TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Saat Pendidikan Sekuler Amputasi Generasi Islam Solusinya


Pendidikan merupakan komoditas ekonomi yang layak dikomersilkan. Paradigma ala Knowledge Based Economy (KBE) yang kapitalis ini cukup mewakili kondisi riil pendidikan sekarang yang asli mahal. Laporan dari HSBC Global Report 2018 menguatkan alasannya. Rata-rata orang tua mengeluarkan biaya untuk pendidikan setiap satu anaknya mulai dari PAUD hingga sarjana mencapai sekitar Rp 258 juta. Hal ini menempatkan Indonesia pada urutan ke-13 sebagai negara dengan biaya pendidikan termahal di dunia. 

Wajar jika masyarakat lantas berkoar-koar soal ini. Terlebih lagi di masa pandemi masyarakat harus menerima akibat dari kemerosotan ekonomi yang tajam. Meski new normal telah disuarakan, pelonggaran PSBB pun dilakukan dan berujung pada pergerakan ekonomi. Namun belum mampu mengubah keadaan. Perekonomian justru mengalami kontraksi tajam, dan kesehatan terus dipertaruhkan. Kasus covid-19 yang melejit melampaui angka 50.000 membuat masyarakat menghadapi ketidakpastian. Apakah harus gagap menghadapi keadaan atau tetap berpura-pura tenang. Saat tak sanggup mengurai keadaan, kepanikan masyarakat berakhir dengan aksi kenekatan.

Seperti aksi sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu. Mereka berrunjuk rasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (detiknews, 22/6/2020). Begitu pun dengan puluhan mahasiswa yang menamakan dirinya Aliansi Mahasiswa UIN Banten melakukan aksi demo di depan Gedung Rektorat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (Bantennews, 22/6/2020). 

Tuntutannya adalah soal pemotongan hingga penggratisan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Mereka ingin segera mendapatkan titik terang. Pasalnya, tidak semua orang tua dari mahasiswa mampu membayar UKT karena mengalami turbulensi akibat terdampak wabah corona. Selain itu pendemo juga menuntut subsidi kuota internet selama perkuliahan online, dan menghendaki adanya transparansi anggaran pengeluaran kampus selama pandemi covid-19. Sebab, sejak virus corona mulai menginfeksi Indonesia pada awal maret lalu, seluruh kegiatan pembelajaran di Perguruan Tinggi beralih melalui daring atau online. Hasilnya para mahasiswa tak menyentuh fasilitas milik kampusnya sedikitpun. 
 
Mengatasi Gugatan UKT 

Merespon tuntutan mahasiswa dari Perguruan Tinggi di berbagai daerah, pengamat pendidikan Darmaningtyas meminta pemerintah agar menggratiskan UKT pada mahasiswa di semester ganjil mendatang. “Bebaskan saja UKT untuk PTN pada semester ini, yang dipersoalkan kan pasti yang akan masuk bulan juli atau semester ganjil. Karena kuliahnya juga tidak jelas ya lebih baik dibebaskan,” katanya, Selasa (kompas.com 2/6/2020).

Pernyataan ini normal disampaikan. Sebab Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada prinsipnya digunakan untuk menambah biaya operasional pendidikan kampus. Maka apabila proses pembelajaran berlangsung jarak jauh, sudah bisa dipastikan mahasiswa tidak akan memanfaatkan fasilitas kampus. Jadi sebenarnya kampus tidak membutuhkan biaya operasional yang besar untuk membayar hal-hal teknis seperti pemeliharaan, listrik, kebersihan, dan lain-lain. Kalaupun ada biaya, kampus cukup memanfaatkan dana dari bantuan operasional pendidikan (BOP).

