RUU HIP Wajib di Tolak, Mengapa?


Pandemi Covid-19 yang belum menunjukan kapan akan berhenti. Masyarakat pun masih dihantui rasa cemas, karena sebaran virus ini semakin meluas.semua pihak bahu membahu untuk memerangi pandemi ini supaya segera berhenti.  Namun ternyata mereka harus mendapatkan kejutan baru. RUU HIP  di setujui menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR 12 Mei 2020. Hal ini tentu mendapatkan protes keras dari sejumlah Ormas, seperti NU, Muhammadiyah dan MUI. 

 MUI mengkritik RUU HIP yang diusulkan DPR RI karena RUU ini bersifat sekuler, atheistic, dan menyimpang dari kesepakatan para Founding Father ketika mendirikan bangsa Indonesia. RUU HIP tidak lagi meletakan agama sebagai sesuatu yang pokok dan mendasar, namun diubah menjadi mental spiritual, bahkan pada pasal 7 ayat 2 ada upaya untuk mengubah pancasila menjadi trisila (sosio nasionalisme, sosio demokrasi, serta  ketuhanan yang berkebudayaan). MUI juga mempertanyakan tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang larangan Ajaran Komunisme/ Marxixme-Leninisme dalam draf RUU tersebut.

Dilansir dari  Republika.co.id, 19/6/2020, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menilai bahwa RUU HIP ini memuat banyak hal yang sensistif, oleh karena itu perlu hati-hati dan teliti dalam proses pembahasannya.  Akhirnya pemerintah sepakat untuk menunda pembahasan RUU HIP ini.

Setidaknya ada  ada lima poin yang menyebabkan RUU HIP harus ditolak, pertama RUU HIP dianggap berpotensi memunculkan kembali paham komunisme, hal ini terjadi karena tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, tentang pembubaran partai komunis Indonesia, sekaligus pernyataan sebagai organisasi terlarang.

Kedua, kontroversi pada point tujuh yang bepotensi mengaburkan makna pancasila, dan tidak lagi meletakakan agama sebagai sesuatu yang pokok. memerasnya menjadi trisila, kemudian menjadi ekasila yaitu gotong royong, disinyalir bisa melumpuhkan sila pertama ‘’Ketuhanan Yang Maha Esa’’, padahal sila pertama adalah causa prima.

Ketiga, RUU HIP  memuat kententuan TNI dan Polri aktif bisa mengisi jabatan sebagai Dewan Pengarah  Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIB). Hal ini di khawatirkan akan menjadi alat politik untuk menunggalkan pemaknaan pancasila( Cnn.Indonesia,12/6/2020)

Keempat, haluan ideology pancasila sudag termaktub dalam UUD 1945 sehingga tidak boleh di turunkan menjadi sekelas undang-undang.

Kelima, RUU HIP pasal lima ayat satu menyatakan bahwasendi pokok  pancasila adalah keadilan social, menurut HRS ini mirip dengan manifesto partai komunis yang pernah dibawa oleh DN Aidit. DN Aidit mengatakan bahwa sendi pokok pancasila adalah keadilan social, bukan ketuhanan yang maha Esa.

 Mengapa polemik selalu datang menghampiri? Jika kita telisik lebih jauh proble mendasar di negeri ini adalah diterapkannya  sistem demokrasi yang mengadopsi paham sekulerisme. Paham ini merupakan paham yang memisahkan agama dengan kehidupan, dan sudah terbukti menimbulkan banyak dampak buruk terhadap masyarakat dan bangsa.

Kerusakan di masyarakat semakin merajalela mulai dari narkoba, budaya permisif dan konsumtif pergaulan bebas, tawuran antar pelajar.  Dalam pemerintahan sekukerisme juga melahirkan para politisi yang permisif dan pragmatis, di bidang hukum akan melahirkan  mafia peradilan yang menyebabkan ketimpangan dalam  menangani sebuah kasus. Dalam politik sekuler kebebasan dijadikan sebagai alat untuk menghalalkan kemaksiatan. 

Paham sekulerisme ini yang akhirnya menjadi jalan bagi penjajah untuk menguasai Indonesia dengan penjajahan gaya baru (neo imperialism). Paham ini diduga berhasil mempengaruhi semua kebijakan di Indonesia, termasuk kebijakan untuk menghasilkan produk hukum.

Melihat betapa buruknya sekulerisme maka sudah selayaknya kita sebagai umat Islam sadar, bahwa paham ini sangat berbahaya dan harus kita hindari. Karena sekulerisme akan menyuburkan kemaksiatan dan  pelanggaran terhadap aturan Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah [3]: 50 yang artinya’ Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?”.

Sebagai umat Islam sudah selayaknya kita menolak RUU HIP yang di duga kuat akan menyuburkan kembali paham atheisme, komunisme di Indonesia, dan mendistorsi ajaran Islam. Sebagai agama yang sempurna Islam telah menyiapkan seperangkat aturan untuk dijadikan pedoman hidup manusia. Ideologi Islam sudah terbukti  mampu menyelesaikan semua persoalan umat.
Wallahu a’lam.[]

Oleh: Sri Purwanti, Amd. KL
Pegiat Literasi


Posting Komentar

0 Komentar