+
YUK JOIN di TINTA INTENS 4

Salah Kelola Anggaran, kok Bisa?


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap kesalahan belanja yang sering dilakukan kementerian/lembaga (k/l) sehingga memberi beban kepada pemerintah daerah (pemda) dan membuat belanja tidak efisien. Kesalahan ini disampaikannya berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut BPK, sambungnya, kementerian/lembaga sering kali meminta anggaran belanja barang untuk membangun infrastruktur. Anggaran pun akhirnya disetujui oleh Kementerian Keuangan dan diberikan ke kementerian/lembaga kemudian diteruskan dengan membangun infrastruktur tersebut.

Sayangnya, ketika barang atau proyek infrastruktur itu diserahkan, pemda belum tentu mau menerimanya. Pemda merasa punya kewajiban untuk memelihara. Padahal, pemda merasa tidak meminta barang/proyek itu dari awal. Pemda merasa proyek infrastruktur itu merupakan kewajiban pemerintah pusat.(cnnindonesia.com, 23/6/2020)

Ketidaksinkronan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah bisa menghambat proses pembangunan proyek infrastruktur yang akan berdampak pula terhadap perekonomian. Seharusnya ada sinergi terbangun agar penggunaan anggaran lebih efisien dan efektif serta tepat sasaran bagi masyarakat dan daerah. Mengingat uang yang digunakan berasal dari pungutan pajak dan hutang riba.

Kesalahan pengesahan anggaran merupakan sesuatu yang fatal jika dilakukan oleh lembaga kementrian negara. Bukankah mereka mempunyai staf ahli yang bisa memberikan informasi tentang kebutuhan insfrastruktur yang mendesak sebuah daerah? Seperti proyek jalan irigasi, pembangunan jembatan, perbaikan jalan yang rusak dan lain-lain. Itulah fungsi pemerintah, mensurvei dan memetakan kebutuhan insfrastruktur sebuah daerah dalam rangka mensejahterakan rakyatnya. Perencanaan yang gagal sama dengan merencanakan kegagalan.

Infrastruktur identik dengan prasarana, yaitu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama penyelenggaraan suatu proses.

Secara umum, infrastruktur ini adalah fasilitas umum, yang dibutuhkan oleh semua orang, sehingga termasuk dalam kategori sesuatu yang dibutuhkan orang banyak, seperti air bersih, listrik, dan sejenisnya. Begitu juga termasuk fasilitas umum yang tidak mungkin dimonopoli oleh individu, seperti jalan raya, laut, udara, dan sejenisnya. Semuanya ini merupakan bagian dari infrastruktur yang dibutuhkan oleh seluruh manusia dan wajib disediakan oleh negara. Karena ini merupakan fasilitas umum, maka penggunannya pun gratis, tanpa dipungut biaya. 

Sistem kapitalis liberal yang memberi kesempatan kepada swasta atau asing untuk dapat turut andil dalam berinvestasi membuat pemerintah hanya berposisi sebagai penyelenggara tender maka posisi infrastruktur dalam hal ini betul-betul sebagaimana barang dan jasa yang selama ini diperjualbelikan di pasar artinya berapa harga yang harus dibayar dalam pemanfaatan infrastruktur semata-mata dalam kendali produsen.

Pengaturan Insfrastruktur Dalam Islam

Pengaturan infrastruktur dalam Islam dengan konsep baitul Maal. Konsep keuangan negara khilafah Islam dalam baitul Maal belanja infrastruktur diposisikan sebagai belanja yang penting. Sehingga harus dalam kendali negara sepenuhnya tidak boleh ada investor asing maupun swasta ikut andil dalam pengendaliannya. 

Karena pengeluaran belanja infrastruktur memang selalu besar. Maka pengeluaran ini sekaligus dimanfaatkan untuk menyerap tenaga kerja yang banyak sekaligus diorientasikan untuk menggerakkan roda ekonomi

Sumber Pembiayaan Pembangunan Insfrasrtuktur era Khilafah 

Dalam kitab Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah karya al-‘Allamah Syaikh ‘Abd al-Qadim Zallum, dijelaskan bahwa ada tiga strategi yang bisa dilakukan oleh negara untuk membiayai proyek infrastruktur ini, yaitu:

1. Meminjam kepada negara asing, termasuk lembaga keuangan global.
Mengenai pinjaman dari negara asing, atau lembaga keuangan global, maka strategi ini jelas keliru, dan tidak dibenarkan oleh syariah. Karena hutang-hutang tersebut disertai bunga. Jika tidak pun, pasti disertai dengan berbagai syarat yang mengikat. Sebab tidak ada makan siang yang gratis.