Sementara Mendikbud, Nadiem Makarim dalam menyikapi gugatan mahasiswa seputar Uang Kuliah Tunggal (UKT) menyampaikan janjinya melalui taklimat media virtual di Jakarta untuk menyesuaikan regulasi agar dapat mendukung mahasiswa dan satuan pendidikan tetap memperoleh hak dan menjalankan layanan pendidikan secara optimal. Oleh sebab itu Mendikbud mengeluarkan 5 skema keringanan UKT untuk meringankan beban orangtua dalam melunasi kewajiban uang kuliah anak di masa pandemi. Skema tersebut berkaitan dengan Penundaan pembayaran UKT, Pecicilan Pembayaran UKT, Penurunan Level UKT,  Pengajuan Beasiswa, dan Bantuan Infra Struktur (kompas, 22/6/2020).

Berkaitan dengan point skema keringanan UKT yang ketiga, Plt. Direktur Jenderal pendidikan Tinggi Kemdikbud, Prof.Ir. Nizam menjelaskan bahwa dengan penurunan level UKT dari tingkatan 0-5 ini mahasiswa dapat membayar UKT sesuai kemampuan orang tua. 

“Kalau saat semester yang lalu misalnya mahasiswa masuk UKT level V, sekarang orangtuanya di PHK, dia bisa mengajukan turun untuk ke UKT level IV, atau level III sesuai kemampuan orang tua”, jelasnya. (kompas, 5/6/2020)

Nizam menekankan prinsip gotong royong dalam penyelesaian UKT, melalui mekanisme subsidi silang sehingga seluruh biaya perkuliahan dapat tertutupi dengan besaran UKT yang dibayarkan dari level yang berbeda-beda.

Bukan hanya itu, Nadiem juga mengatakan kesiapan Kemendikbud untuk menggelontorkan anggaran sebesar 1 triliyun dalam Program Dana Bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Sasarannya lebih mengarah pada mahasiswa perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang terdampak corona dengan sejumlah kriteria yang disyaratkan harus dipenuhi. (kompas, 21/6/2020).

Namun keseriusan pemerintah ini masih menuai keraguan banyak pihak. Salah satunya diutarakan oleh koordinator lapangan dari UNINDRA Goldi, saat aksi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta. Senin (detiknews, 22/6/2020).

“Memang dari kemendikbud sendiri sudah merancang undang-undang ya terkait biaya UKT di PTN dan PTS. Cuma kami rasa itu masih belum bisa hadir secara individu dari kami masing-masing, sasarannya masih secara umum,” ucapnya.

Kekhawatiran ini cukup beralasan. Terlebih lagi jika melihat regulasi sebelumnya yang juga berlabel bantuan untuk rakyat, tapi selalu berakhir nestapa akibat distribusi yang tidak merata, lebih menyasar kalangan elit, dan penuh intrik yang manipulatif. Hasilnya, individu-indvidu mahasiswa yang benar-benar membutuhkan bantuan harus gigit jari akibat layanan pendidikan tidak sampai kepada yang berhak. Sungguh miris. Tapi demikianlah kebijakan kapitalis, tak pernah sungguh-sungguh berpihak pada penderitaan rakyat. Untuk mengambil haknya saja masih harus berurusan dengan prosedur berbelit, hanya demi menunjukkan identitas diri sebagai rakyat miskin yang sesungguhnya.

Pengaturan Pendidikan ala Kapitalis

Terwujudnya pelayanan yang baik bagi rakyat adalah tanggung jawab negara. Hal itu akan tercapai bila landasan yang digunakan negara sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan adalah benar.

Sementara saat ini, sudah bukan rahasia lagi jika dalam pengaturan bidang pendidikan menggunakan paradigma kapitalis. Hal ini dapat dicermati dari beberapa ciri khas dan dampak yang ditimbulkannya. 

Pertama, saat negara mengadopsi konsep good governance atau reinventing government alias konsep new public management. Secara sadar atau tidak, negara akan abai kepada rakyatnya. Enggan mengurusi kebutuhan-kebutuhan mereka, dan lebih sibuk menjalin kerjasama dengan korporasi-korporasi yang hanya ingin memenuhi kantong-kantongnya sendiri. Sebab penerapan konsep kapitalis ini mengharuskan negara berlepas tangan dari kewajiban utamanya sebagai pelayan rakyat. Negara hanya menjadi regulator, pembuat aturan bagi kepentingan siapa pun yang ingin mengeruk keuntungan dari dunia pendidikan. 

