesar 3,55 juta bagi 6,9 juta warga yang lolos Kartu Prakerja (CNBC Indonesia). Program ini baru berjalan beberapa pekan namun telah menuai banjir kritikan. Karna dinilai tidak pas ditengah kondisi saat ini. Belum lagi peluang korupsi saat program ini terus dijalankan. Kelayakan materi yang diberikan dengan metode pelaksanaan program daring. Solusi kartu Prakerja yang berpotensi fiktif sangat tidak efektif dan akan merugikan negara dan masyarakat.

Kendati negara yang dalam ekonominya masih menginduk pada Sistem Kapitalisme. Langkah pemerintah dalam menetapkan program kartu prakerja masih belum tepat guna. Pemerintah yang seharusnya sigap dalam penanganan pandemi justru sangat memaksakan kebijakannya dengan program kartu prakerja. Karena yang dibutuhkan masyarakat dimasa pandemi bukanlah pelatihan namun pemenuhan kebutuhan pokok untuk mereka bertahan hidup ditengah pandemi. Bantuan yang langsung bisa dirasakan masyarakat tanpa pelatihan dan banyak syarat.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira menilai bahwa Kartu Prakerja semestinya diterapkan saat kondisi perekonomian sedang normal. Bukan saat pandemi yang kian melumpuhkan ekonomi di sistem kapitalisme saat ini.

Hal ini justru semakin menegaskan bahwa pemerintah asal dan salah dalam mengambil kebijakan. Dan semakin jelas pula bahwa negara Indonesia telah luar biasa kapitalistik hingga masuk ke jantung negara hingga tahap kronis. Dalam setiap kebijakan publik, selalu mengandung syarat birokratif. Memberikan solusi atas badai PHK dengan kartu prakerja dengan membuat masalah baru yang semakin bertambah rumit dimasa pandemi. Ingin hati menyelesaikan masalah namun yang dilakukan justru menambah masalah.


Seharusnya, penguasa melakukan usaha yang efektif, tepat guna dan yang terbaik bagi masyarakat di saat pandemi. Dimana penyelesaian atas persoalan ini akan kita dapati dalam Islam. Karena Islam adalah problem Solving kehidupan. Dimana wabah Covid-19 yang merupakan teguran dari Allah menuntun manusia agar mereka menyelesaikan persoalan ini dengan aturan Sang Pencipta. Bukan aturan manusia ala kapitalisme saat ini.

Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ

“Siapa yang diserahi oleh Allah untuk mengatur urusan kaum Muslim, lalu dia tidak memedulikan kebutuhan dan kepentingan mereka, maka Allah tidak akan memedulikan kebutuhan dan kepentingannya (pada Hari Kiamat).” (HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi).

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)

Dimana seorang penguasa dalam sistem Islam adalah pengurus yang terpercaya dengan kebaikan tugas dan apa saja yang di bawah pengawasannya. Menjadi Junnah/pelindung yang kuat sehingga bisa melindungi rakyat dari kesengsaraan hidup.

Memenuhi seluruh kebutuhan hidup masyarakat tanpa terkecuali. Dimana negara sebagai ri’ayatusy syu’unil ummah (mengurusi urusan umat) tidak akan lalai terhadap apa yang menjadi urusannya. Karena pemimpin dalam sistem Islam terikat hukum Syara' dengan ketaqwaanya disisi Allah.

Pemeliharaan urusan rakyat dalam bentuk mencegah segala bentuk keburukan dan kemudaratan agar tidak menimpa rakyat. Menghilangkan segala bentuk kemudaratan, kezaliman, keburukan dan kerusakan dari tengah rakyat. Memberikan hak kepada mereka yang berhak termasuk memberikan hak rakyat kepada rakyat. Serta memberikan yang lebih dari yang memang menjadi hak rakyat supaya kehidupan rakyat lebih baik sampai sebaik-baiknya. Maka manakah hukum yang terbaik? Buatan manusia atau Allah Sang Pencipta Manusia.

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

“Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih daripada (hukum) Allah bagi oang-orang yang yakin?” (QS. Al Maidah: 50).

Sungguh hanya dalam sistem/aturan Allahlah kemaslahatan masyarakat akan terjamin. Karena pengurusan urusan masyarakat adalah sesuatu yang sangat penting dalam Islam. Keberhasilan pemimpin dilihat dari kesejateraan masyarakatnya. Karenanya landasan serta metode pelaksanaan aturan Islam sesuai fitrah, memuaskan akal, dan menenteramkan jiwa. Dan hanya akan terwujud dalam bingkai Syariat Islam yang Kaffah.

Wallahu A’lam bisshowwab.[]

Oleh : Afra Salsabila Zahra 
Mahasiswi dan Aktivis Remaja 


Posting Komentar

0 Komentar