Hutang luar negeri, dan hutang kepada lembaga keuangan global ini merupakan ancaman serius bagi negeri Islam. Ini jugalah yang menjadi sebab mengapa kaum kafir mempunyai cengkraman di negeri kaum Muslim. Mereka bisa menempatkan bonekanya menjadi penguasa. Karena itu Khalifah haram menggunakan strategi ini untuk membiayai pembangunan infrastruktur

2. Memproteksi beberapa kategori kepemilikan umum seperti minyak, gas dan tambang. 

Misalnya, Khalifah bisa menetapkan kilang minyak, gas dan sumber tambang tertentu, seperti Fosfat, Emas, Tembaga, dan sejenisnya, pengeluarannya dikhususkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Strategi ini boleh ditempuh oleh Khalifah. Kebijakan ini juga merupakan kebijakan yang tepat, untuk memenuhi kebutuhan dana yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur.

3. Mengambil pajak dari umat/rakyat. 
Strategi ini hanya boleh dilakukan ketika Baitul Maal tidak ada kas yang bisa digunakan. Itu pun hanya digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana vital, dan hanya diambil dari kaum Muslim, laki-laki, dan mampu. Selain itu tidak.

Khalifah wajib menjadikan rakyat sejahtera. Kesejahteraan tidak akan muncul jika tidak terpenuhi sarana dan prasarana menuju kesejahtearaan. Salah satunya adalah infrastruktur untuk memperlancar distribusi dan pemenuhan kebutuhan rakyat. Karena itu adanya infrastruktur yang bagus dan merata ke seluruh pelosok negeri menjadi wajib hukumnya. Kewajiban ini harus diwujudkan oleh Khalifah.

Di dalam buku The Great Leader of Umar bin al-Khaththab, halaman 314 – 316, diceritakan bahwa Khalifah Umar al-Faruq menyediakan pos dana khusus dari baitul Maal untuk mendanai infrastruktur, khususnya jalan dan semua hal ihwal yang terkait dengan sarana dan prasarana jalan. Tentu dana ini bukan dari dana utang.

Hal ini untuk memudahkan transportasi antara berbagai kawasan Negara Islam. Khalifah Umar juga menyediakan sejumlah besar unta secara khusus mengingat kala itu unta merupakan alat transportasi yang tersedia untuk mempermudah perpindahan bagi orang yang tidak memiliki kendaraan antar berbagai Jazirah Syam dan Irak.

Selain infrastruktur jalan, Khalifah Umar juga mendirikan pos (semacam rumah singgah) yang disebut sebagai Dar ad-Daqiq. Rumah singgah ini adalah tempat penyimpanan sawiq, kurma, anggur dan berbagai bahan makanan lain yang diperuntukkan bagi Ibnu Sabil yang kehabisan bekal dan tamu asing.

Perbekalan yang layak bagi musafir serta keperluan air disediakan di jalanan di antara Makkah dan Madinah. Khalifah Umar menguraikan petunjuk Alquran yang menunjukkan bahwa pembangunan mengharuskan adanya infrastruktur yang memberikan rasa aman dan tidak membuat musafir bersusah-payah membawa minuman dan perbekalan. Tentu semuanya gratis.

Khalifah Umar memastikan pembangunan infrastruktur harus berjalan dengan orientasi untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk ‘izzah (kemuliaan) Islam. Jikalau Negara harus bekerjasama dengan pihak ketiga, haruslah kerjasama yang menguntungkan bagi umat Islam. Bukan justru masuk dalam jebakan utang, yang menjadikan posisi Negara lemah di mata negara lain atau pihak ketiga.[]

Oleh Nabila Zidane
Forum Muslimah Peduli Generasi dan Peradaban

Posting Komentar

0 Komentar