Akibatnya hubungan negara dengan rakyat ibarat transaksi bisnis. Untung dan rugi benar-benar diperhitungkan, bahkan dijadikan sebagai landasan dan tujuan. Jadi jangan heran, apabila dinilai tidak menghasilkan keuntungan finansial, pelayanan terhadap dunia pendidikan akan diberikan secara minimalis begitu pula sebaliknya. 

Jika masyarakat menuntut kualitas pelayanan yang prima, maka dengan sendirinya mereka harus siap menanggung beban biaya dan segala konsekuensinya. Di sinilah pihak korporasi atau swasta berpeluang besar untuk andil dalam pengelolaan pendidikan. Maka disinilah petaka pendidikan mahal itu pun dilahirkan.

Kedua, ketika negara menerapkan tata kelola keuangan dan ekonomi yang kapitalistik sehingga berdampak pada minimnya pengalokasian dana pendidikan. Hasilnya, negara tidak mampu memberikan fasilitas pendidikan memadai, gedung sekolah tidak dapat diperbaiki, gaji guru minim, dan biaya pendidikan juga tetap tinggi. Kelemahan negara mengelola pendidikan ini pada akhirnya juga akan dilimpahkan kembali kepada masyarakat untuk menanggungnya, dengan dalih ‘gotong royong’ dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. 

Ketiga, pada saat negara menjadikan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang merupakan turunan dari paradigma reinventing government sebagai bentuk kebijakan pendidikan yang harus direalisasikan di lembaga-lembaga pendidikan. Padahal esensi konsep ini adalah peningkatan otonomi lembaga pendidikan dalam mengatur dan mengurus kepentingan warganya. Serta penguatan partisipasi satuan pendidikan termasuk orang tua dalam pengambilan maupun tata laksana pendidikan. Maka hasilnya sekolah semakin ‘mandiri’ menjalankan program dan kegiatannya, sedangkan negara terbebas dari beban dan  tanggung jawab.

Berdasarkan hal ini semakin tergambar bahwa menyelesaikan masalah ketidakmampuan mahasiswa membayar biaya pendidikan, tak cukup hanya dengan menuntut keringanan uang Kuliah Tunggal (UKT). Namun dibutuhkan upaya mengembalikan peran dan fungsi negara di bidang pendidikan, serta menjauhkan dari praktik-praktik kapitalisasi pendidikan yang menyengsarakan. Sehingga para mahasiswa dapat menikmati hak dan layanan pendidikan tanpa harus terbebani biaya yang mahal. Jika tidak demikian niscaya pendidikan kapitalis hanya menjadi batu sandungan, mengamputasi kesempatan bagi generasi untuk meraih kecermerlangan masa depan.

Islam Menjamin Pendidikan Generasi.

“Inna fi yadi al syubbani amra al ummati, wa fii aqdamihim hayaataha”. Imam Syafii, ulama besar kaum muslim telah mengilustrasikan dengan sangat indah tugas besar yang diemban oleh generasi Islam. Betapa Allah swt menjadikan kebaikan umat ini berada di tangan mereka, dan menjaminkan hidup dan matinya umat di bawah kaki mereka.

Sebagaimana generasi pendahulunya, Muhammad Al Fatih sang penakluk konstantinopel, maka generasi Islam saat ini pula yang akan menjadi penggenggam peradaban. Tentu hanya generasi khoiru ummah yang telah terdidik dengan tsaqofah dan pemahaman Islam yang mampu mengemban amanah ini.

Oleh sebab itulah Islam memberikan perhatian besar pada pendidikan, sebagai wadah pencetak generasi yang didambakan. Islam pun sangat menghargai ilmu, dan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu hingga beberapa tingkatan, sebagaimana janji Allah swt dalam Al quran.

