+
TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

RUU HIP Berpotensi Mendegradasi Nilai Transendental Pancasila


Bahan untuk membangun hukum suatu negara bangsa dapat berupa bahan nilai hukum kebiasaan, nilai hukum agama dan nilai hukum internasional. Indonesia sebagai negara bangsa oriental, tidak lepas dari pengaruh baik maupun buruk atas perkembangan global. Namun sangat disadari Indonesia memiliki dasar pengembangan negara bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan nasionalnya. Dasar itu tidak lain adalah Pancasila. Bila kita simak secara saksama, maka ketiga nilai hukum itu sebenarnya telah terkandung dalam Pancasila, yaitu nilai ketuhanan--dikatakan sebagai dasar dan meliputi dari segala sila, nilai hukum kebiasaan (persatuan, demokrasi, kesejahteraan) serta nilai hukum internasional (kemanusiaan, HAM). 

Ketiga nilai hukum tersebut kemudian mengejawantah menjadi kesepakatan membentuk negara berdasar hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945). Macam apa negara hukum yang hendak kita bangun itu? Negara hukum yang hendak dibangun itu adalah negara hukum yang berdasarkan atas Ketuhanan yang m
Maha Esa (Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945). Lebih konkret lagi negara hukum itu adalah negara hukum transendental. Dari sini dulu kita harus memahami dan mengingat betul konsep dasar dari suatu negara, baru setelah itu membicarakan hal-hal teknis yang lainnya.

Sebagai negara hukum transendental, menurut Thomas Aquinas maka hukum yang direproduksi melalui lembaga-lembaga supra dan infra struktur negara (HUMAN LAW) seharusnya dijiwai oleh nilai ketuhanan baik nilai hukum ketuhanan yang tertulis di KITAB SUCI / DEVINE LAW (eternal law that revealed in scripture), maupun nilai hukum ketuhanan yang melekat pada alam (HUKUM ALAM/NATURAL LAW (eternal law that discovered through human reason)). Sampai di sinilah secara logika sederhana pun kita bisa memahami dan menerima secara nalar bahwa KITAB SUCI itu berada di atas KONSTITUSI sebagaimana telah disebutkan di muka. 

Indikasi Penyusupan Ideologi Komunisme dalam RUU HIP

Nilai transendental Pancasila dapat terdegradasi oleh masukknya ideologi komunisme. Sarana yang ditempuh dengan berbagai lini arteri kehidupan anak bangsa termasuk melalui sarana legal atau kebijakan pemerintah (public policy). Terkait dengan penyusunan RUU HIP Pengusung Ideologi Komunisme (PIK) perlu dicurigai telah menjadi penumpang gelap penyusunan RUU HIP. Beberapa indikasi adanya penumpang gelap ini dapat diungkap melalui beberapa bukti argumentatif berikut ini:

1. Cacat Ideologis Politik Hukumnya

Politik hukum RUU HIP dapat kita telusuri melalui konsideransnya. Pada konsiderans RUU Ideologi ini tidak mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang seharusnya menjadi dasar peraturan diterbitkannya RUU Ideologi negeri ini yaitu Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Tap MPRS No. XXV Tahun 1966. Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebagai tonggak sejarah keberlakuan UUD 1945 dan Pancasila yang murni dan konsekuen sehingga kita tahu, bahwa Pancasila yang dimaksud HIP ini tetap harus Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang tidak dapat diperas menjadi TRISILA apalagi EKASILA.

Adapun Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 mengatur tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Larangan Penyebaran Ideologi Komunisme dan Marxisme-Leninisme. HIP adalah menyangkut ideologi maka, harus ada sikap tegas terhadap ideologi lain khususnya ideologi Komunisme yang dianut oleh PKI yang secara terang-terangan telah melakukan pemberontakan terhadap NKRI.

2. Distorsi Pokok-pokok Pikiran Sila Pancasila

Istilah pokok pikiran dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pertama kali kita temukan pada Penjelasan UUD 1945. Ada empat pokok pikiran yang kita kenal yang tidak lain adalah lima sila Pancasila yang disebut secara utuh, tidak satu kata yang dianggap sebagai pokok pikiran. Pada Pasal 3 (1) disebutkan tentang Pokok-pokok pikiran Haluan Ideologi Pancasila memiliki prinsip dasar yang meliputi: a. ketuhanan; b. kemanusiaan; c. kesatuan; d. kerakyatan/demokrasi; dan e. keadilan sosial. Pokok pikiran HIP ini mendistorsi sila-sila Pancasila karena hanya menyebutkan kata dasarnya. Seharusnya prinsip dasar HIP tetap sila-sila Pancasila yang utuh. Jadi harus: Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengapa harus demikian? Karena ada konsep lain ketuhanan, yakni ketuhanan yang berkebudayaan seperti konsep Ir. Soekarno. Juga harus Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Mengapa karena ada kemanusiaan ala komunisme (memasung HAM) dan liberalisme (pengutamaan HAM). Juga bukan kesatuan, tetapi Persatuan Indonesia, dan seterusnya. Kita tidak ingin sila yang sudah dasar itu diperas hingga dapat dimaknai secara berbeda. 

