TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Rapid Tes Mahal, Bagaimana Jaminan Kesehatan era Khilafah



Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia yang juga Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat KH Cholil Nafis. Kiai Cholil mengeluhkan besarnya biaya rapid test khususnya terhadap para santri yang akan pulang ke pondok pesantren (ponpes).

Keluhan Kiai Cholil ini diungkapkan dalam Twitter pribadinya @cholilnafis. Dalam cuitannya, Kiai Cholil mempersoalkan alokasi anggaran negara yang terus naik hingga RP. 695,2 T untuk penanganan Covid-19. Namun, hanya untuk rapid test para santri saja, mereka tetap harus membayar Rp400.000 di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta.(sindonews.com, 21/6/2020)

Sungguh tak layak ditengah pandemi seperti ini negara yang seharusnya menjadi pelindung rakyat justru membebani rakyat dengan biaya mahal rapid test.

Sejatinya negara wajib memprioritaskan urusan pengayoman terhadap kehidupan rakyat, sebab itulah cerminan dari posisinya sebagai raa’in dan junnah. Tidak boleh negara mengambil kebijakan yang mengabaikan nasib rakyat mereka.

Namun apa boleh buat, kita sedang hidup di bawah sistem demokrasi-liberalisme dimana logika yang dibangun adalah negara bertindak hanya sebagai pengawas dalam interaksi sosial dalam masyarakat.

Padahal di dalam konstitusi negara disebutkan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum salah satu komponen kesejahteraan umum itu adalah kesehatan. Maka sudah  seharusnya menjadi kewajiban negara. Namun di negeri ini kewajiban tersebut justru dibebankan kepada perindividu rakyatnya.

Tata kelola syariah Islam menjamin kesehatan umat

Dalam islam, pendidikan, kesehatan dan keamanan adalah kebutuhan sosial dasar masyarakat. Pelayanan kesehatan termasuk dalam pelayanan dasar publik. Bukan jasa untuk dikomersilkan.

Karena itu negara wajib menyediakan pemenuhan pelayanan kesehatan secara maksimal tanpa membedakan suku, ras dan agama kepada warga negaranya. Semua konsekuensi anggaran ditanggung sepenuhnya oleh negara dan diberikan kepada rakyat secara gratis dan berkualitas. Negara Islam tidak mengenal asuransi dalam bentuk apapun termasuk juga BPJS.

Sumber Dana Khilafah dalam Menjamin Kesehatan

Berbicara masalah Bagaimana Islam menuntaskan problem kesehatan harus dilihat dalam konteks Islam sebagai ideologi dengan sejumlah perangkat sistem tertentu. Ketika membahas pembiayaan Kesehatan tentunya ini terkait erat dengan sistem ekonomi.

Dalam sistem ekonomi Islam, telah ditunjukkan bahwa dalam mengatur ekonomi itu harus diawali dengan menata pembagian kepemilikan ekonomi secara benar. Pembagian kepemilikan dalam ekonomi Islam itu ada tiga yaitu: kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.

Kepemilikan umum adalah kepemilikan atas kekayaan yang menjadi hajat atau kebutuhan bersama masyarakat seperti: lautan, sumber air, sumber energi, hutan, barang tambang dan mineral, jalan umum, fasilitas publik dan lain-lainnya.

Harta kekayaan ini dalam sistem Islam tidak boleh diberikan kepada individu atau swasta baik lokal apalagi asing semuanya wajib dikelola oleh negara tanpa mengambil keuntungan sepeserpun dan  hasilnya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pemenuhan pelayanan publik salah satunya untuk pelayanan kesehatan. Inilah salah satu sumber utama pembiayaan pelayanan publik dalam Islam.

Pembiayaan Kesehatan telah ditetapkan Allah Swt. sebagai salah satu pos pengeluaran pada baitul maal atau kas negara. Pengeluarannya bersifat mutlak. Semua ini telah didesain oleh Allah SWT sedemikian rupa sehingga memadai untuk pembiayaan yang berkelanjutan. 

Negara juga menjamin kendali mutu yang sesungguhnya. Konsep kendali mutu jaminan kesehatan Khilafah berpedoman pada tiga strategi utama yaitu 1.administrasi yang sederhana, 2. segera dalam pelaksanaan dan 3. dilaksanakan oleh orang-orang yang kapabel.

Berdasarkan tiga strategi utama tersebut pelayanan kesehatan khilafah harus berkualitas, SDM berkompeten, semua jenis pelayanan terpenuhi, dan lokasi mudah dicapai tanpa ada hambatan geografis.

Gambaran Penerapan Jaminan Kesehatan Khilafah

Will Durant dalam The Story of Civilization menyatakan, “Islam telah menjamin seluruh dunia dalam menyiapkan berbagai rumah sakit yang layak, sekaligus memenuhi keperluannya. Contohnya, Bimaristan yang dibangun oleh Nuruddin di Damaskus tahun 1160 telah bertahan selama tiga abad dalam merawat orang-orang sakit, tanpa bayaran dan menyediakan obat-obatan gratis. Para sejarahwan berkata, bahwa cahayanya tetap bersinar tidak pernah padam selama 267 tahun.”

Hal lain yang terjadi ketika Islam dijadikan sebagai landasan interaksi sosial adalah tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga wakaf dalam masyarakat. Islam berhasil menumbuhkan kesadaran sosial dalam masyarakat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan amal salih.

Pada masa lalu negara dan masyarakat berlomba-lomba membangun dan mengelola lembaga pendidikan dan rumah sakit pada taraf yang nyaris belum bisa disaingi oleh peradaban saat ini.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab 'Min rawa'i Hadratina, halaman 110, sebagaimana dikutip oleh Profesor Dr. Raghib As-Sirjani dalam bukunya,  Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia, di sana disebutkan:

"Orang sakit adalah manusia yang sedang mengalami krisis. Mereka butuh pendamping tidak hanya medis, tapi juga psikologis sosial, ekonomi dan lain sebagainya."

"Semua pasien dilayani gratis, bahkan ketika sembuh diberi sejumlah harta yang mencukupi hingga dia sanggup bekerja. Agar tidak memaksakan diri untuk bekerja sebelum sembuh."

Rumah sakit-rumah sakit ini dibangun dan dikelola dari dana wakaf umat Islam.

Inilah bukti sejarah bahwa sistem kesehatan khilafah yang tumbuh dalam sistem kehidupan Islam meniscayakan tersedianya secara memadai segala aspek yang dibutuhkan bagi terwujudnya pelayanan kesehatan gratis berkualitas terbaik bagi setiap individu masyarakat. Haram negara hanya berfungsi sebagai 
regulator dan fasilitator, apalagi membebankan biaya kesehatan kepada rakyat apapun alasannya.[]

Oleh Nabila Zidane
Forum Muslimah Peduli Generasi dan Peradaban

Posting Komentar

0 Komentar