“Allah akan meninggikan (derajat) orang-orang beriman diantara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” (TQS Al mujadalah 11)

Paradigma ini yang mendorong negara menjadikan sistem pendidikan Islam sebagai pilar peradaban yang harus mendapat perhatian serius, baik dalam menjaga kemurnian visi, kurikulum, metode pembelajaran, hingga dukungan sarana dan prasarananya.

Negara sebagai kepemimpinan dalam Islam memiliki fungsi sebagai pengurus dan penjaga umat akan memastikan keberlangsungan sistem pendidikan ini berjalan sempurna, dengan turut menciptakan suasana kondusif melalui penerapan sistem-sistem hidup lainnya. Melalui jalinan sistem yang komprehensif dapat terwujud pemenuhan basic need setiap individu rakyat secara keseluruhan tanpa pandang bulu. Bahkan bukan hanya kebutuhan primer, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan sekunder dan tersiernya.

Pendidikan adalah investasi masa depan, karenanya negara khilafah tidak tanggung-tanggung dalam mengalokasikan anggaran baitul mal yang berasal dari pemasukan harta fa’i, kharaj, serta pos milkiyah ‘ammah agar terselenggara pendidikan gratis dan berkualitas. Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, gaji guru yang sangat tinggi, bea siswa yang menggiurkan, serta berbagai fasilitas dan kelengkapan pendidikan lainnya. Demikian pula penyiapan biaya riset dan penelitian yang dibutuhkan bagi kemajuan pendidikan dan ilmu pengetahuan dengan sangat memadai sehingga dapat menjadikan pendidikan sebagai perkara agung yang dirindukan oleh setiap penuntut ilmu.

Jika kas baitul mal kosong sehingga pembiayaan tersendat, maka negara dapat menggerakkan kaum muslim untuk memberikan sumbangan dengan penuh kesadaran dan sukarela agar pembiayaan pendidikan kembali tercukupi. Bahkan dalam kondisi semacam ini pun, negara berhak memungut dharibah (pajak) dari kaum muslim. Tetapi hanya bagi mereka yang mampu dan berkecukupan saja. Negara tidak boleh berlaku dzalim dengan menarik pajak pada rakyat miskin. Demikian rahasia manajemen keuangan negara khilafah dalam menjamin tercukupinya berbagai kebutuhan bidang pendidikan. 

Deskripsi ini bukan khayalan, atau sekedar isapan jempol belaka. Kenyataannya telah diwujudkan melalui sistem pendidikan yang mulia di masa kejayaan Islam. Tengoklah role model pendidikan di Spanyol sebagai pusat peradaban dunia di masa kekhilafahan Umayyah dan Abbasiyah. Saat negara-negara eropa diliputi kegelapan dan kelemahan ilmu pengetahuan, Spanyol tampil sebagai obor penerang. Cahayanya yang benderang terpancar ke penjuru dunia.

Hingga seorang profesor filsafat dan profesor studi Yahudi Zantker dari Universitas Kentucy, Oliver Leaman tak sanggup mennyembunyikan kekagumannya terhadap pendidikan Islam. Dia mengatakan, “Pada masa peradaban agung di Andalus, siapa pun di eropa yang ingin mengetahui sesuatu yang ilmiah ia harus pergi ke Andalus. Di waktu itu banyak sekali problem dalam literature latin yang masih belum terselesaikan, dan jika seseorang pergi ke Andalus maka sekembalinya dari sana tiba-tiba mampu menyelesaikan masalah-masalah itu.”

Tak kalah indah ungkapan yang disampaikan seorang petinggi Eropa, George II Raja Inggris, Swedia, dan Norwegia kepada Khalifah Hisyam III, pemimpin kaum Muslimin di Andalusia kala itu.

”Dari George II raja Inggris, Swedia dan Norwegia kepada Khalifah Islam, pemimpin kaum Muslimin negeri Andalusia, pemilik keagungan, Khalifah Hisyam III, yang berkedudukan tinggi dan mulia.