3. Pergeseran Sendi Pokok Pancasila

Dalam Pasal 6 (1) HIP disebutkan bahwa Sendi Pokok Pancasila adalah keadilan sosial. Pergeseran sendi ini amat berbahaya bagi corak kehidupan bangsa Indonesia di masa depan. Apakah kita lupa bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa (Pasal 29 Ayat 1 UUD NRI 1945). Apa artinya itu? Artinya sendi pokok negara adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula sendi pokok Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa bukan Keadilan Sosial. Hal ini harus dipertegas mengingat bila digambarkan secara piramidal maka puncak Pancasila itu bukan keadilan sosial melainkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya nilai Ketuhanan Yang Maha Esa ini menjadi esensi, sendi pokok, ruh dari keempat sila lainnya. Menjadikan keadilan sosial sebagai sendi pokok Pancasila dapat menyeret kita ke arah keadilan sosial ala komunis (ateis) dan kapitalis (sekular). Apakah kita mau mengarahkan kehidupan kita pada konsep keadilan sosial kedua ideologi komunis tersebut?

4. Distorsi Ciri Pokok Pancasila

Dalam Pasal 7 RUU HIP disebutkan:

(1) Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/ demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan. 
(2) Ciri Pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. 
(3) Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong-royong. 

Bila kita fash back, siapa sebenarnya yang memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila? Ir. Soekarno lah yang menawarkan upaya untuk memeras Pancasila itu ketika berpidato di depan BPUPKI. Apakah tawaran Ir Soekarno tersebut disetujui oleh BPUPKI dan hingga Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta? Jawabnya: Tidak! Terbukti hingga Piagam Jakarta dan UUD NRI 1945 kelima sila tidak diperas menjadi Trisila hingga Ekasila, gotong royong. Lalu mengapa kita masih ber-halu kepada memory pada awal tahun 1945 ketika pembahasan dasar negara dilakukan. Katanya Pancasila sudah final, tetapi mengapa masih juga ditafsirkan bahkan sengaja mau diperas-peras hingga menjadi ekasila, gotong royong? Gotong rotong macam apa? Ala komunis, ala liberis, ala Pancasila yang seperti apa? Yang mendekati komunis, yang sekuler? Untuk pemahaman Pancasila yang utuh, Pancasila tidak boleh diperas-peras menjadi Trisila dan Ekasila.

Sungguh di negeri ini banyak sekali yang lebih layak disebut dengan istilah dan sebutan Penumpang Gelap. Orang-orang Liberal, para Kapitalis dan Sekuleris. Bahkan, dengan mengulik RUU HIP sebagaimana di muka, di negeri ini juga terdapat Penumpang Gelap lainnya yaitu Pengusung Ideologi Komunis (PIK) yang keberadaannya bagai bergerak di bawah tanah, tidak terlihat namun kenyataannya memang ada. Inikah sifat latent ideologi komunis? Posisi Umat Islam sangat jelas, tidak ingin menjadi penumpang gelap karena secara tulus memiliki misi mewujudkan negara ini menjadi bahtera utuh menuju negeri pulau yang baldatun toyibatun warobun ghofur. Andai pun ada bahtera demokrasi yang retak, saya yakin bukanlah umat ini perompaknya lantaran menjadi penumpang gelapnya.

Rencana Sepuluh Pasal Manifesto dan Militansi Pengusung Komunisme

Terkait dengan ideologi sosialisme komunis, pada artikel ini perlu diuraikan tentang sifat latent ideologi ini. Benarkah sifat latent ini dikehandaki oleh pendukungnya? Ternyata tidak! Disebutkan oleh Andrew Taylor (2011) dalam buku 'Buku-buku Yang Mengubah Dunia', bahwa dalam The Communist Manifesto di bagian penutup Karl Marx menyerukan untuk persatuan internasional dan pernyataan keinginan yang tegas: "Kaum komunis merasa terhina untuk menyembunyikan pandangan dan tujuannya. Mereka secara terbuka mendeklarasikan bahwa tujuan akhir mereka dapat dicapai hanya dengan penggulingan paksa semua kondisi sosial yang ada".

