+
YUK JOIN di TINTA INTENS 4

Simalakama UKT Mahasiswa, Islam Solusi Tuntas


Beberapa pekan ini, Dunia pendidikan dibuat heboh tentang viralnya tagar berisi keresahan mahasiswa tentang dana pendidikan. Tagar #MendikbudDicariMahasiswa populer di Twitter pada Selasa 2 Juni 2020, bersamaan dengan munculnya tagar #NadiemManaMahasiswaMerana. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mendesak agar Kemendikbud menerapkan pembebasan atau adanya relaksasi biaya kuliah. Tuntutan ini dilatarbelakangi situasi pandemi Covid-19, yang melumpuhkan sektor perekonomian, berakibat orang tua mahasiswa kehilangan pekerjaan sehingga kesulitan membayar uang kuliah.

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu melakukan aksi unjuk rasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Mereka meminta adanya audiensi langsung bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim guna membahas aspirasi mereka terhadap dunia perguruan tinggi. Salah satu tuntutan yang mereka soroti adalah soal pembiayaan kuliah di masa pandemi. Mereka meminta adanya subsidi biaya perkuliahan sebanyak 50 persen. "Satunya soal isu pendidikan adalah subsidi 50 persen daripada biaya perkuliahan," ujar salah seorang orator di lokasi. Pantauan detikcom di Gerbang Utama Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2020) massa mulai meminta adanya audiensi bersama Nadiem. Mereka pun mulai membakar sebuah ban di lokasi.

Setelah perjuangan dan penantian panjang mahasiswa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan regulasi baru terkait keringanan biaya UKT bagi mahasiswa PTN maupun PTS, pada Jum’at, 19/06/2020. Keringanan biaya UKT bagi PTN dan PTS tersebut tertuang di Peramendikbud Nomor 25 tahun 2020 (wartakota.tribunnews.com, 19/06/2020).

Bentuk keringanan bagi mahasiswa yang terkendala finansial ini, kata Nadiem Makariem dalam konferensi videonya, pertama, keringanan cicilan UKT. Mahasiswa, kata dia, dapat mengajukan cicilan UKT bebas bunga alias nol persen. Kedua, penundaan UKT. Mendikbud menyatakan mahasiswa bisa mengajukan penundaan pembayaran UKT dengan tenggat disesuaikan dengan kemampuannya. Ketiga, penurunan UKT. Keringanan ini bisa diajukan mahasiswa dengan jumlah yang disesuaikan dengan kemampuan ekonominya (cnnindonesia.com, 19/06/2020)

Permasalahan biaya mahal, memang bukan masalah baru di dunia pendidikan.  Namun problem ini semakin terasa, saat pandemi corona melanda. Aspirasi mahasiswa tak dianggap berarti. Suara mereka dianggap angin lalu saja. Seolah negeri ini sedang menegaskan bahwa pendidikan adalah komoditi yang diliberalisasi dan dikomersiliasi. Dan memang tak bisa dimungkiri, sejak Indonesia meratifikasi GATS (General Agreement on Trade in Service) yang mencakup liberalisasi 12 sektor jasa pada desember 2005, Indonesia kehilangan kedaulatannya akan 12 sektor jasa, salah satunya jasa pendidikan. 

Dan penerapan sistem pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) menjadi salah satu kebijakan yang melegitimasi adanya komersialiasi pendidikan tinggi, pelepasan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan berdampak pada semakin rendahnya akses pendidikan tinggi yang mampu dinikmati oleh rakyat Indonesia. (Kompasiana.com). 

Sungguh miris memang, di negeri yang katanya “Gemah Ripah Loh Jinawi, Toto Tentrem Karto Raharjo”, pendidikan sulit diakses karena biaya yang terus melambung tinggi karena diliberalisasi. Pendidikan memiliki harga dan itu pun bisa dinaikkan harganya oleh penyedia pendidikan. Rakyat diposisikan sebagai konsumen yang harus membayar sejumlah harga ketika ingin mengakses pendidikan .