Setelah takzim (pengagungan) dan tawqir (penghormatan) Kami memberitahukan kepada Anda bahwa kami telah mendengar tentang kemajuan pesat “mata air yang jernih” berupa universitas-universitas ilmu pengetahuan dan industri-industri yang maju di negeri Anda yang makmur dan sejahtera.

Maka kami ingin mengirim putra-putra kami (bangsa Eropa) agar bisa mengambil contoh dari keutamaan-keutamaan kalian, dan agar hal ini menjadi awal yang baik dalam meneladani jejak-jejak kalian, untuk menyebarkan cahaya ilmu pengetahuan di negeri kami yang diliputi kebodohan dari empat penjurunya.

Kami jadikan keponakan kami, Princess Dubant sebagai pemimpin delegasi dari para putri pembesar kerajaan Inggris untuk mendapat kehormatan dengan bisa “mengecup bulu mata singgasanamu” dan mengais kasih sayangmu.

Hal itu agar dia dan teman-teman wanitanya menjadi pusat perhatian keagungan Anda. Dan kami bekali putri mungil kami, dengan hadiah kecil lagi sederhana untuk kedudukan anda yang tinggi lagi mulia. Kami memohon kemuliaan Anda untuk menerimanya dengan kami haturkan penghormatan dan cinta yang tulus.

Semua ini telah cukup menjadi bukti bahwa Islam memiliki desain pendidikan dengan seluruh supporting system yang sempurna. Jaminan pendidikan berkualitas dan mumpuni yang diberikan Islam meniscayakan terbuka lebarnya kesempatan bagi kaum terpelajar untuk berjuang meraih predikat generasi khoiru ummah dan membawa umat ini pada level kehidupan lebih tinggi dari umat-umat lainnya.[]

Oleh : Azizah,S.PdI
Penyuluh Agama Islam Banyuwangi

Referensi :
https://www.muslimahnews.com/2020/01/12/pendidikan-murah-berkualitas-berkah-syariah-kaffah/?utm_campaign=Share+MuslimahNews&utm_medium=whatsapp&utm_source=im

https://www.muslimahnews.com/2020/02/04/kampus-merdeka-dalam-cengkeraman-korporasi/?utm_campaign=Share+MuslimahNews&utm_medium=whatsapp&utm_source=im

https://www.muslimahnews.com/2020/06/10/editorial-era-new-normal-arah-pendidikan-kok-makin-kacau/

https://www.kompas.com/edu/read/2020/06/21/060000371/kemendikbud-anggarkan-rp1-triliun-untuk-dana-bantuan-ukt

https://news.detik.com/berita/d-5063288/mahasiswa-unjuk-rasa-di-kemendikbud-tuntut-regulasi-pemotongan-biaya-kuliah

https://news.detik.com/berita/d-5063661/massa-mahasiswa-di-kemendikbud-bakar-ban-minta-audiensi-dengan-nadiem

https://www.bantennews.co.id/puluhan-mahasiswa-uin-banten-tuntut-ukt-digratiskan/

https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/03/080000765/mahasiswa-keluhkan-biaya-ukt-selama-pandemi-pengamat--bebaskan-saja?utm_source=Whatsapp

Ini 4 Kebijakan dan 5 Keringanan untuk Mahasiswa dari Mendikbud Nadiem  http://kmp.im/AGAHO6

Covid-19, Rencana Pemotongan UKT Mahasiswa PTN Islam Batal http://kmp.im/AFzv2R

Kemendikbud: Tak Ada Kenaikan UKT di Masa Pandemi Covid-19 http://kmp.im/AGACiN

https://foto.okezone.com/view/2020/06/18/1/65050/mahasiswa-ub-demo-tuntut-penurunan-ukt-ditengah-pandemi?utm_medium=sosmed&utm_source=whatsapp

http://a.msn.com/01/id-id/BB15kPDj?ocid=sw

Smart With Islam hal. 11

Posting Komentar

0 Komentar