TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Ranah Minang Buncah, Solusi Syariat Pecah


Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, adat dan agama Islam di Minangkabau tak terpisahkan. Sejak dulu falsafah hidup ini selalu menjadi rujukan dalam bersikap, berbuat dan bertingkah laku. Sebagai falsafah  mustinya terpancar dalam tabiat dan tutur semua setiap orang yang mengaku orang Minang. Apalagi pada orang-orang  yang dipandang punya prediket dan titel gelar yang berjenjang.

Namun tidak halnya dengan yang menimpa Dosen Universitas Indonesia, Ade Armando disebut-sebut telah dipecat sebagai Orang Minangkabau. Itu viral dalam sebuah postingan usai Ade berceloteh terkait laporan Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno kepada Menkominfo tentang permintaan penghapusan Aplikasi Injil Berbahasa Minang di Google Playstore.

Ade sebelumnya menyebut Provinsi Sumatera Barat sebagai provinsi terbelakang. Hal inilah yang diduga memicu munculnya postingan pemecatan Ade Armando itu. 

Ade dipecat oleh Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM) yang diketuai oleh Irfianda Abidin.

"Membuang dan mencoret status orang Minang Ade Armando dan sederet nama lainnya yang sering menista Islam," tulis postingan tersebut dikutip VIVAnews dari akun facebook Ade Armando, Rabu 10 Juni 2020. 

Baru-baru ini, Ade Armando diketahui telah dipolisikan. Hal itu karena tulisannya di facebook yang dinilai menghina orang Minangkabau. (vivanews, 10/6/2020)
=== 

Lemahnya Syariat dalam Hukum Adat Minangkabau

Sikap yang ditunjukkan Ade Armando tidak terlepas dari sistem demokrasi sekuler yang membiarkan pada penista  terus melenggang sesukanya, merasa  jumawa karena sulit   tersentuh hukum. 

Mustinya jika  mengaku sebagai orang minang setidaknya "Tau Di Nan Ampek".  Tau sopan santun dan paham dengan apa yang disampaikan. Bukan asal bicara, tanpa ada  kesadaran.
Dengan  kejahilannya yang seenaknya  melecehkan Islam dan adat Minang, maka proses hukum pun tak terelakkan. 

Selain itu sanksi adat  pun musti dia terima, yaitu  tidak akan dianggap sebagai orang minang. Dia akan dianggap tak pernah ada dan tidak akan diajak seiya sekata dan tak lagi memperoleh hak waris adat.  Orang Minang menyebut, dibuang sepanjang adat. 

Kenapa  aturan yang sudah dibuat secara tegas dalam adat istiadat dan sudah bersandarkan agama pun juga tidak mampu membungkam  penista agama?  Tentu ada kelemahannya, sebab para penista terus merongrong  ajaran agama secara masif dan tanpa merasa berdosa.

Apalagi jika dikaitkan dengan kasus aplikasi Injil berbahasa Minang.  Mustinya ditelaah lebih jauh, apakah aplikasi itu penting bagi orang Minang? Jelas tidak. Aplikasi ini tiada faedahnya hanya akan membuat masalah diranah Minang. Ini akan  menjadi media kristenisasi dan  perusak aqidah orang Minang.

Kasus Ade Armando menjadi pelajaran bagi kita semua khususnya masyarakat Minangkabau. Tampak disini negara abai dan lepas tangan, membiarkan masyarakat berjibaku dengan penista. Tokoh agama dan masyarakat pun dianggap angin lalu. 

Penegakan aturan adat ternyata memiliki banyak kelemahan, diantaranya;

Pertama, Islam sudah mengatur secara jelas bahwa penerapan syariat  mutlak diatur oleh negara. Jika Penerapan syariat hanya diterapkan oleh masyarakat adat. Jangan-jangan nanti bukan menegakkan syariat tapi malah melanggar syariat.

Sebagai contoh dalam hal pemberian sanksi bagi penista. Syariat mengatakan sanksi bagi penista agama adalah hukuman mati. Jika ini diterapkan didalam adat, maka akan bertentangan dengan aturan negara kita yang sekuler juga syariat Islam

Kedua,  fakta yang kita lihat sanksi yang diberikan pada penista Ade Armando hanya dikucilkan atau di cabut haknya sebagai orang minang. Jadi penerapan syariat Islam dalam hukum adat Minangkabau sejatinya belum sesempurna sebagaimana yang diatur dalam Islam itu sendiri.
===
Syariat Butuh Negara

Allah SWT memerintahkan agar Islam diterapkan tidak bisa setengah-setengah, musti secara kaffah.  Maka dari itu untuk menjalankan syariat Islam dibutuhkan negara. karena, agama dan negara (kekuasaan) tak bisa terpisah sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

 Ingatlah, sesungguhnya Al Kitab (Al Qur`an) dan kekuasaan  akan terpisah, maka (jika hal itu terjadi) janganlah kamu berpisah dari Al Kitab (Al Qur`an). (HR Thabrani). 