Dalam The Communist Manifesto, Karl Marx memberikan sepuluh kebutuhan dasar untuk membangun komunisme di negara maju, yaitu:

(1) Penghapusan kepemilikan dan penetapan sewa untuk semua keperluan publik
(2) Pajak penghasian yang sangat progresif dan bergradasi.
(3) Penghapusan semua hak waris
(4) Pengambilalihan harta benda semua emigran dan pemberontak.
(5) Pemusatan kredit di tangan negara melalui sebuah bank nasional dengan modal negara dan monopoli eksklisif.
(6) Pemusatan sarana komunikasi dan transportasi di tangan negara.
(7) Perpanjangan pabrik dan perangkat produksi milik negara, pemanfaatan lahan kosong hingga memberikan hasil dan perbaikan tanah secara umum sejalan dengan rencana umum.
(8) Kesetaraan kewajiban bagi semua orang untuk bekerja. Pembentukan angkatan perang industrial khususnya pada bidang agrikultur.
(9) Kombinasi antara agrikultur dan industri manufaktur, penghapusan bertahap terhadap perbedaan antara perdesaan dan kota dengan pendistribusian penduduk yang lebih setara di seluruh negara.
(10) Pendidikan gratis di sekolah negeri bagi anak-anak. Penghapusan buruh anak dalam bentuknya saat ini. Kombinasi pendidikan dengan produksi industri.

The communist manifesto ini dapat dikatakan sebagai akte kelahiran bagi komunisme internasional. Pemikiran Marx yang dituangkan dalam Manifesto adalah salah satu kekuatan pendorong di belakang Revolusi Rusia 1917. Dengan cara yang berbeda para pemimpin seperti Vladimir Ilyich Lenin (1870-1924), Josef Stalin (1878-1953), dan di Cina Mao Zedong (1893-1976) menyatakan mengembangkan pemikiran Marx, sehingga penderitaan mendalam umat manusia yang terjadi di bawah Rencana Lima Tahun Stalin pada akhir 1920-an dan 1930-an, serta loncatan Besar ke Depan Mao 20 tahun kemudian dapat ditelusuri balik ke The Communist Manifesto tersebut.

Atas dasar tekad militan para pengusung Ideologi Komunis, dapat diyakini bahwa ideologi ini tidak akan pernah mati meskipun para pengusungnya telah mati. Ideologi ini akan terus menyusup, menginfiltrasi segala lini pemerintahan suatu negara selama para penerus pengusung ideologi komunis masih ada. Melalui RUU HIP ini, sangat patut diduga bahwa Pengusung Ideologi Komunis (PIK) menjadi penumpang gelap untuk mengarahkan agar Pancasila ditafsirkan dan diisi dengan inti pokok komunisme. 

Hal ini sangat dimungkinkan karena ketika masa orde lama, Ir Soekarno sendiri berusaha untuk menggerakkan daya Pancasila untuk melawan ideologi kapitalisme Amerika Serikat. Di masa kerapuhan ideologi komunis yang tidak berbasis pada fitrah manusia dan akal sehat manusia, penyusupan ideologi ini ke dalam RUUH HIP harus dicegah dan bahkan ditolak secara seksama agar nilai transendental Pancasila tidak terdegradasi menjadi sekulerisme radikal bahkan ateisme.

Beberapa hal yang dapat disimpulkan atas analisis yang telah dilakukan di muka, adalah sebagai berikut:

Pertama. Indikasi Pengusung Ideologi Komunis (PIK) menjadi penumpang gelap dalam penyusunan RUU HIP tampak jelas. Indikasi itu dimulai dari adanya Politik Hukum RUU HIP yang cacat. Politik hukumnya terutama ketiadaan pertimbangan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tentang kembali kepada UUD 1945 dan Tap MPRS No. XXV Tahun 1966 yang berisi tentang Pembubaran PKI dan Larangan Penyebaran Ideologi Komunisme, Marxisme-Leninisme memperkuat indikasi keinginan untuk melemahkan keberlakuan kedua peraturan pokok ideologi tersebut. Keadaan ini pasti akan mendegradasi nilai transendental karena RUU HIP hendak menyeret religiousitas negara ini ke sekularisme radikal yang sangat profan bahkan ateis.

Kedua. Politik hukum RUU HIP yang cacat diterjemahkan dalam substansi pasal-pasal RUUH HIP yang pada intinya tidak selaras dengan hakikat pemahaman Pancasila yang utuh bahkan cenderung terjadi distorsi teks sekaligus konteks sehingga berpotensi menyimpang dari sendi pokok Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang akan berakibat Indonesia semakin memasuki kehidupan yang ateis dan sekular. Pancasila di peras jadi Trisila, selajutnya menjadi Ekasila yang sangat beraroma Nasakom. Hal ini dikawatirkan Pancasila sebenarnya secara hakikat tidak ada lagi dan akan berakhir pada kembalinya ideologi sosialis dan komunis.

Atas dasar hal itu, patutkah diduga bahwa anggota DPR atau siapa pun yang berada di balik RUU HIP akan menghidupkan kembali ideologi komunis di NKRI? Dan ini berarti sangat kuat dugaan adanya perencanaan makar ideologi/dasar negara Pancasila.

Bila indikasi ini makin menguat maka harus kita teriakkan seruan untuk menolak RUU HIP ini menjadi UU tanpa reserve dan mengusut pelaku dugaan makar ideologi.[]

Oleh Prof. Dr. Suteki S. H. M. Hum
Pakar Hukum, Filsafat Pancasila, dan Masyarakat

Posting Komentar

0 Komentar