 Kondisi seperti ini tentu tak akan pernah terjadi jika pendidikan diletakkan sebagai hak setiap warga yang harus dijamin oleh negara. Dan kondisi itu bukan hanya sebuah mimpi, karena jaminan pendidikan ini sudah pernah diterapkan jauh sebelum kapitalisme mencengkeram, yakni di masa kejayaan Islam. Sejarah Islam telah mencatat kebijakan para khalifah yang menyediakan pendidikan secara gratis dan berkualitas, baik kepada orang miskin, middle-class income, ataupun orang kaya. Baik dalam situasi normal, terlebih lagi dalam situasi wabah. Sebab dalam Islam, negara berkewajiban menjamin tiga kebutuhan pokok masyarakat, yaitu pendidikan, kesehatan, dan keamanan. 

Dalam Islam pembiayaan pendidikan untuk seluruh tingkatan sepenuhnya merupakan tanggung jawab negara. Seluruh pembiayaan pendidikan, baik menyangkut gaji para guru/dosen, maupun menyangkut infrastruktur serta sarana dan prasarana pendidikan, sepenuhnya menjadi kewajiban negara. 

Ijma' Sahabat juga telah terwujud dalam hal wajibnya negara menjamin pembiayaan pendidikan. Khalifah Umar dan Utsman memberikan gaji kepada para guru, muadzin, dan imam sholat jamaah. Khalifah Umar memberikan gaji tersebut dari pendapatan negara (Baitul Mal) yang berasal dari jizyah, kharaj (pajak tanah), danusyur (pungutan atas harta non muslim yang melintasi tapal batas negara) (Rahman, 1995; Azmi, 2002; Muhammad, 2002).

Sejarah Islam pun telah mencatat kebijakan para khalifah yang menyediakan pendidikan gratis bagi rakyatnya. Sejak abad IV H para khalifah membangun berbagai perguruan tinggi dan berusaha melengkapinya dengan berbagai sarana dan prasarananya seperti perpustakaan. Setiap perguruan tinggi itu dilengkapi dengan "iwan" (auditorium), asrama mahasiswa, juga perumahan dosen dan ulama. Selain itu, perguruan tinggi tersebut juga dilengkapi taman rekreasi, kamar mandi, dapur, dan ruang makan (Khalid, 1994).

Di antara perguruan tinggi terpenting adalah Madrasah Nizhamiyah dan Madrasah Al-Mustanshiriyah di Baghdad, Madrasah Al-Nuriyah di Damaskus, serta Madrasah An-Nashiriyah di Kairo. Madrasah Mustanshiriyah didirikan oleh Khalifah Al-Mustanshir abad VI H dengan fasilitas yang lengkap. Selain memiliki auditorium dan perpustakaan, lembaga ini juga dilengkapi pemandian dan rumah sakit yang dokternya siap di tempat (Khalid, 1994).

Pada era Khilafah Utsmaniyah, Sultan [Khalifah] Muhammad Al-Fatih (w. 1481 M) juga menyediakan pendidikan secara gratis. Di Konstantinopel (Istanbul) Sultan membangun delapan sekolah. Di sekolah-sekolah ini dibangun asrama siswa, lengkap dengan ruang tidur dan ruang makan. Sultan memberikan beasiswa bulanan untuk para siswa. Dibangun pula sebuah perpustakaan khusus yang dikelola oleh pustakawan yang cakap dan berilmu (Shalabi, 2004).

Oleh karena itu, mahasiswa jangan terjebak dengan solusi-solusi pragmatis yang ada, misal penurunan UKT. Karena permasalahan negeri ini tidak terletak hanya pada hal teknis, tapi paradigmatis dan sistematis. Sudah saatnya mahasiswa melakukan perjuangan ideologis, yang akan mengganti sistem kapitalis-demokrasi dengan sistem Islam yang akan menerapkan sistem pendidikan tinggi, gratis dan berkualitas.[]

Oleh: Atik Nur Faizun, S.Ap

Posting Komentar

0 Komentar