Berbeda dengan pandangan negara kita sekularisme  yang memisahkan agama dari negara. Oleh karena itu umat tidak bisa memutuskan sendiri penerapan syariat Islam apalagi menyangkut sanksi yang akan diberikan.

Jika negara akan menerapkan syariat Islam maka, membutuhkan sebuah sistem Islam yang dibangun oleh empat pilar agar syariat  tegak yaitu, 

Pertama, kedaulatan di tangan syariah, bukan di tangan rakyat. 
Kedua, kekuasaan di tangan umat. Ketiga, mengangkat satu orang khalifah adalah wajib atas seluruh kaum muslimin. 
Keempat, hanya khalifah saja yang berhak menetapka  hukum-hukum syara, dan khalifah saja yang berhak menetapkan UUD dan segenap UU.

Pilar pertama, kedaulatan adalah ditangan syariah dengan kata lain ialah bahwa yang berhak mengatur manusia hanyalah Syariah Islam, bukan hukum yang lain. 

Jika pilar pertama tentang kedaulatan ini hilang, yakni kedaulatan berubah menjadi di tangan rakyat, berarti Khilafah itu dengan sendirinya sudah hancur dan berubah menjadi sistem demokrasi. 

Dalam demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat, yang berarti bahwa satu-satunya pihak yang berhak mengatur hidup manusia adalah manusia itu sendiri, bukan Allah SWT.

Pilar kedua, menetapkan kekuasaan ada di tangan umat . Pilar kekuasaan ada di tangan umat ini mengandung arti bahwa umat lah yang berhak memilih pemimpin yang dikehendakinya untuk menjalankan kekuasaan. 

Hal ini dapat dipahami dari hadis-hadis tentang baiat, bahwa seseorang tak menjadi pemimpin atau khalifah, kecuali dibaiat (dipilih) oleh umat. 

Jika pilar tentang kekuasaan ini bisa hilang, yaitu kekuasaan tak lagi di tangan umat, misalnya berubah menjadi di tangan keluarga atau suku tertentu, berarti Khilafah itu sudah hancur dan berubah menjadi sistem monarki (kerajaan). 

Pilar ketiga Khilafah, menetapkan bahwa mengangkat satu orang khalifah adalah wajib atas seluruh kaum muslimin. 

Pilar ini mempunyai dua dimensi pengertian. Pertama, khalifah yang diangkat wajib satu orang saja, tidak boleh lebih. Kedua, mengangkat khalifah itu sendiri adalah wajib hukumnya, bukan sunnah, mubah, dan sebagainya.

Jika penerapan syariat Islam dibawa dalam sistem adat Minangkabau jelas tidak bisa karena penerapan syariat Islam bukan ditujukan untuk satu suku saja melainkan untuk seluruh umat Islam di dunia. 

Jika pilar ini hilang dalam negara Khilafah, misalnya khalifah yang diangkat ada dua orang, maka otomatis Khilafah telah hancur dan berubah menjadi sistem lain. 

Sebab Syariah Islam telah mengharamkan membaiat dua orang khalifah pada waktu yang sama, sesuai sabda Nabi SAW,Jika dibaiat dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. (HR Muslim).

Jadi pilar ketiga ini memastikan persatuan umat di bawah satu kepemimpinan. Maka dari itu, jelas kelitu sekali kondisi umat Islam yang terpecah belah dipimpin oleh banyak pemimpin sebagaimana dalam sistem negara-bangsa (nation state) sekarang ini

Pilar keempat, menegaskan bahwa Khalifah mempunyai hak khusus dalam melegislasikan hukum syara menjadi undang-undang yang berlaku umum dan bersifat mengikat. Khalifah juga berhak menetapkan keputusan baru sejalan dengan persoalan-persoalan baru yang terjadi.

Jika pilar keempat ini tidak ada, misalnya hak legislasi diserahkan kepada lembaga legislatif, bukan menjadi hak khusus khalifah, maka Khilafah hakikatnya sudah hancur dan berubah menjadi sistem demokrasi yang menetapkan hak legislasi ada di tangan lembaga legislatif.

Agar syariat Islam dapat terjamin pelaksanaannya, selain harus  adanya Khilafah Islamiyah, juga musti ada jaminan perbaikan sistem dan adanya mekanisme koreksi atas Khilafah Islamiyah, juga mutlak adanya  dan yang tidak kalah pentingnya adalah penerapan sistem sanksi (uqubat)..

Hanya dalam sistem Islam kasus penistaan agama mustahil terulang, karena mereka akan mendapatkan hukuman tegas dan keras. Dan penistanya harus dihukum seberat-beratnya agar bisa menjadi efek jera bagi yang lain.

Dan semua hanya akan terwujud jika syariat diterapkan secara kafah (sempurna) dalam naungan institusi Daulah Khilafah ala Minhaj an-Nubuwwah. 

Walahu alam bish-shawab.

Oleh: Sri Nova Sagita
Institut Kajian Politik dan Perempuan

Posting Komentar

0 Komentar